KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PK-BLU (Sumber PK- BLU)
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Direktorat PNBP dan BLU
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
Matriks BHMN, BLU, PTN.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
TATA KELOLA KEUANGAN BLU
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
PMK 136/PMK.05/2016 Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Akuntansi keuangan menengah
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
Utang Belanja Program Percepatan Akuntabilitas KeuanganPemerintah.
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PMK NO. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR SOSIALISASI BAS DENGAN pihak perbankan DALAM RANGKA MODUL PENERIMAAN NEGARA JAKARTA, 23 JANUARI 2008.
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
BADAN LAYANAN UMUM.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN LAYANAN UMUM PP 23/2005.
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM

PENGERTIAN BLU Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. KARAKTERISTIK BLU FLEKSIBILITAS BLU, a.l.: 1. Pendapatan dapat langsung, namun tetap pengesahan ke KPPN 1. Berkedudukan instansi (asetnya sebagai pemerintah merupakan digunakan melakukan TUJUAN BLU Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa kekayaan negara tidak dipisahkan) 2. Menghasilkan barang/jasa seluruh/sebagian kepada masyarakat yang Flexible batas Investasi budget dengan ambang jangka pendek untuk yang dijual pengelolaan kas Melakukan utang jangka pendek Menghapuskan dengan alasan efektivitas Tidak mengutamakan mencari keuntungan Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi barang inventaris efisiensi dan 6. Surplus digunakan pada anggaran berikutnya dan dimintakan dari APBN tahun defisit

DASAR HUKUM PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU; PMK Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; PMK Nomor 93/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU; Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar (BAS); Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-20/PB/2011 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU; SE Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-2/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik dalam Bentuk Uang maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011.

DEFINISI UMUM Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. (PMK 76/PMK.05/2008)

Jenis dan Pengakuan Diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul Diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Barang: diakui pada saat hak kepemilikan berpindah Hibah Uang: diakui saat kas diterima oleh BLU

PERLAKUAN ATAS HIBAH BLU “Dalam hal Satker Badan Layanan Umum (BLU) mendapatkan Hibah Uang dan/atau barang dari Pihak Ketiga, maka diperlakukan sebagai Pendapatan BLU (Kode Akun 424XXX). Atas pendapatan tersebut diajukan revisi DIPA dan disahkan melalui Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU) baik atas pendapatan maupun belanjanya” (SE Dirjen Perbendaharaan No.SE-2/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik dalam Bentuk Uang maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011)

Lanjutan... Diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D Diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul Pendapatan bersumber dari APBN Pendapatan Usaha Lainnya Keuntungan Penjualan aset non lancar

Diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul Lanjutan... Diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Pos Pendapatan BLU Pendapatan Layanan BLU Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya index

PENDAPATAN LAYANAN BLU KODE URAIAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 424 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi 424114 Pendapatan Jasa Pencetakan 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian 424116 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 424117 Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran 424118 Pendapatan Penyediaan Barang 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

PENDAPATAN HIBAH BLU KODE URAIAN 42421 Pendapatan Hibah Terikat 424211 424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 4242 Pendapatan Hibah badan Layanan Umum 42421 Pendapatan Hibah Terikat 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha 424213 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda 424214 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan 424215 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha 424216 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara 424219 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya 42422 Pendapatan Hibah Terikat 424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha 424223 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda 424224 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan 424225 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha 424226 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara 424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya

PENDAPATAN HASIL KERJASAMA BLU KODE URAIAN 424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 4243 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 42431 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 424313 Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah

PENDAPATAN BLU LAINNYA KODE URAIAN 424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 4249 Pendapatan BLU Lainnya 42491 Pendapatan BLU Lainnnya 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya

Jenis dan Definisi Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Hibah Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi hibah terikat dan hibah tidak berikat. Hibah terikat: hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah tidak terikat: hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah

Pendapatan bersumber dari APBN Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

Pendapatan Usaha Lainnya Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU.

Keuntungan penjualan aset non lancar Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar.

Pendapatan dari kejadian luar biasa Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal BLU, yang tidak berulang dan diluar kendali BLU.

TERIMA KASIH