MODUL 1 PROSEDUR PENGELOLAAN ASET IRIGASI (PAI) PELATIHAN INVENTARISASI ASET IRIGASI.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Fungsi-fungsi Manajemen

Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PENGORGANISASIAN PERBAIKAN MUTU

PKPD-PU Tahun 2007 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF, DELEGASI DAN PEMBERDAYAAN

Membangun negara dari desa

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BAB 3 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SISTEM

Audit Internal Mutu Akademik(AIMA) Universitas Pendidikan Indonesia

PERENCANAAN PROGRAM EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA

RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL

ANGGARAN Rizal Effendi.

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

MATERI 3 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SISTEM

EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM

 Melaksanakan identifikasi masalah wilayah irigasi dan bangunan pelangkap lainnya.  Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan serta Pembinaan atas Pengelolaan.

FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI

RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.

Undang-Undang bidang puPR

PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)

RPP PENYELENGGARAAN SPAM

RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL

TATA CARA SWAKELOLA.

TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA

DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ANALISA KINERJA SISTEM

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN

Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

Pelaksanaan Program (PePro)

Undang-Undang bidang puPR

PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER

Oleh: Silvana Maulidah,SP. MP.

KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF, DELEGASI DAN PEMBERDAYAAN

STANDAR PENGELOLA PKBM

DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

Siklus Hidup System.

Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:

PENGANGGGARAN (BUDGETING)

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OP SDA PASCA PEMBATALAN UU NO. 7/2004

MANEJEMEN SUMBERDAYA ( BIAYA DAN SARANA PRASARANA) LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM Dosen Pengampu: Afiful Ikhwan, M. Pd.i Ahmad.

Pengelolaan drainase.

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.

SISTEM MANAJEMEM JEMBATAN Diklat Pemeriksaan Jembatan

PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM

SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)

PERENCANAAN OPERASI JARINGAN IRIGASI

KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru.

PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.

KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA

Doden FE Untag Banyuwangi

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Transcript presentasi:

MODUL 1 PROSEDUR PENGELOLAAN ASET IRIGASI (PAI) PELATIHAN INVENTARISASI ASET IRIGASI

alal- Dalam modul ini akan dijelaskan h yang berkenaan dengan : halhal Dasar hukum dari penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan PAI; Kewenangan atas DI dan penyelenggaraan PAI; Sistem Informasi PAI (SIPAI); PAI; Uraian masing-masing kegiatan Siapa melaksanakan apa. PAI;

DasarHukum Permen PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang PAI

siP 15 Difinisi (Permen PUPR No 23/2015 ) Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin. dandan

Pelaksa M Inventar KegiatanPAI Inventarisasi Perencanaan DI Pemuta khiran Data naan Monev

KegunaanUmumPAI Meningkatkan Meningkatkan irigasi; Meningkatkan pemeliharaan; kinerja sistem irigasi; kepuasan pengguna air keandalan sistem irigasi; efisiensi biaya operasi dan Mengurangi penghapusan aset irigasi

Kegunaan bagi masyarakat petani pemakai air : Kesempatan berpartisipasi dalam bag. Pekerjaan tertentu; Meningkatkan rasa memiliki; Kesempatan menyumbangkan pemikiran & gagasan; Mendapatkan gambaran nyata kondisi lapangan dg ikut serta penelusuran; Ikut melaksanakan desain partisipatif.

KegunaanbagiKOMIR Mendapatkan bahan penyusunan & pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan irigasi partisipatif; Mendapatkan bahan utk merumuskan kebijakan mempertahankan & meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi; Mendapatkan bahan utk rekomendasi prioritas aolokasi Dana Pengelolaan Irigasi usulan P3A

Kegunaan bagi Instansi Daerah Mendapatkan bahan penyusunan renstra pengelolaan irigasi pertisipatif dan pemberdayaan P3A; Memfasilitasi kegiatan pembinaan & pengembangan P3A pd suatu DI; Untuk mendapatkan bahan guna penyusunan program kerja pengelolaan irigasi partisipatif; Bahan pertimbangan guna menjaga dan meningkatkan kondisi fisik dan fungsi jaringan; Bahan penetapan AKNPI / AKNOP Bahan pertimbangan guna peningkatan pelayanan kebutuhan air bagi P3A; Bahan penetapan kerjasama pengelolaan irigasi di antara instansi daerah yg terkait; Utk penyusunan & pelaksanaan kegiatan monitoring & evaluasi kinerja pengelolaan irigasi partisipatif & pemberdayaan P3a.