STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DESA (K3)

PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
Penyaji : Nana Sumarna, S. Pd. I
HARI 1. RAPAT KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 WILAYAH SUMATERA 1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang.
PERANCANGAN PERATURAN DESA
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 PROPORSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (Non Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2013)
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
SISTEMATIKA DOKUMEN RKP-Des
DIANA KARTIKA OKTAFIANTI, Implementasi Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pelaksanaan Fungsi.
LAYANAN KONSELING KELOMPOK ) TITIK HANDAYANI
Menulis notulen rapat Seorang notulis dalam forum rapat bertugas mencatat hasil-hasil rapat itu dalam bentuk notulen. Notulen berisi rangkuman hasil pembicaraan.
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BUMDES DESA CIPAGALO PERIODE
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,
ALOKASI DAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN GRATIS
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
MENGAWAL KKBPK DI ERA UU DESA
Lembaga Pemerintahan Desa
POLA KERUANGAN DESA AMALUDIN, S.IP, MM.
LAPORAN KEPALA BPKP Pada RAKORNAS APIP 2016
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
Komponen Anggaran Pilgub
MANAJEMEN KOPERASI SEKOLAH
Paparan RKAT 2018 [Nama Unit Kerja KPU]
Struktur, Kinerja dan Arah Pencapaian
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemaparan Lokakarya Mini
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
PEMBAHASAN PROGRES BULAN SEPTEMBER 2014 KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
APBN DAN APBD.
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Surat Tanda Setoran (STS) Kelebihan Alokasi dana BOS
Karyawan Karyawati DINPERMADES
TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir
IMOGIRI 24 DESEMBER  BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 80 % PROGRAM KEGIATAN TERENCANA SUDAH TERLAKSANA  BIDANG PEMBANGUNAN 100 % PROGRAM KEGIATAN.
MEKANISME PEMBENTUKAN PERDA (EXECUTIVE)
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
Notulen Group 2 SK 4.
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Materi. Terima Kasih !!!
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
Teknis pemberkasan PEncairan BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL TPQ TAHUN ANGGARAN 2018 Kebumen, 4 Mei 2018.
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 26 Februari 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Penghasilan dan Tunjangan Kades, Perangkat serta Tunjangan BPD.
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
Materi bahasa indonesia Pertemuan kedua Di kelas 8 b.
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 27 Juni 2019
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.