KEMENTERIAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BADAN PPSDM KESEHATAN.
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN).
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PROFIL KPKNL JAMBI 2015.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN
Kementerian Kesehatan
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Kementerian Kesehatan RI
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN HIBAH DI KEMENTERIAN KESEHATAN
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN KESEHATAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN PER 28 AGUSTUS 2019 BIRO KEUANGAN DAN BMN

| 5 Alokasi Pagu TA 2019 59.86T Kementerian/Lembaga Belanja Pegawai 4,94 T (8,25%) 5 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar TA 2019 Belanja Bansos 26,72 T (44,71%) 59.86T PUPR 120,20T KEMEN HAN 110,66T POLRI 86,74 T Belanja Barang 24,27 T (40,49%) KEME NAG 63,04 T Belanja Modal 3,92 T (6,55%) KEMEN KES 59,86T

Rata-rata nasional (53.57%) Peringkat Realisasi 10 Pagu Terbesar K/L Rata-rata nasional (53.57%)

PAGU DAN REALISASI KEMENKES TA 2019 SAMPAI DENGAN 28 AGUSTUS 2019 PAGU KEMENKES TA 2019 REALISASI KEMENKES PER UNIT ESELON I *Dalam Triliun PAGU 59,861,823,315,000.00 REALISASI 41,165,584,333,770.00 SISA 18,696,238,981,230.00 % Realisasi 68.77% Sumber: Online Monitoring SPAN

Realisasi Jenis Kewenangan

Realisasi Belanja Barang Per Eselon 1

Realisasi Belanja Modal Per Eselon 1

Rencana Penarikan Dana (RPD) VS Realisasi Kementerian Kesehatan (Triliun)

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DITJEN FARMALKES T.A. 2019 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DITJEN P2P T.A. 2019 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DITJEN P2P T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DITJEN P2P T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DITJEN P2P T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT BADAN PPSDMKES T.A. 2019 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH BADAN PPSDMKES T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH BADAN PPSDMKES T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH BADAN PPSDMKES T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DITJEN YANKES T.A. 2019 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DITJEN YANKES T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DITJEN YANKES T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DITJEN YANKES T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL T.A. 2019 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT INSPEKTORAT JENDERAL T.A. 2019 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DITJEN KESMAS T.A. 2019 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DITJEN KESMAS T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT BADAN LITBANGKES T.A. 2019 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH BADAN LITBANGKES T.A. 2019 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

REKAP DEKONSENTRASI PER UNIT UTAMA

Permasalahan Umum Realisasi Anggaran Proses Pengadaan Belanja Modal peralatan kedokteran diberapa satker kantor daerah tidak sesuai rencana dan adanya gagal lelang untuk pengadaan konstruksi dan gagal lelang untuk pengadan konsultan. Serta masih terdapat proses pengadaan dalam tahap proses lelang. Terdapat realisasi belanja pada pihak ketiga tetapi belum masuk didalam laporan realisasi anggaran. Adanya Efisiensi Anggaran untuk Refocusing serta adanya revisi DIPA

Rekomendasi Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa yang belum dikontrakkan dan melakukan evaluasi jika terjadi gagal lelang, dan segera lakukan lelang ulang. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang prioritas agar tidak menumpuk di akhir tahun serta melakukan monev realisasi Anggaran dengan memfungsikan seluruh pejabat struktural, pejabat pengelola keuangan. Segera lakukan Koordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJKN Kemenkeu setempat untuk proses Rivisi DIPA

Permasalahan Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Keterbatasan SDM untuk melaksanakan kegiatan (jumlah yang kurang, SDM rangkap kerjaan, dll). Provinsi cenderung melaksanakan kegiatan bersumber APBD terlebih dahulu. Unjuk kinerja Kadinkes diukur bagaimana penyerapan APBD-nya bukan dari anggaran dekonnya. Adanya revisi karena perubahan menu dekonsentrasi.

Rekomendasi Alokasi anggaran dekonsentrasi kedepan dianggarkan sesuai dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, karena serapan tidak maksimal setiap tahun. Percepatan e-katalog sektoral kesehatan. Memantau pelaksanaan pengadaan dan mengkaji ulang untuk proses pelelangan yang gagal. Merencanakan penarikan dana berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan. Merevisi Rencana Penarikan Dana setiap triwulanan agar tidak ada deviasi antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi. Proses pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (mengacu pada Perpres, PMKeu,Permenkes).

Terima Kasih