ORGANISASI PUBLIK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Good governance, dan Accountability
Advertisements

Charging/Tariff Oleh Roy V. Salomo.
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Pendahuluan Audit Sektor Publik
Sukamdi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta2013.
PENGANTAR AKUNTANSI II
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
Statement of Financial Accounting Concepts No. 6.
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi Sektor Publik
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Dasar Akuntansi oleh Dr. Imam Subaweh, SE., Ak. MM.
Positive Accounting Theory
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Standar Pelaporan Lap. Keu. Sesuai PABU
Chapter 23: Statement of Cash Flows
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
KONSEP DASAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
Akuntansi Syariah Muhamad SE. MM.
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 “Organisasi Nirlaba”
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 71 TAHUN 2010 Pengantar
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
LAPORAN LABA RUGI 4-4 DAN INFORMASI YANG BERHUBUNGAN
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Perkenalkan… Mortigor Afrizal Purba,SE,MAk.
Perkembangan Paradigma Birokrasi
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Konvergensi IFRS dan Perpajakan
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
PENDAHULUAN Pertemuan 1 Murniadi Purboatmodjo
Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan (Sesi 1 – Introduksi)
Good governance, dan Accountability
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
Persamaan Dasar Akuntansi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & PEMERINTAHAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & PEMERINTAHAN
AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA
PSAK 45 ORGANISASI NIRLABA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KARAKTERISTIK
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & PEMERINTAHAN
Persamaan Dasar Akuntansi
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ENTITAS PUBLIK.
ENTITAS PUBLIK.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KARAKTERISTIK
STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI PUBLIK NON PEMERINTAH
Transcript presentasi:

ORGANISASI PUBLIK

ENTITAS PUBLIK SEKTOR PUBLIK 2 PEMERINTAH PSAP NON PEMERINTAH (NIR LABA) SAK + PSAK45 SEKTOR PUBLIK 2

ENTITAS PUBLIK Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua: Pemerintahan Non pemerintahan – organisasi nirlaba Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan. Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya sekolah, rumah sakit. IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan.

ENTITAS PUBLIK Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua: Pemerintahan Non pemerintahan – organisasi nirlaba Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan. Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya sekolah, rumah sakit. IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan.

Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut.

CHARACTERISTICS - Government Absence of profit motive; most tax exempt Constituency (citizen / taxpayer) ownership versus stockholder ownership No direct relationship between resources received and services provided Consensus policy-setting by elected or appointed oversight body Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

MAJOR ORGANIZATION TYPES General government – federal, state, county, city, town, village, special district (pemerintah pusat, propinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa) Education - public school districts, community colleges, colleges and universities Health and welfare - hospitals, nursing homes, service agencies Also - religious and charitable agencies, foundations Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

DIFFERENCES BETWEEN G&NP & BUSINESS Organizational objectives Sources of financial resources Regulation and control Financial reporting model Other distinguishing characteristics Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

DIFFERENCES BETWEEN G&NP & BUSINESS Provide services as resources permit Operate on a year-to-year basis Expend resources to serve constituency Focus guides accounting & reporting: Budget and budget status Sources and uses of financial resources Working capital Cash flow Business: Profit motive Seeks to increase wealth of owners Focuses on net income / earnings per share Automatic allocation and regulation device Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

Objectives of Financial Reporting—State and Local Governments (SLG) Financial reports are used primarily to: Compare actual financial results with legally adopted budget Assess financial condition and results of operations Assist in determining compliance with finance-related laws, rules, and regulations of the government Assist in evaluating efficiency and effectiveness of management, its resources and programs DISCUSSION: A large majority of citizens never have the time to evaluate the financial reports of SLGs, but candidates seeking an elected position (those running for election) in government, use these reports to attack the incumbent. Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

Objectives of Financial Reporting “ACCOUNTABILITY is the cornerstone of all financial reporting in government,” (GASB Concepts Statement No. 1, par. 56). Please see the summary of concepts Statement 1. What do we mean by accountability? How does “interperiod equity” relate to accountability? These questions are very important!

Objectives of Financial Reporting Q: What do we mean by accountability? A: Accountability arises from the citizens’ “right to know.” It imposes a duty on public officials to be accountable to citizens for raising public monies and how they are spent. Q: How does “interperiod equity” relate to accountability? A: Interperiod equity is a government’s obligation to disclose whether current-year revenues were sufficient to pay for current-year benefits—or did current citizens defer payments to future taxpayers? (In other words, the expenses have been incurred now and will be paid later from taxes collected in future years.) It is important to understand this concept of “interperiod equity”! Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

Objectives of Financial Reporting— Federal Government Accountability is also the foundation of federal government financial reporting Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB)’s standards are targeted at both: internal users (management), and external users Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

The Characteristic of Public Sector Entities Governments are elected through a democratic process to be granted constitutional or devolved rights, powers and responsibilities. Governments and their institutions use public resources and may have been given delegated powers and responsibilities that also demand broad accountability to the public. Public accountability is an overriding feature of public sector entities and ensuring the availability of information to demonstrate such accountability is the primary objective of public sector reporting. Public accountability

The Characteristic of Public Sector Entities A conferred responsibility An obligation to report back on the discharge of that responsibility Monitoring to warrant accountability and Potential sanctions for non-performance. Public accountability typically encompasses: Provide service Facilitate resource reallocation and/or Undertake policy development. Multiple objectives - not include generating a profit. Instead they are to:

The Characteristic of Public Sector Entities The rights and responsibilities of governments provide them the ability, directly and indirectly to affect the economy and society they operate in. Governments can, for example: tax and set fiscal policy penalize and fine set monetary policy make and enforce laws and regulations. In exchange, governments have the responsibility to, for example; meet their constitutional or devolved duties set policies to manage the socio-economic issues of the jurisdiction in an efficient, effective, sustainable and transparent manner through the stewardship and application of the public resources entrusted to them deliver services and reallocate resources be accountable for the efficient, effective, sustainable and transparent stewardship and use of the public. Rights and responsibilities

The Characteristic of Public Sector Entities Public sector entities do not act to enhance the economic position of the entity for the benefit of owners. Lack of equity ownership Public sector entities must operate within and illustrate their compliance with legal requirements. Transparent and public accountability against the policy objectives and policies set out in legislation underlies public sector reporting Operating and financial frameworks set by legislation

The Characteristic of Public Sector Entities Most governments prepare and make publicly available, their financial budgets. The budget mirrors the financial elements of the government's plans for the forthcoming period. It is the key tool for financial management and control, and is the central component of the process that provides for government and legislative oversight of the financial dimensions of operations. Importance and use of budgets Governance is provided by the legislature and comprises elected officials. Governance structures

The Characteristic of Public Sector Entities Resources of public sector entities are generally held for service provision rather than for their ability to generate future cash flows. Nature of resources Some of the rights and responsibilities of public sector entities give rise to non-exchange transactions. Non-exchange transactions Relationship to statistical reporting, and the commonalities and differences between general purpose financial statements (GPFS) and government finance statistics (GFS). Relationship to statistical reporting The longevity of the public sector and the nature of public sector programmes, makes an increased need for information about the long term sustainability of a public sector entity's finances. The longevity of the public sector

Praktik Akuntabilitas Organisasi Nirlaba di Indonesia Tidak ada keharusan menyusun LK, kecuali menerima hibah 500jt dan tot aset bukan hibah 20milyar Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan; pendapatan bukan obyek pajak Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK Entitas Nonlaba Negara BLU – PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik (PMK) menggunakan SAK dan SAP pertanggung-jawaban anggaran OJK – khusus - BPJS – SAK Umum khusus LPS – khusus BPIH & Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan Entitas Nonlaba Non Negara

Standar Akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM Standar Akuntansi Syariah Mengatur transaksi Syariah Pelaporan organisasi Syariah Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK ETAP / EMKM tergantung entitasnya. ISAK 35 Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba menggantikan PSAK 45 Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba Mengatur pelaporan Ekuitas = Net aset Diterapkan bersamaan PSAK / SAK ETAP Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrual, dengan referensi utama IPSAS / International Public Sector Accounting Standards.

Standar Akuntansi Nirlaba Organisasi Nirlaba Sering diidentikkan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contoh: Rumah Sakit & Universitas Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 + SAK ETAP atau PSAK 45 + PSAK IPSAS Relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba Banyak diadopsi dalam PSAP 22

Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45 Hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK ETAP Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Contoh penerapannya pada akuntansi Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan, Yayasan agama Dikembangkan dengan mengadoposi pada SFAS 117 PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan PSAK 45 23

PSAK 45 Organisasi Nir Laba Mengatur pelaporan organisasi nir laba Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. Internasional  IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. Tujuan: Mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. 24

ISAK 35 Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyartan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11) Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK.

Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan Catatan atas laporan keuangan. 26

Standar Akuntansi Pemerintahan Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan: Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota Badan Layanan Umum Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi. Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara international dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)

Laporan Keuangan Pemerintahan Laporan Operasional Neraca Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Laporan Keuangan menurut SAP Akrual Laporan Realisasi Anggaran Desa Neraca Desa Catatan atas Laporan Keuangan Desa Laporan Desa - Draft 28

Akuntansi Publik - Pemerintah Fungsi utama pemerintah alokasi, redistrubi dan stabilisasi. (Musgrave (2008); Musgrave, Musgrave, & Bird (1989). Masalah Keagenan Fungsi Pemerintah Stabilisasi (Re)distribusi Alokasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Pendapatan Belanja Investasi & Pendanaan Akuntansi Audit Efisiensi Belanja Value for Money Pengendalian Informasi Berkualitas Transparansi Keuangan Kinerja Pelayanan Publik Kesehatan Pendidikan Administrasi Ekonomi Lingkungan Infrastruktur Consumption + Investment Government spending (eXports- iMports) ↓ Gross Domestic Bruto Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Teori terkait – Akuntansi Public Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) New Public Management Tata Kelola Public Perilaku Pelaporan Kebijakan Pemerintah Teori Keagenan Tata Kelola Publik New Public Management Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Agency Theory Teori agensi mengasumsikan bahwa manajemen memiliki intensi tertentu untuk melakukan tindakan tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (prinsipal) sehingga akan menimbulkan biaya agensi (Jensen & Meckling, 1976). Biaya agensi diakibatkan karena adanya potensi perilaku oportunistis seperti memaksimalkan kepentingan sendiri, menghindari risiko, dan menyembunyikan informasi privat (asymmetric information). Perbedaan biaya agensi yang ditimbulkan pada entitas sektor publik adalah pola relasi antara agensi dan prinsipal tidak sesederhana entitas sektor privat (Zimmerman, 1977). Pertanggungjawaban organisasi selain bersifat vertikal antara eksekutif dengan entitas pelaksana di bawahnya (instansi/departemen/agensi) juga bersifat vertikal antara eksekutif dengan legislatif dan eksekutif dengan masyarakat (Heald, 2003). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Agency Theory Hubungan agensi-prinsipal dikaitkan dengan pemangku kepentingan menurut sudut pandang eksekutif secara garis besar ada 2 (dua) yaitu eksternal dan internal. Hubungan pemangku kepentingan eksternal dengan eksekutif diantaranya adalah parlemen, masyarakat (misal: pembayar pajak dan pengguna layanan publik), perusahaan dan unit penyedia layanan profesional (misal: rumah sakit, kompetitor penyedia layanan), pemerintahan di atasnya, pemeriksa, dan investor. Hubungan agensi-prinsipal di internal pemerintah meliputi hubungan dalam hirarki birokrasi pemerintahan, manajer sektor publik, dan aparatur pemerintah. (Boyne, Day, & Walker, 2002). Menurut kerangka konseptual sektor publik, pemangku kepentingan layanan pemerintah secara garis besar terdiri dari penerima layanan (service recipients) dan penyedia sumber daya (resource providers) (IFAC, 2015). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Agency Theory Teori agensi berkaitan erat dengan teori pilihan publik. Teori pilihan publik menyatakan bahwa prinsipal ultimat pada hakikatnya adalah masyarakat pemilih (voters). Antara aparatur pemerintah dan pengawas merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan publik (Joseph E. Stiglitz, 2000). Kedua belah pihak sesuai perannya diberikan mandat oleh masyarakat untuk menyepakati kontrak penyediaan layanan publik (berupa barang publik dan barang privat tersedia secara publik) yang sejalan dengan kepentingan umum. Potensi kontrak yang tidak lengkap (incomplete contract) (Hart & Moore, 1999) menciptakan peluang ketidakselarasan kepentingan antara pribadi (self interest) dan publik (public interest) sehingga akan menciptakan inefisiensi pada tingkat kesejahteraan umum (social welfare) (Martimort, De Donder, & de Villemeur, 2005). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

New Public Management Konsep New Publik Manajemen (NPM) dilatarbelakangi oleh dominasi peran pemerintah di negara maju (Inggris) dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. (Myles & Quadagno, 1987). Gagasan reformasi sektor publik didasari oleh berbagai teori ekonomi seperti pilihan publik (public choice) dan barang publik (public goods). Keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah mendorong jenis layanan publik ditentukan berdasarkan tingkat prioritas dan sifat dari barang/jasa publik yang diberikan kepada masyarakat. Mekanisme pengadaan layanan publik diterapkan secara kompetitif sehingga dapat menghasilkan barang/jasa publik yang ekonomis bagi para pembayar pajak (selaku konsumen dan voters). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

New Public Management Berbagai skema aktivitas pemerintah sebagai solusi dari beratnya beban anggaran telah dimunculkan ke permukaan. Konsep perampingan beban (downsizing), desentralisasi fungsi, dan kontrak layanan (contracting out). Beberapa model alternatif pemerintah dalam menyediakan layanan yang efisien (Funnell & Cooper, 1998), antara lain: model langsung, model kontraktual, dan model asuransi atau jaminan sosial. Pemerintah berusaha meminimalisasi perannya dalam layanan publik untuk memunculkan kompetisi yang sehat sehingga masyarakat dibebani biaya yang sebanding dengan kualitas layanan (value for money). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

New Public Management Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Tata Kelola Publik Konsep tata kelola publik (public governance) berkembang mengikuti dinamika kejelasan hubungannya antara peran pemerintahan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (OECD, 2011). Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan responsivitas membutuhkan perspektif lain yang melengkapi seperti efisiensi dan efektivitas (Haque, 1999) untuk mengukur kemanfaatan kebijakan pemerintah bagi masyarakat. Faktor keterbatasan sumber daya, tekanan ekonomi global, pergeseran norma, dan perilaku asimetri informasi para agen pemerintahan menuntut perubahan yang dramatis pada praktik tata .kelola publik. Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Tata Kelola Publik Berbagai tekanan dari pemangku kepentingan yang memaksa pemerintahan memperbaiki tata kelolanya telah mendorong perbaikan aturan main (regulasi) secara kelembagaan (institusional). Teori institusional dalam ekonomi mengasumsikan bahwa perilaku bermain para agen ekonomi di lapangan (playing field) dipengaruhi oleh norma, nilai, dan regulasi (rule of law) yang berlaku. Norma, nilai, dan regulasi dibentuk oleh institusi-institusi formal maupun non formal memiliki daya tekan kepada para aktor ekonomi untuk menjalankan permainan secara bersih dan adil. Pemerintah selaku eksekutif memiliki peran sebagai agen ekonomi yang terikat dengan kontrak sosial (social contracts) dengan publik. Publik menghendaki agar aktor dalam pemerintah diikat dengan sejumlah prosedur dan aturan agar sejalan dengan keinginan sosial. Hasil yang diinginkan dalam perekonomian berujung pada pengelolaan sumber daya efisien dan memberikan benefit bagi kehidupan sosial (social benefit) (North, 1990). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Tata Kelola Publik Reformasi praktik pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan transparansi yang mendukung akuntabilitas publik adalah komitmen pemerintah untuk mendapat kepercayaan publik (Allen & Tommasi, 2001; Hemming, Potter, & Allen, 2015). Untuk menambah keyakinan dari publik, pemerintah siap menghadapi 3 (tiga) konsekuensi, yaitu: sanksi, penghargaan, dan/atau perbaikan (remedi) (Fox, 2007). Zimmerman (1977) mengemukakan bahwa perilaku pengungkapan informasi pemerintah tergantung dari biaya dan insentif politik para aktor (politisi, manajer, dan masyarakat). Prosedur dan format pelaporan yang lebih baik akan diperlihatkan ketika hal itu memberi manfaat lebih besar bagi semua aktor. Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Tata Kelola Publik Reformasi pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management atau PFM) sejak diperkenalkannya konsep NPM mendorong transformasi sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintahan di berbagai negara. Spirit tata kelola yang baik untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik merupakan prioritas utama yang dipilih pemerintah dalam menghadirkan transformasi tersebut (Hood, 1995; Osborne, 1993). Penekanan pada semangat “kewirausahaan” memodifikasi praktik pembukuan dan penyajian kinerja keuangan sektor privat untuk diperkenalkan ke dalam sistem akuntansi dan manajemen keuangan sektor publik. Teknik penganggaran, alokasi biaya, pengukuran kinerja, dan pengungkapan informasi keuangan yang didukung dengan infrastruktur pengawasan menjadi indikator dari proses transformasi, termasuk konsekuensi penggunaan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan (Mellor, 1996; Pallot, 1999; Robinson, 1998). Penerapan sistem akrual pada pemerintahan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menjaga, mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan negara kepada publik (Diamond, 2002; Sutcliffe, 2003). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

Riset Akuntansi Publik Indonesia Metode Case Studi Implementasi Standar Akuntansi Sistem Akuntansi Pengendalian internal Anggaran Metode Kuantitatif Kuesioner Sistem Akuntansi Data sekunder Kualitas laporan keuangan Audit laporan keuangan

TOPIK Topik 1 Public sector organization Difference reporting of private and public sector accounting Theory in public accounting Public Sector Research in Indonesia 2 Accounting Standard in Public Entities IPSAS PSAP 3 Accounting issues in government accounting 4 Government financial statement quality 5 Audit of government financial statement 6 Accounting System and e government 7 Accountability and Transparency of Public sector 8 Governance Government Agency Theory in Government Sector 9 New Public Management Concept Implementation of New Public Management 10 Budget Concept in Government 11 Role of Budget 12 Performance Measurement 13 Internal control in Government Organization The role of internal auditor 14 Discussion Research Proposal