Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
Advertisements

SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
Perencanaan Tata Guna Lahan
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Asisten Pemerintahan dan Kesra
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Disampaikan Dalam Rangka
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
KONSEP PENANGANAN KUMUH
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
KEMISKINAN.
Latihan Penyusunan RPJMD
KERANGKA ROADMAP Pendahuluan 2. Tantangan Perekonomian Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PERENCANAAN KEISTIMEWAAN DIY
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
Dosen Pembimbing : Mata Kuliah :
FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RKPD DIY 2019
Rancangan RPJMD DIY TAHUN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkemajuan Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY 22 Agustus 2019

Permasalahan Pembangunan Daerah Persentase Angka Kemiskinan DIY vs Nasional Permasalahan Pembangunan Daerah Kemiskinan Pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Kemiskinan dapat digunakan sebagai potret masih adanya masyarakat yang tidak sejahtera Kemiskinan menjadi permasalahan utama DIY. Masih terdapat sekitar 11% penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Tingkat kemiskinan DIY relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional Jika dilihat dari persentasenya, tingkat kemiskinan di Perdesaan lebih tinggi dari perkotaan Persentase Angka Kemiskinan Kota vs Perdesaan di DIY, Maret 2019

Permasalahan Pembangunan Daerah Pertumbuhan PDRB DIY Triwulanan s.d Triwulan 1 2019 Permasalahan Pembangunan Daerah Pertumbuhan Ekonomi yang belum inklusif Ekonomi DIY tumbuh cukup tinggi didorong oleh proyek bandara YIA yang menumbuhkan sektor konstruksi dan pertambangan Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan baik antar wilayah dan antar individu Gini Ratio DIY vs Indonesia

Indikator Sasaran Pembangunan Arah Pembangunan DIY Indikator Sasaran Pembangunan No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80.29 80.72 81.08 81.4 81.68 2 Indeks Gini 0.3917 0.3846 0.3776 0.3705 0.3635 3 Persentase Angka Kemiskinan 11.23% 10.19% 9.11% 8.07% 7.00% 4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69.91 70.02 70.12 70.22 70.32 5 Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi 11.46% 11.68% 11.72% 11.99% 12.04% 6 Pertumbuhan Ekonomi 5.24% 5.26% 5.29% 5.31% 5.34% 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 58.58 60.51 62.44 64.18 66.15 8 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 76.50% 78% 79.50% 81% 82.50% 9 Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 21.11% 30.42% 40.69% 49.03% 54.44% 10 Indeks Williamson 0.4559 0.4552 0.4524 0.4506 0.4489 11 Opini BPK WTP 12 Nilai Akuntabilitas Pemerintah A 13 Persentase capaian program urusan keistimewaan 65.22% 73.91% 82.61% 86.96% 91.30% 14 Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 7919 9419 13419 17619 21877 VISI PEMBANGUNAN 2018-2022 Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja MISI PEMBANGUNAN Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Peluang dan Tantangan Pembangunan Pengembangan Bandara YIA, KSPN Borobudur dan proyek infrastruktur lainnya mendorong pertumbuhan perekonomian & kawasan. Di sisi lain berdampak pada perubahan sosial, ekonomi hingga lingkungan di DIY. Perkuatan kapasitas masyarakat, tenaga kerja & pelaku usaha lokal diperlukan agar manfaat dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

Sinergi dalam Pembangunan Pemerintah Sinergi antar pemangku kepentingan dan aktor-aktor dalam pembangunan. Silang perjumpaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, menciptakan program-program besar dan membangun wilayah-wilayah yang masih terpinggirkan Dunia Usaha/industri Lembaga Keuangan Akademisi Masyarakat Pidato Bapak Gubernur dalam penyampaian visi & misi 2018-2022

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat PEMDA Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, dinamisator, regulator dan katalisator dalam pembangunan daerah Pemberdayaan di berbagai bidang seperti: ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lainnya Regulator: menciptakan peraturan yang mendukung program pemberdayaan masyarakat Dinamisator: menggerakan partisipasi para pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan dengan dinamis Fasiltator: menciptakan kondisi yang kondusif Katalisator: mempercepat pengembangan potensi masyarakat Tujuan: masyarakat berdaya, terlibat aktif dalam pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya yang dimilikinya

Desa Mandiri Budaya : bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa di DIY desa merupakan entitas yang menjadi wilayah implementasi dari berbagai program pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Maka penting untuk melakukan pemetaan, dimana-mana saja program desa-desa yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga di daerah Desa Budaya Desa mandiri budaya adalah desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumberdaya internal desa dan eksternal (supra-desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau tak benda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Prima Desa Mandiri Budaya Desa Preneur Desa Wisata

Pemberdayaan di Desa Budaya Tahapan embrional Desa Budaya: sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan (1) sistem kepercayaan (religi), (2) sistem kesenian, (3) sistem mata pencaharian, (4) sistem teknologi, (5) sistem komunikasi, (6) sistem sosial, dan (7) sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya secara maksimal dan menkonservasinya dengan saksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya. Pengembangan SDM dan perlahan mulai diinisasi perkuatan pada aspek Kelembagaan Tahapan berkembang Fokus perkuatan pada aspek Kelembagaan Tahapan maju Sudah mulai masuk pada perkuatan sarana-prasarana

Pemberdayaan di Desa Wisata Faktor kunci keberhasilan Desa Wisata Peningkatan Hospitality dan Welcomeness Masyarakat Lokal Pemasaran Produk Wisata Lokal keamanan dan kenyamanan Penguatan Skill, modal, akses, dan perlindungan yang terkait dengan pariwisata Pemda: Pendampingan & pelatihan, Promosi, sarana & prasarana

Pemberdayaan Perekonomian Usaha Mikro & Kecil Produksi Pemasaran Pelatihan & pendampingan Promosi produk Kelompok usaha mikro/kecil Pembiayaan Kelembagaan Akses pemodalan Koperasi, BUMDes, dst

Penutup: Faktor-faktor kunci keberhasilan program pemberdayaan masayarakat Adanya partisipasi masyarakat Dukungan pemerintahan tingkat lokal (kabupaten/desa) dan kelembagaan non formal di masyarakat Kapasitas modal manusia Jejaring kemitraan untuk mendukung keberlanjutan program

TERIMA KASIH BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta Komplek Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 562811 (Psw 1209-1220,1243-1247,1253) 586098 Fax.(0274) 586712 Website http://www.bapeda.jogjaprov.go.id email :bapeda@bapeda.jogjaprov.go.id YOGYAKARTA Kode Pos 55213