RELEVANSI RISET Research based policy- jembatan menghubungkan antara peneliti dengan pembuat kebijakan Research-Evidence based advocacy proses advokasi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kebijakan Pemerintahan: Konsep-konsep Dasar
Advertisements

@rumahpemilu Rumah Pemilu. Bad News ≠ Negative News “Memberitakan dengan Baik Pemilu yang Dinilai Buruk.” (rumahpemilu.org)
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
POLITIK HUKUM PENGERTIAN :
TANTANGAN-TANTANGAN PARTAI POLITIK MASA KINI ( Stefano Bartolini dan Peter Mair ) Parpol Berhenti/gagal menjalankan fungsi-fungsi yang merupakan kunci.
Perkenalan  Mata kuliah Green Policy  Durasi : 150 menit  Kompetensi Dasar:  Mahasiswa dapat memiliki dasar pemikiran mengenai Pembangunan Berkelanjutan.
Kekerasan Bahasa Media Massa
STMIK AMIKOM PURWOKERTO 2012
Disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BEM Fisipol UMY dan Komisariat HMI MPO Fisipol UMY Yogyakarta.
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
Gender dalam kerja APEC dan Proyek Penelitian
Perdamaian dan Keadilan Dalam Kehidupan Kita
Gender dan Media Gender dan Struktur Sosial Selasa, 16 November 2010.
Feminisme liberal dan Politik Internasional Ani Soetjipto.
MENGENAL POLICY BRIEF : Research for Public Policy Methode FERRY DAUD LIANDO Dosen FISIP Unsrat Disampaikan pada Peserta Diklat Bappeda Sulut, Manado,
Advokasi dalam Upaya Promkes
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
Pengantar Ilmu Politik
STRATEGI DALAM PROMOSI KESEHATAN NURUL AINI
TRANSFORMASI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI RRI MENJADI DEWAN KHALAYAK
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
Teori DEMOKRASI Zaman Klasik
Komunikasi Politik.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
a practical experience in political marketing
ETIKA POLITIK / PEMERINTAHAN
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
TEORI-TEORI ELITE Pertemuan ke 3.
ADVOKASI BIDANG KESEHATAN
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Otonomi Daerah Telah Lama Tersirat
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Publik & Pertarungan Opini
KEMISKINAN DI INDONESIA
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Pengantar Sistem Hukum Indonesia
Tantangan Demokratisasi, HAM dan Peran Pemuda
Perkembangan Demokrasi
Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
KONSUMSI TEKS.
Iklim dan Lama Terjadinya Perubahan
Potret Pedesaan dan Agraria di Indonesia
Dua Tipologi Daerah dengan Ketimpangan Tertinggi Terjadi di:
Pengantar Sistem Hukum Indonesia
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Pengantar Sistem Hukum Indonesia
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
Partai Politik.
Materi : Komunikasi, Advokasi, dan Fasilitasi
RANCANGAN ADVOKASI.
DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.
Sistem Politik (negara)
Pengantar Sistem Hukum Indonesia
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 10
KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT UPI
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
Demokrasi politik adalah sistem politik yang diendapi diendapi prinsip-prinsip berikut:
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Advokasi VS Privasi Budi Wahyuni.
REPRESENTASI FORMAL MENUJU DESA DEMOKRATIS
Membangun Asa Demokrasi Alternatif di Desa
PROBLEM POLITIK REPRESENTASI DALAM DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA
Transcript presentasi:

RELEVANSI RISET Research based policy- jembatan menghubungkan antara peneliti dengan pembuat kebijakan Research-Evidence based advocacy proses advokasi berbasis data dan informasi hasil riset

PERSPEKTIF ELITE PERSPEKTIF POPULAR OLIGARKI ELITE ASAL-USUL ELITE DESA SIRKULASI ELITE ELECTORAL/PILKADES DIKOKOHKAN/ PERGANTIAN LEADERSHIP KADES LEGITIMASI POLITIK REPRESENTASI TATA KELOLA KUASA DI DESA POPULAR CONTROL BPD POLITIK DELIBERATIF 1. AKSI KOLEKTIF - Pemuda - Perempuan REPRESENTASI 2. INDIVIDUAL PERSPEKTIF POPULAR WHO? HOW? 3. MEDIA SOSIAL

AGENDA RISET: Knowledge gap? RUANG DEMOKRASI DESA BUKAN BERADA DALAM RUANG TERISOLASI Socio-cultural-Religio context Rejuvenasi Politik Identitas/aliran ? pengentalan, mobilisasi dan pertarungan identitas (masyarakat/ Desa adat, gerakan trans nasional, pertarungan memperebutkan Mesjid/Mushala) Socio-political context mobilisasi Kekuatan Politik Kepartaian- floating mass ke partisanship. AGENDA CITIZENSHIP DAN INSTITUSIONALISASI DEMOKRASI