Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2018 Jakarta, 23 Mei 2017 Kasubdit Keuangan Daerah Kementerian PPN/BAPPENAS Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2018

OUTLINE 1 2 3 4 OVERVIEW ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2017 DISKUSI

REGULASI TERKAIT KEBIJAKAN DAK DASAR HUKUM KEBIJAKAN DAK DEFINISI DAK SESUAI UU No.33/2004 Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Pembagian Urusan) PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PMK Permendagri Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019 Prioritas Nasional dan Tema RKP DEFINISI DAK SESUAI UU No.23/2014 DASAR HUKUM KEBIJAKAN DAK Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. LATAR BELAKANG Daya Saing Ekonomi Pelayanan Publik dan Pemerataan Kesejahteraan Kehidupan Demokrasi

PERKEMBANGAN JUMLAH DAERAH PENERIMA DAK TAHUN 2005-2017 LATAR BELAKANG Daya Saing Ekonomi Pelayanan Publik dan Pemerataan Kesejahteraan Kehidupan Demokrasi

PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2004-2017 LATAR BELAKANG Daya Saing Ekonomi Pelayanan Publik dan Pemerataan Kesejahteraan Kehidupan Demokrasi

HISTORIS PERUBAHAN BIDANG DAK DALAM RKP TAHUN 2015-2017 NO DAK 2015 DAK 2016 DAK 2017 DAK REGULER 1 Pendidikan 2 Kesehatan Kesehatan dan KB 3 Transportasi Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Perumahan dan Permukiman 4 Inf. Irigasi Kedaulatan Pangan Pertanian 5 Air Minum dan Sanitasi Kehutanan dan LH Kelautan dan Perikanan 6 Prasarana Pemerintah Daerah Energi Skala Kecil Pariwisata 7 IKM 8 Prasarana Pemerintahan Daerah DAK PENUGASAN 9 Lingkungan Hidup Pendidikan (SMK) 10 KB Sarana Perdagangan, Industri,dan Pariwisata Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 11 Kehutanan DAK AFIRMASI Air Minum 12 Sarana Perdagangan Inf. Air Minum dan Sanitasi Sanitasi 13 Energi Perdesaan Jalan 14 Transportasi (Jalan dan Transdes) Irigasi DAK IPD Pasar Transportasi (Jalan dan Perhubungan) DAK APBNP 2015 Kesehatan (Puskesmas) DAK P3K2 DAK Usulan Daerah yg Disetujui DPR RI LATAR BELAKANG Daya Saing Ekonomi Pelayanan Publik dan Pemerataan Kesejahteraan Kehidupan Demokrasi

POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2015 DAN 2016 LATAR BELAKANG Daya Saing Ekonomi Pelayanan Publik dan Pemerataan Kesejahteraan Kehidupan Demokrasi

PERKEMBANGAN ALOKASI DAK DALAM APBNP 2016 APBNP 2016 (PERPRES 66/2016) FISIK : 89,80 T NON FISIK : 121,21 T RAPBNP 2016 FISIK : 51,99 T NON FISIK : 121, 212 T APBN 2016 (PERPRES 137/2015) FISIK : 85,45 T NON FISIK : 123,47 T LATAR BELAKANG Daya Saing Ekonomi Pelayanan Publik dan Pemerataan Kesejahteraan Kehidupan Demokrasi

ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2017 02 APARATUR SIPIL NEGARA = ASN

VISI-MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 DIJABARKAN MELALUI STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS RKP 2017 MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH RKP 2018 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018 RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

STRUKTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2017

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2017

KONSEP PELAKSANAAN DAK REGULER DAN AFIRMASI TUJUAN DAN KELUARAN

KONSEP PELAKSANAAN DAK PENUGASAN RUANG LINGKUP

PROSES PELAKSANAAN DAK TAHUN 2017 (yang telah dilakukan) RUANG LINGKUP

EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK TAHUN 2017* Terdapat perubahan menu DAK setelah sosialisasi kepada Pemda. Pengusulan yang paralel antara Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis menyebabkan terjadinya perbedaan versi proposal. Pasca penerapan DAK proposal based, penetapan alokasi DAK tidak berkorelasi kuat dengan kebutuhan daerah. Tindak Lanjut: Memajukan waktu proses perencanaan DAK dan konsistensi menu di level Pusat Tindak Lanjut: Membuat satu portal untuk pengusulan DAK dan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada daerah RUANG LINGKUP Meski tersedia aplikasi, 8 dari 9 daerah masih memberikan proposal fisik karena kurangnya kapasitas SDM dan infrastruktur IT, serta menginginkan bukti fisik penerimaan proposal. Keterbatasan waktu dalam menyiapkan proposal usulan dan keterlambatan proses penyusunan kebijakan DAK. 17 *Berdasarkan hasil studi World Bank (2017)

Arah Kebijakan DAK Tahun 2018 02 Arah Kebijakan DAK Tahun 2018 02 APARATUR SIPIL NEGARA = ASN

Rancangan Tema RKP 2018 Memprioritaskan Belanja Pemerintah TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 Memperbaiki Kualitas Belanja. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional RUANG LINGKUP Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*) Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas RKP 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah RKP 2018 MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

HASIL PEMETAAN AWAL DUKUNGAN DAK DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL RUANG LINGKUP

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 RUANG LINGKUP

LANGKAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018 : PENGUSULAN DAK FISIK TAHUN 2018 MELALUI APLIKASI E-PLANNING 01 Instruksi Bapak Presiden RI mengenai “Satu usulan dengan menggunakan teknologi informasi”; 01 Instruksi Presiden Penyusunan aplikasi e-planning DAK ini menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah). 02 04 Pengintegrasian Aplikasi Kementerian Lembaga 03 RUANG LINGKUP Dilakukan pengintegrasian e-planning DAK ke e- planning Bappenas. Sosialisasi Aplikasi e-Planning DAK 03 02 Satu Portal Aplikasi Pengusulan DAK Fisik 04 Aplikasi e-planning DAK Fisik ini akan disinkronkan dengan sistem serupa di K/L Pengampu DAK.

PERKEMBANGAN USULAN DAERAH MELALUI e-PLANNING DAK MENURUT PROVINSI -BERDASARKAN DATA RABU, 17 MEI 22.00 WIB Terdapat 1 Provinsi yang belum mengusulkan: DKI Jakarta. Masih ada 1 Daerah yang pagu dan output usulannya 0 yaitu Kab. Bandung Barat. Masih ada 1 Daerah yang sudah melakukan pemetaan usulan tetapi mengisi Pagu-nya 0 yaitu Kab Mappi. Ada usulan yang Pagu-nya ada tetapi target outputnya 0 Unit, yaitu: Bekasi, Banjarnegara, Sitaro, Gowa, Ambon, Raja Ampat Kabupaten Usulan Kab. Bandung Barat Kab. Mappi Kabupaten/Kota Output Kab. Bekasi Kab. Bandung Barat Kab. Banjarnegara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Gowa Kota Ambon Kab. Raja Ampat ANGKA SUDAH UPDATE

PERKEMBANGAN VERIFIKASI USULAN MELALUI e-planning DAK MENURUT PROVINSI - BERDASARKAN DATA MINGGU, 21 MEI 16.00 WIB Secara keseluruhan, sebanyak 73.25% usulan daerah telah diverifikasi oleh Bangda. Angka sudah update

RANCANGAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAK FISIK TA. 2018 RAPIM Penentuan Bidang DAK Trilateral Meeting DAK Konsolidasi dan Uji Coba Sistem E-Planning untuk Proposal DAK Sosialisasi Rancangan Awal Kebijakan DAK Penyampaian Proposal oleh Daerah Penilaian Proposal Usulan DAK Forum Konfirmasi Bersama Pusat-Daerah 20 Februari 2017 23 Maret 2017 10-21 April 2017 April-Mei 2017 Mei-Juni 2017 30-31 Maret 2017 Juli-Agustus 2017 Tujuan: Konfirmasi hasil penilaian proposal usulan DAK kepada daerah, serta pembahasan menu dan lokus DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis, DPD Tujuan: Penerimaan proposal usulan sekaligus melakukan verifikasi awal terkait kelengkapan proposal (rekapitulasi usulan, usulan per bidang, dan data teknis) melalui sistem e-planning Peran: Bappenas, Kemenkeu,Kemendagri, dan K/L Teknis Tujuan: Finalisasi sistem e-planning sebagai portal utama pengusulan proposal DAK oleh Daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu. Tujuan: Sosialisasi arah kebijakan, bidang, dan menu kegiatan kepada daerah sekaligus bimbingan teknis kepaada Pemda Peran: Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan K/L Teknis Tujuan: Menilai proposal usulan DAK berdasarkan format penilaian (lokasi prioritas, kriteria teknis, serta rekomendasi menu dan lokus) yang telah ditetapkan dalam Trilateral Meeting DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan K/L Teknis Tujuan: Penetapan PN, PP, dan KP untuk tahun 2018 Peran: Bappenas Tujuan: Membahas dan menyepakati arah kebijakan dan Bidang DAK Tahun 2018 Peran: Bappenas (Melalui RAPIM) Tujuan: Membahas dan menyepakati kebijakan sasaran, menu, lokasi prioritas, dan kriteria teknis DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis Rakor Pusat Agustus 2017 Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Indikatif Peran: Bappenas, Kemenkeu,Kemendagri, dan K/L Teknis Penyusunan Rancangan Awal Juknis dan Juklak Penetapan Perpres Juknis Penetapan Perpres Pagu Alokasi DAK Rapat Paripurna DPR RI RUANG LINGKUP Rakor Pusat II Desember 2017 November 2017 Oktober 2017 Okt 2017 Sept 2017 Sidang DPOD terkait Kebijakan DAK Tujuan: Penyusunan draft awal petunjuk teknis pelaksanaan DAK berdasarkan hasil kesepakatan dalam TM DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis Tujuan: Alokasi ditetapkan yang akan memuat alokasi, menu, dan lokus prioritas Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis Tujuan: Penyampaian hasil pembahasan Peran: DPR RI, Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Definitif per Daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis Rapat Panja TKDD Tujuan: Penetapan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018 kepada daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis Sept 2017 Agustus 2017 Tujuan: Pembahasan Materi TKDD dalam RUU APBN fan Nota Keuangan Peran: DPR RI, Bappenas & Kemenkeu Tujuan: Penyampaian kebijakan DAK 2018 sebelum dibahas bersama legislatif Peran: DPOD, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis 25 25 25 *Berdasarkan hasil studi World Bank (2017)

TERIMA KASIH DISKUSI