PELAKSANAAN PTDH ASN TERPIDANA TIPIKOR © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library Deputi bidang pengawasan dan pengendalian BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2019
POKOK BAHASAN 01 02 02 03 04 PENGANTAR PELAKSANAAN PTDH ASN KORUPSI DATA PTDH ASN KORUPSI 03 © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library 04 PENUTUP
INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2018
Tren Korupsi di Indonesia TREN 2015 – 2018 Berdasarkan Jenis Jabatan/Profesi (yang sudah dilakukan penindakan oleh KPK) JABATAN 2015 2016 2017 2018 JUMLAH Anggota DPR dan DPRD 19 23 20 61 123 Kepala Lembaga/Kementerian 3 2 5 Duta Besar Komisioner Gubernur 1 6 Walikota/Bupati dan Wakil 4 9 13 16 42 Eselon I / II / III 7 10 43 15 75 Hakim 8 Jaksa Polisi Pengacara Swasta 18 28 22 96 Lainnya 21 44 Korporasi Jumlah Keseluruhan 62 99 129 413 Sumber: https://www.kpk.go.id
Tren Korupsi di Indonesia TREN 2015 – 2018 Berdasarkan Instansi (yang sudah dilakukan penindakan oleh KPK) INSTANSI 2015 2016 2017 2018 JUMLAH DPR dan DPRD 3 15 9 2 65 Kementerian/Lembaga 21 39 31 13 287 BUMN/BUMD 5 11 51 Komisi 20 Pemerintah Provinsi 18 17 116 Pemkab/Pemkot 10 21 53 61 242 57 99 121 93 781 Sumber: https://www.kpk.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 Pelaksanaan PTDH ASN Korupsi PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 UU 8 TAHUN 1974 Pasal 23 Ayat (4) huruf a 1 UU 5 TAHUN 2014 Pasal 87 Ayat (4) huruf b 5 3 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi 2 4 © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint template library PP 11 TAHUN 2017 Pasal 250 huruf b UU 43 TAHUN 1999 Pasal 23 Ayat (5) huruf c 3 PP 32 TAHUN 1979 Pasal 9 huruf a
59% 46% 47% DATA PTDH PNS KORUPSI Per 26 Maret 2019 INSTANSI PUSAT TOTAL DATA SKB 98 TELAH DITETAPKAN PTDH 58 BELUM DITETAPKAN PTDH 40 INSTANSI DAERAH TOTAL DATA SKB 2259 TELAH DITETAPKAN PTDH 1051 BELUM DITETAPKAN PTDH 1208 NASIONAL TOTAL DATA SKB 2357 TELAH DITETAPKAN PTDH 1109 BELUM DITETAPKAN PTDH 1248
Kanreg XII BKN PEKANBARU Kanreg vII BKN PALEMBANG DATA PTDH PNS KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH KANREG BKN Per 26 Maret 2019 01 03 06 05 02 Kanreg vI BKN MEDAN WILAYAH PROV. SUMATERA UTARA TOTAL DATA SKB 298 TELAH DITETAPKAN PTDH 207 BELUM DITETAPKAN PTDH 91 Kanreg iii BKN BANDUNG WILAYAH PROV. JABAR TOTAL DATA SKB 193 TELAH DITETAPKAN PTDH 102 BELUM DITETAPKAN PTDH 91 Kanreg XII BKN PEKANBARU WILAYAH PROV. SUMATERA BARAT TOTAL DATA SKB 84 TELAH DITETAPKAN PTDH 31 BELUM DITETAPKAN PTDH 53 Kanreg v BKN JAKARTA WILAYAH PROV. DKI JAKARTA TOTAL DATA SKB 52 TELAH DITETAPKAN PTDH 45 BELUM DITETAPKAN PTDH 7 Kanreg vII BKN PALEMBANG WILAYAH PROV. SUMATERA SELATAN TOTAL DATA SKB 13 TELAH DITETAPKAN PTDH 9 BELUM DITETAPKAN PTDH 4 WILAYAH PROV. BANTEN TOTAL DATA SKB 70 TELAH DITETAPKAN PTDH 54 BELUM DITETAPKAN PTDH 16 WILAYAH PROV. KEP. RIAU TOTAL DATA SKB 27 TELAH DITETAPKAN PTDH 8 BELUM DITETAPKAN PTDH 19 WILAYAH PROV. LAMPUNG TOTAL DATA SKB 97 TELAH DITETAPKAN PTDH 35 BELUM DITETAPKAN PTDH 62 © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library 04 WILAYAH PROV. JAMBI TOTAL DATA SKB 36 TELAH DITETAPKAN PTDH 11 BELUM DITETAPKAN PTDH 25 WILAYAH PROV. RIAU TOTAL DATA SKB 190 TELAH DITETAPKAN PTDH 139 BELUM DITETAPKAN PTDH 51 WILAYAH PROV. KALBAR TOTAL DATA SKB 47 TELAH DITETAPKAN PTDH 34 BELUM DITETAPKAN PTDH 13 WILAYAH PROV. BANGKA BELITUNG TOTAL DATA SKB 6 TELAH DITETAPKAN PTDH 6 BELUM DITETAPKAN PTDH 0 Kanreg XIII BKN ACEH WILAYAH PROV. ACEH TOTAL DATA SKB 89 TELAH DITETAPKAN PTDH 29 BELUM DITETAPKAN PTDH 60 WILAYAH PROV. BENGKULU TOTAL DATA SKB 20 TELAH DITETAPKAN PTDH 2 BELUM DITETAPKAN PTDH 18
POIN-POIN PENTING SE MENPANRB B/50/M.SM.00.00/2019 PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi PTDH; Pemberhentian terhitung sejak ditetapkan Keputusan PTDH; Jika belum ditetapkan PTDH karena telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH; Jika belum ditetapkan PTDH karena telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai BUP dengan hak Pensiun ATAU Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka: Jika ditetapkan SEBELUM putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku; Jika ditetapkan SESUDAH putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan ditetapkan keputusan PTDH; Pelaksanaan Paling lambat 30 April 2019, hasilnya dilaporkan kepada Kepala BKN dengan tembusan kepada Menteri DAGRI dan Menteri PANRB PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak jabatan
KEWAJIBAN PPK KEWAJIBAN PPK Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti Korupsi Memastikan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN dilaksanakan sesuai ketentuan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library
APLIKASI PENGAWASAN TIPIKOR BKN
RENCANA STRATEGIS PASCA APRIL 2019 Pengawasan bersama terhadap pelaksanaan SE MENPAN NOMOR: B/50/M.SM.00.00/2019 oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.