Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN BATAM, 18 OKTOBER 2013 Sekretaris Badan PPSDMK DUKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER I TA 2016 Jakarta, 20 Juni 2016 Biro Umum.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
KEGIATAN PENGAWASAN PERIODE AGUSTUS 2016
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Penyajiannya di Laporan Keuangan
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
PENYUSUTAN DALAM APLIKASI SIMAK-BMN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pengelolaan BMN
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
PLT SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Oleh: INSPEKTUR JENDERAL JAKARTA, 1 FEBRUARI 2018
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES & PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN oleh : Yuti Suhartati, S.Kp,
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
URGENSI BIMTEK SAIBA HOTEL KAISAR, 24 MEI 2018.
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Traditional Houses of Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
EVALUASI LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU POLTEKKES KEMENKES
Semester I Tahun Anggaran 2019
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DITJEN P2P DAN BADAN LITBANGKES
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENKES
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Transcript presentasi:

Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I 2019 IV Inspektorat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan PPSDM Kesehatan

Tingkat UAKPA/B dan UAPPA/B-W Data Satuan Kerja Tingkat UAKPA/B dan UAPPA/B-W KP KD DK UAKPA/B 6 34 UAPPA/B-W KP KD DK UAKPA/B 5 44 34 UAPPA/B-W 6 Ditjen Farmalkes Badan PPSDMK

Informasi Hasil Reviu Ditjen Farmalkes Badan PPSDMK Menggunakan aplikasi e-Reviu Ditjen Farmalkes Jumlah Satker dilakukan e-Reviu 12 UAKPA/B Badan PPSDMK Jumlah Satker dilakukan e-Reviu 32 UAKPA/B KP KD DK 2 1 4 3 Jumlah 8 KP KD DK 4 5 1 2 8 6 Jumlah 14 13

Permasalahan Hasil Reviu Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Permasalahan LRA Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Belum menandatangani pernyataan tanggungjawab dari pimpinan unit kerja Dit. Prodis Kefarmasian 1 Penyajian CaLK tidak sesuai dengan ketentuan (tidak menyajikan penjelasan dari masing-masing akun) DK-07 Bangka Belitung 2 3 Tidak upload CaLK DK-07 Maluku

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Permasalahan LPE Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Transaksi Transfer Masuk / Transfer Keluar belum sepenuhnya didukung dengan dokumen BAST yang sah (belum ditandatangani kedua belah pihak) Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes 1 1 2

Beberapa hal yang perlu perhatian Berdasarkan data Elektronik-Rekonsiliasi Terdapat pencatatan Transfer Keluar / Transfer Masuk barang persediaan (Obat) dari Dit. Tata Kelola Obat Publik ke KKP dan Rumah Sakit yang belum balance Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes 1 2 Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Dit. Pelayanan Kefarmasian, Dit. Tata Kelola Obat Publlik dan Perbekes Segera ditindaklanjuti oleh masing-masing satker dengan berkoordinasi Eselon I Ditjen Kefarmasian dan Alkes Atas hal tersebut Terdapat Persediaan dan / Peralatan dan Mesin yang belum diregister

Permasalahan Hasil Reviu Di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Permasalahan LRA Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Selisih pada akun Pendapatan antara SAI dan SIAP Puskat Mutu SDM Kesehatan 1 Terdapat akun Pendapatan Anggaran Lain-lain berupa pembulatan gaji karyawan yang seharusnya dicatat dalam akun Belanja Pembulatan Gaji PNS Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2 Terdapat pagu minus yang merupakan Belanja Tunj. PPh Poltekkes Aceh, Bengkulu, Surabaya 3

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Permasalahan Neraca Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Terdapat item Persediaan kondisi usang yang belum dilakukan penghapusan DK-12 Jawa Tengah dan NTB 1 Terdapat Aset Tetap dalam kondisi rusak berat belum dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya Bapelkes Cikarang Terdapat Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan belum dilakukan proses hibah, penghapusan, maupun belum ditemukan keberadaannya Pusdik SDM Kesehatan 2 3 4 Terdapat selisih Resiprokal dengan satker penerima pendapatan Poltekkes Bengkulu

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Permasalahan CaLK Berdasarkan Catatan Hasil Reviu pada aplikasi e-Reviu Satker tidak menyusun / membuat CaLK DK-12 Sumatera Barat 1 2 CaLK tidak lengkap Pusdik SDM Kesehatan, Puslat SDM Kesehatan, Poltekkes Malang 2

Beberapa hal yang perlu perhatian Berdasarkan data Elektronik-Rekonsiliasi Terdapat transaksi Resiprokal masih belum balance antara satker Poltekkes dengan Rumah Sakit Poltekkes Jakarta I, II, Palembang, Tasikmalaya, Surakarta 1 Terdapat pagu minus Bapelkes Batam, Poltekkes Jambi, Bengkulu, Jakarta II, III, Mataram, Surabaya, Aceh, Tanjung Pinang 3 Terdapat Persediaan dan / Aset yang belum diregister BBPK Ciloto, Poltekkes Medan, Bengkulu, Jakarta I, II, Bandung, Semarang, Kendari, Banten, Sorong 2 Segera ditindaklanjuti oleh masing-masing satker dengan berkoordinasi Eselon I Badan PPSDM Kesehatan Atas hal tersebut 4

UAPPA/B-W

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu Tingkat UAPPA/B-W Permasalahan LRA Berdasarkan Catatan Hasil Reviu Tingkat UAPPA/B-W Terdapat Pagu Minus pada Belanja Pegawai UAPPA/B-W (KD-12) Prov. Kepulauan Riau 1 2 Terdapat akun Pendapatan Anggaran Lain-lain berupa pencairan garansi bank yang seharusnya dicatat dalam akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu UAPPA/B-W (KD-12) Prov. DKI Jakarta 2

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu Tingkat UAPPA/B-W Permasalahan Neraca Berdasarkan Catatan Hasil Reviu Tingkat UAPPA/B-W UAPPA/B-W (KD-12) Prov. DKI Jakarta 1 Terdapat Aset yang belum diregister UAPPA/B-W (KD-12) Prov. DKI Jakarta 2 UAPPA/B-W Prov. Jawa Barat 3 Terdapat penerimaan kembali Belanja Modal tahun yang lalu yang belum dilakukan pengurangan nilai pada SIMAK-BMN Terdapat selisih saldo Persediaan antara SAIBA dan SIMAK-BMN

Terima Kasih IV Inspektorat