DASAR UU NO. 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI

Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1

FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN PEMERINTAH

HUKUM POSITIF YANG TERKAIT PEREKRUTAN MIGRAN

PROGRAM TRANSFER KREDIT BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.

Perizinan Penyelenggaraan Pemagangan bagi LPKS Ijin Program Pemagangan

PRESENTASI KELOMPOK 3 1.Ummu Chilmi; 2. Riyadi; 3. Rozie; 4. Eko Dedi Setiawan; 5. Khalwati; 6. Desy Khairani.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI

KELOMPOK 2 SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN.

Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

BAHAYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01

PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI

Pengertian PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN dan ANAK

Laundry Ibuku merupakan salah satu laundry yang cukup populer di kalangan anak kos di daerah Dharmawangsa, karena laundry ini menawarkan jasa untuk mengambil.

Laundry Ibuku merupakan salah satu laundry yang cukup populer di kalangan anak kos di daerah Dharmawangsa, karena laundry ini menawarkan jasa untuk mengambil.

Laundry Ibuku merupakan salah satu laundry yang cukup populer di kalangan anak kos di daerah Dharmawangsa, karena laundry ini menawarkan jasa untuk mengambil.

WARGA NEGARA & KEWARGANEGARAAN Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.

PEMERIKSAAN KESEHATAN

Kelompok IV: Alfrida Liyanti Pane I.G.A Ayu Kania Marini Clementin Nestia Aritonang

Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3

HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:

Anis Hidayah Migrant CARE Perbaikan Tata Kelola Perlindungan PRT Migran Indonesia Berbasis Keadilan Gender.

Draft RUU Kebidanan (Midwifery)

Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL

Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas

Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana

HIV AIDS Di TEMPAT KERJA

PELAYANAN ONLINE PERIZINAN PENGGUNAAN TKA (tka-online.kemnaker.go.id)

Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana

PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanduan Pengelola BKK

PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

Pentingnya Perwakilan Diplomatik

Laundry Ibuku merupakan salah satu laundry yang cukup populer di kalangan anak kos di daerah Dharmawangsa, karena laundry ini menawarkan jasa untuk mengambil.

Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer

OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes

Bentuk-bentuk Badan Usaha

PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN

Proses Menjadi Warga yang Baik Pemodelan Teks Prosedur Kompleks Kerja Mandiri Membangun Teks Prosedur Kompleks-Pengurusan Visa Oleh : Dra. S.H. Retnowati.

PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,

ALUR DAN SOP PENANGANAN

SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)

Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.

SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH ACEH TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DI MALAYSIA PASKA TSUNAMY DAN KONFLIK Malahayati, S.H., LL.M. Amrizal, S.H.,

Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan

Pengasuhan dan Pekerjaan PERTEMUAN 12

Menjelaskan Proses dan Prosedur Ekspor

KETENAGAKERJAAN.

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)

BERKARYA - BERBAKTI - PEDULI

Draft RUU Kebidanan (Midwifery)

Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana

LAYANAN TERPADU SATU PINTU (LTSP)

KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Oleh m.

MATERI SOSIALISASI NOMOR :

PELAYANAN PENGADUAN CALON TKI/TKI

SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

MATERI SOSIALISASI NOMOR :

PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Modul 6.  Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar Negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah.

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN PERPRES 20 TAHUN 2018

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

PAPARAN PUS Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara

Draft RUU Kebidanan (Midwifery)

Pajak Penghasilan Pasal 25 & Fiskal LN

Legal Aspek Tenaga Kesehatan

Transcript presentasi:

DASAR UU NO. 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

LATAR BELAKANG Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai manfaat ganda dalam mengurangi pengangguran didalam negeri, peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan PMI dan keluarganya Keterbatasan tingkat pendidikan dan keterampilan angka kerja yang membutuhkan pekerjaan.

Penempatan PMI ke luar negeri dibagi menjadi dua sektor, yakni: 1. Penempatan Sektor Formal, antara lain : Pabrik (operator produksi); Garmen; Perkebunan; Konstruksi 2. Penempatan Sektor Informal, yaitu: Pengurus Rumah Tangga (House Keeper) Penjaga Bayi (Baby Sister) Pengurus Lansia (Careworker) Supir Keluarga (Family Driver) Tukang Kebun (Gardener) Tukang Masak (Family Cook) Penjaga Anak (Child Careworker)

DISETUJUI OLEH KBRI / KJRI PROSEDUR PENEMPATAN PMI OLEH PELAKSANA SWASTA (PPTKIS) Perjanjian Kerjasama Penempatan Job Order / Visa Wakalah/ Demand Letter Rancangan Perjanjian Kerja DISETUJUI OLEH KBRI / KJRI Surat Ijin Pengerahan (SIP) Informasi / surat pengantar rekrut ke Kab / Kota Sosialisasi/penyuluhan Pendaftaran CPMI di Dinas Kab/Kota Seleksi CPMI Perjanjian Penempatan Rekomendasi Paspor DISNAKER - PPTKIS 2 3 1 BNP2TKI / KEMENAKERTRANS Penerbitan Paspor KEMENHUKUM & HAM Pelatihan Uji Kompetensi Penampungan PPTKIS Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi MEDICAL/SARKES 6 5 4 7 Asuransi PAP Perjanjian Kerja KTKLN BP3TKI VISA KERJA Dari Perwakilan Negara Penempatan PPTKIS 8 BERANGKAT KE LUAR NEGERI DAN MELAPOR KE PERWAKILAN RI 9

PELAKU PENEMPATAN PMI KE LUAR NEGERI Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau P to P Perusahaan untuk Kepentingan Sendiri Perorangan (Mandiri) Government to Government (G to G) Government to Private (G to P)

4 (empat) Modus TPPO Pemalsuan jati diri PMI, Usia, Pemalsuan stempel pemerintah, Pemalsuan ijin orang tua/suami PMI yang awalnya ditempatkan pada Negara yang tidak terkena moraturium kemudian dijemput oleh agensi/majikan untuk dikerjakan dinegara yang terkena moraturium/para PMI dijual. PMI diberangkatkan sebagai PMI Formal seperti Cleaning Service, Hospitality setibanya di Negara Penempatan sebagai PLRT. Diberangkatkan dengan pesawat turis kemudian setibanya di Negara Penempatan diproses pengurusan visa kerjanya.