DAMPAK EKONOMI PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API LINTAS UTARA JAWA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Advertisements

P E L A B U H A N.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Rencana Induk Perkeretaapian Indonesia
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
INSPEKTORAT WILAYAH VI
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
FORUM BAKOHUMAS Jakarta, 21 November 2012
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
PEREKONOMIAN INDONESIA
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
PERAN DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PILAR 1 PROGRAM DESMIGRATIF (Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi) Surabaya, 30 November 2017.
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
Rencana Induk Perkeretaapian Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengangkutan Dengan Kereta Api (Aspek Hukum)
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Secara Elektronik Di Lingkungan Kemendikbud
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penyelesaian Pengadaan Tanah dalam
Audit Kearsipan Internal
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
DAMPAK EKONOMI PEMBANGUNAN REL GANDA Darmaningtyas 18 Desember 2012
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung)
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

DAMPAK EKONOMI PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API LINTAS UTARA JAWA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DAMPAK EKONOMI PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API LINTAS UTARA JAWA disampaikan oleh : DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN JAKARTA, 18 DESEMBER 2012

MATERI PEMBAHASAN 5. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DI JAWA 2. PROGRAM PEMBANGUNAN JALUR GANDA LINTAS UTARA 3. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 4. TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (PERMASALAHAN) 5. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

GAMBARAN PEREKONOMIAN DI JAWA

A. KORIDOR PEREKONOMIAN DI JAWA Kegiatan ekonomi di Indonesia berpusat pada pulau Jawa dan khususnya pada wilayah Jabodetabek. Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa menjadi sangat penting, di mana efek spill-over yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan ke seluruh wilayah Indonesia. Koridor Ekonomi Jawa berpotensi untuk dapat berkembang dalam rantai nilai dari ekonomi berbasis manufaktur ke jasa, dengan fokus pada kegiatan ekonomi utama makanan minuman, tekstil, dan peralatan transportasi.

B. KORIDOR PEREKONOMIAN DI JAWA PDRD Pantura diproyeksikan tumbuh sampai 3-4 kali lipat sampai 2030 Estimasi besar perekonomian Pantura tahun 2011 sekitar Rp. 1963 triliun (atas dasar harga berlaku) Kekuatan perekonomian Pantura pada tahun 2011 mencapai lebih dari ¼ perekonomian Indonesia (26,5%) Eskpor impor sepanjang Pantura diperkirakan bernilai 38,5% dari nilai ekspor impor nasional Dalam 20 tahun ke depan, dengan adanya MP3EI, perekonomian di Pantura diproyeksikan dapat bertumbuh sampai 3-4 kali lipat

C. PENYERAPAN TENAGA KERJA

D. PENINGKATAN ANGKUTAN BARANG Meningkatkan angkutan barang dari 5 ribu TeUs menjadi 15 ribu TeUs per minggu;

E. PENINGKATAN KAPASITAS LINTAS Meningkatkan kapasitas lintas jalur kereta api dari 84 KA/hari menjadi 200 KA/hari;

2. PROGRAM PEMBANGUNAN JALUR GANDA LINTAS UTARA JAWA

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN (RENSTRA 2010 – 2014) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi perkeretaapian untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian; 2 Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator; 3 Meningkatkan keselamatan angkutan perkeretaapian melalui pemulihan kondisi keandalan prasarana dan sarana angkutan; 4 Reaktivasi lintas-lintas potensial yang sudah tidak dioperasikan; 5 Meningkatkan kapasitas angkut dan kapasitas lintas terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis; 6 Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal yang lebih berdaya saing secara antar moda dan intermoda; 7 Meningkatkan frekuensi dan pelayanan angkutan KA yang terjangkau dan ramah lingkungan terutama dalam pengembangan angkutan KA perkotaan/komuter di metropolitan; 8 Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana perkeretaapian; 9 Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM perkeretaapian baik operator maupun regulator; 10 Mengembangkan teknologi perkeretaapian nasional; 11 Meningkatkan kualitas perencanaan, pendanaan serta penyempurnaan skema PSO, IMO dan TAC; 12 Melaksanakan perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja secara terpadu dan berkelanjutan didukung sistem data dan informasi berbasis Information Technology.

TUJUAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALUR GANDA Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa merupakan program prioritas Nasional dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sehingga perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan pembangunannya Meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, dengan mengurangi persilangan antar kereta api Meningkatkan angkutan barang dari 5 ribu TeUs menjadi 15 ribu TeUs per minggu; Meningkatkan kapasitas lintas jalur kereta api dari 84 KA/hari menjadi 200 KA/hari; Mengalihkan sebagian beban angkutan pada jalan raya; Mendukung program transportasi ramah lingkungan.

LINGKUP PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALUR GANDA Cirebon - Brebes Brebes Semarang - Bojonegoro Bojonegoro - Surabaya Jalur Ganda Jalur Tunggal Pekalongan - Semarang JAKARTA CIREBON TEGAL SEMARANG SURABAYA BEKASI BREBES PEKALONGAN BOJONEGORO 72 Km 201 Km 63 Km 90 Km 180 Km 103 Km 18 Km Double Track yang telah beroperasi 291 km Double track yang akan dibangun dalam T.A 2012 dan 2013 436 km TOTAL 727 km

ANGGARAN PEMBANGUNAN JALUR GANDA Brebes Cirebon - Brebes Pekalongan - Semarang Semarang - Bojonegoro Bojonegoro - Surabaya Jalur Ganda Jalur Tunggal JAKARTA CIREBON TEGAL SEMARANG SURABAYA BEKASI BREBES PEKALONGAN BOJONEGORO 18 Km 201 Km 63 Km 72 Km 90 Km 180 Km 103 Km Satker Lintas Utara Jawa, 1,3 Triliun (12%) Satker Tegal-Pekalongan-Semarang, 2,1 Triliun (22%) Satker KA Jawa Tengah 4,6 Triliun (47%) Satker KA Jawa Timur 1,8 Triliun (19%)

3. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

A. PERAN STAKEHOLDER PERKERETAAPIAN Penyusunan Regulasi Pengujian dan Sertifikasi Penegakan Hukum Sosialisasi PEMERINTAH (REGULATOR) PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN (OPERATOR) MASYARAKAT Pemenuhan standar/laik operasi dan pelayanan Pemeriksaan dan Perawatan Tanggung jawab kepada publik dan pemerintah saat terjadi kecelakaan Kepedulian Keselamatan Menjaga ketertiban, keselamatan dan keamanan

…LANJUTAN Selaku Regulator di bidang Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan kepada stake holder terkait terutama dalam rangka peningkatan keselamatan; Memberikan pemahaman kepada para petugas lapangan (Kontraktor dan Konsultan) yang bertugas langsung di lapangan agar mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan perjalanan kereta api; Memberikan pelatihan kepada calon tenaga Train Watcher untuk mengetahui tugas dan kewajibannya dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

METODE KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TUBUH BAAN

…LANJUTAN POTONGAN MELINTANG AS NEW TRACK JALAN AKSES 8.00 m 2.50 m EXISTING SAFETY LINE JALAN AKSES 8.00 m 2.50 m 5.00 m 6.00 m

4. PENGAWASAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API LINTAS UTARA JAWA

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian DASAR HUKUM Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-39/M.EKON/09/2011tanggal 26 September 2011 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Utara Jawa Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : SK.42/KP.801/ITJEN-2012 tanggal 5 Maret 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lalu Lintas Utara Jawa

PROGRES / KEMAJUAN Keuangan & Fisik (Kumulatif TA.2012-2013)

B. RENCANA REALISASI PROGRES REALISASI FISIK PEMBANGUNAN JALUR GANDA LINTAS UTARA ANTARA CIREBON - SURABAYA POSISI s.d : 16 Desember 2012 NO. SATKER PROSENTASE RENCANA REALISASI 1 Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Utara Jawa 58,84% 66,98% 2 Satker Pembangunan Jalur Ganda Tegal – Pekalongan – Semarang 49,19% 50,08% 3 Satker Pengembangan Perkeretapiaan Jawa Tengah 60,09% 67,74% 4 Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur 35,44% 36,65 % Total Progres Komulatif Fisik Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Antara Cirebon - Surabaya 60,44 % 56,50 %

PROGRES REALISASI KOMULATIF KEUANGAN (E-MONITORING) PEMBANGUNAN JALUR GANDA LINTAS UTARA ANTARA CIREBON - SURABAYA KOMULATIF 4 SATKER Posisi : Bulan Desember 2012

POSISI PENGADAAN LAHAN POSISI / KETERANGAN (S.D BULAN DESEMEBER 2012) URAIAN POSISI / KETERANGAN (S.D BULAN DESEMEBER 2012) PENGADAAN LAHAN Total Keseluruhan Pengadaan Lahan yang Telah Dibebaskan 376.949 M2 dari rencana 1.100.091 M2 PEMBEBASAN LAHAN Rencana : 1.054.501,49 M2 Realisasi : 338.989,00 M2 Prosentase : 32.15% PENERTIBAN LAHAN Rencana : 45.590 M2 Realisasi : 38,187 M2 Prosentase : 83,76 % 1,100,091 376,949 34.27 Rencana (m2) Realisasi (m2) Prosentase 93,567.49 86,871 92.84 629,593 251,891.0 40.01 274,506 - 0.00 56,835 1,054,501.49 338,762.00 32.13 Rencana (m2) Realisasi (m2) Prosentase 3,954 100.00 23,000 22,986.0 99.94 18,300 10,911.0 59.62 336 336.0 45,590 38,187 83.76 Catatan: Untuk penertiban lahan di sepanjang Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa diselesaikan oleh PT.KAI.

PROGRESS REALISASI PENGADAAN LAHAN (Posisi Desember 2012) NO. SATKER RENCANA (M2) REALISASI (M2) PROSENTASE KETEREANGAN 1 Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Utara Jawa 93.567,49 87.098,00 93,00 % Kota Cirebon (1.551 M2) : sudah dibebaskan 1.364 M2, sisanya 187 M2 masih dilakukan negosiasi harga dengan warga. Kab. Brebes (70.673 M2) : sudah dibebaskan 8 desa seluas 66.375 M2, sisanya 3 desa seluas 4.298M2 terdapat 2 desa masih dilakukan negosiasi harga dan 1 desa siap bayar. Kab. Cirebon (21.343 M2) : sudah dibebaskan 3 desa seluas 19.395 M2, sisanya 2 desa seluas 1.948 M2 siap bayar. 2 Satker Pembangunan Jalur Ganda Tegal – Pekalongan – Semarang 629.593 251.891 40,00 % Kota Pekalongan : 100% lahan telah dibebaskan /diselesaikan Kota Semarang dengan luas 91.032 pengumuman daftar nominatif, Kab. Kendal telah dibebaskan 23.000M2 dari 99.286 M2, sisanya masih dilakukan musyawarah ganti rugi, Kab. Batang telah dibebaskan 220.473M2 dari 430.920M2 3 Satker Pengembangan Perkeretapiaan Jawa Tengah 274.506 - 0,00% Posisi saat ini dilakukan identifikasi dan inventarisasi (perhitungan bangunan, tanaman dan pengumpulan bukti kepemilikan tanah) pengumuman hasil indentifikasi dan inventarisasi dan pengesahan oleh P2T 4 Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur 56,835 0,00 % Posisi saat ini dilakukan pengisian formulir oleh warga untuk pengukuran peta bidang TOTAL KEBUTUHAN LAHAN 1.054501,49 338.989,00 32,15% Rencana (m2) Realisasi (m2) Prosentase 93,567.49 86,871 92.84 629,593 251,891.0 40.01 274,506 - 0.00 56,835 1,054,501.49 338,762.00 32.13 1,058,455.69 341,549.00 32.27

PROGRESS REALISASI PENERTIBAN LAHAN (Posisi Desember 2012) C. PROGRESS REALISASI PENERTIBAN LAHAN (Posisi Desember 2012) NO. SATKER RENCANA (M2) REALISASI (M2) PROSENTASE KETERANGAN 1 Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Utara Jawa 3.954 100 % Sudah dilakukan penertiban 100% Oleh PT. KA seluas 3.954 M2 2 Satker Pembangunan Jalur Ganda Tegal – Pekalongan – Semarang 23.000 22.986 99,94% Sudah dilakukan penertiban oleh PT. KA di Kodya Pekalongan seluas 9.999 M2, Kabupaten Batang 3.489 M2, Kodya Semarang 9.497 M2 untuk Kabupaten Kendal masih dilakukan pengukuran 3 Satker Pengembangan Perkeretapiaan Jawa Tengah 18.300 10.911 59,62 % Sudah dilakukan penertiban di Kota Semarang, Kab. Cepu dan Kab. Grobogan (kecuali Desa Jambon dan Wadu seluas 1.389M2 belum dilakukan pembayaran) oleh PT. KA) Untuk Kabupaten Bojonegoro sudah dilakukan pengukuran Penambahan di Ngrombo sedang dilakukan pengukuran 4 Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur 336 Sudah dilakukan penertiban antara Tandes – Pasarturi sebanyak 59 rumah posisi saat ini sudah dilakukan pembongkaran (100%) Sisanya 7 Kecamatan seluas 8,274M2 sudah dilakukan permohonan pembayaran ke kantor pusat PT. KA 73 Bangunan dan 139 makam, Terdapat Penambahan lahan yang harus ditertibkan di pasarturi sebanyak 167 bangunan saat ini masih dilakukan detail pengukuran. TOTAL KEBUTUHAN LAHAN 45.590 38.187 83,76% 3,954 100.00 23,000 22,986.0 99.94 18,300 10,911.0 59.62 336 336.0 45,590 38,187 83.76

PROGRES PELAKSANAAN PEKERJAAN

FOTO PEMBANGUNAN JALUR GANDA CIREBON - BREBES PEMBUATAN PAGAR PENGGANTI DAN FASILITAS UMUM (JALAN WARGA) KM. 175+300

FOTO PEMBANGUNAN JALUR GANDA CIREBON - BREBES PENERTIBAN LAHAN

FOTO PEMBANGUNAN JALUR GANDA PEKALONGAN – SEMARANG St. Plabuan – St. Krengseng : Pekerjaan Galian Batuan Pengeprasan Bukit untuk Badan Jalan Km. 48+300 s/d 48+500

FOTO PEMBANGUNAN JALUR GANDA PEKALONGAN – SEMARANG Petak St. Pekalongan – St. Batang : Pekerjaan Pemasangan Rel

FOTO PEMBANGUNAN JALUR GANDA SEMARANG - BOJONEGORO

FOTO PEMBANGUNAN JALUR GANDA BOJONEGORO – SURABAYA PASAR TURI PEMADATAN TANAH URUGAN KM. 209+750 LINTAS BOJONEGORO – SURABAYA PASARTURI PEKERJAAN PEMASANAGAN GEOTEKSTIL KM. 209+600 LINTAS BOJONEGORO – SURABAYA PASARTURI

TERIMA KASIH