Dewan perancang Nasional Pada masa Demokrasi terpimpin Disusun oleh: Kelompok 1.Sita aristania 2.Karmila Putri 3.Euis Purnamasari 4.Widiya Linda A
Dewan Perancang Nasional (Depernas) Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus Depernas dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.
Tugas Depernas Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana Menilai Penyelenggaraan Pembangunan Hasil yang dicapai. dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun yang disetujui oleh MPRS.
Pembentukan DPR-GR Pembubaran DPR hasil Pemiu 1955 disebabkan oleh penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan Penpres yang menyatakan DPR dibubarkan. Sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong-Royong (DPR-GR) yang anggotanya ditunjuk oleh presiden. Tugas DPR-GR adalah: melaksanakan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan demokrasi terpimpin.
Pembubaran Masyumi dan PSI Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan PSI. Pertimbangan pembubaran dua partai tersebut adalah dikarenakan pemimpin-pemimpinnya turut serta memberikan bantuan terhadap pemberontakan PRRI dan Permesta. Pembubaran partai politik merupakan gagasan dari Presiden Soekarno, hal ini mengacu keberadaan partai politik pada Demokrasi Liberal yang memunculkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ide tentang pembubaran partai politik ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Hatta. Oleh karena itu, Hatta kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956.
Pembebasan Irian Barat Pada Demokrasi Liberal sudah dilakukan berbagai upaya dalam rangka pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Setiap Perdana Menteri pada masa Demokrasi Liberal dalam program kerjanya terdapat upaya pengembalian Irian Barat. Namun berbagai upaya tersebut belum mampu mengembalikan Irian Barat. Perjuangan Irian Barat kemudian berlangsung pula pada masa Demokrasi Terpimpin. Berbagai upaya dilakukan baik itu memalui upaya diplomasi, konfrontasi politik, konfrontasi. Ekonomi, pengumuman Trikora oleh presiden, hingga operasi militer ke Irian Barat. Perjuangan tersebut menemui titik terang dengan adanya Perjanjian New York yang salah satu poin utamanya adalah wilayah Irian Barat diserahkan kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.
Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin dibentuk Seokarno pasca adanya Dekrit Presiden 5 Juli Dalam bidang ekonomi dipraktekkan ssstem ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian- perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etatime menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi.
Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Berbagai kebijakan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain:
Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan tugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Melakukan pemotongan nilai mata uang atau senering pada tanggal 25 Agustus 1959 yang isinya: uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50, uang kertas pecahan Rp menjadi Rp. 100, dan pembekuan simpanan di bank yang melebihi Rp Deklarasi Ekonomi atau Dekan disusun oleh Panitia 13.
Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi TerpimpinAdanya devaluasi terhadap mata uang Rp
Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok Timur hal ini dikarenakan kekecewaan Indonesia terhadap negara-negara Barat yang dianggap kurang mendukung perjuangan Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat. Beberapa kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh presiden Seokarno antara lain:
Bersama dengan Yugoslavia, India, Ghana, dan Mesir, Indonesia memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok (1961)Pada saat pelaksanaan ASIAN Games ke-4 yang dilakukan di Jakarta, Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan. Presiden Soekarno membagi kekuatan dunia menjadi dua yaitu Oldefo dan NefoIndonesia menyelenggaakan pecan olahraga untuk negara negara Nefo yang bernama Game of The Emeging Forces (Ganefo) sebagai tandingan dari OlimpiadePembentukan poros Jakarta-Peking, yakni kerjasama antara Indonesia dengan CinaMelakukan konfrontasi dengan MalaysiaPresiden Soekarno merencanakan akan membentuk Conference of The New Emerging Forces (Conefo) sebagai tandingan dari PBB. Indonesia keluar dari PBB yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 Januari 1965
Selesai……