PADA BINTEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL Purbalingga, 1 Oktober 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Arsip Nasional Republik Indonesia P EMBERKASAN. A KIBAT TIDAK ADA PENYUSUTAN.
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
PROFESI ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA
PROGRAM KERJA IAI BANTUL PERIODE
Penjaminan Mutu Pendidikan
Keterbukaan Informasi Publik
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
ORDNER KP.05. MUTASI ORDNER KP.02 LAMARAN ORDNER KP KEPEG.
PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENDAHULUAN ETIKA AKADEMIK DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN DIBERLAKUKAN UNTUK DOSEN, MAHASISWA.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
Nyi Raden Anita Trikusumawati
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
Arsip Nasional Republik Indonesia KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Pengelolaan Arsip IPB dengan 4 NSPK
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
IMPLEMENTASI SIKN DAN JIKN DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH
TUGAS KEARSIPAN “ Pengertian Kearsipan dan Ruang Lingkup Kearsipan “
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
AKUNTABILITAS KINERJA
Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas
ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIIPAN
RPJMN Bidang Tata Ruang
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
Audit Kearsipan Internal
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
DI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
MEKANISME PENGELOLAAN ARSIP DAERAH PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

PADA BINTEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL Purbalingga, 1 Oktober 2019 KEBIJAKAN KEARSIPAN PEMKAB PURBALINGGA MELALUI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB.PURBALINGGA Oleh Dra. JIAH PALUPI TH, MM PADA BINTEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL Purbalingga, 1 Oktober 2019

VISI MISI PEMKAB PURBALINGGA PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BER-AKHLAK MULIA MISI 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

IMPLEMENTASI MISI KE I Terwujud dalam visi misi bidang kearsipan yaitu : ViSi : Terwujudnya Purbalingga yang tertib arsip guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat. Misi : 1. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan nasional yang komperensif dan terpadu Mengangkat dan mengembangkan SDM Kearsipan yang profesional, sehat dan sejahtera Menyediakan sarpras arsip guna menjamin peningkatan kualitas layanan kearsipan dan peningkatan keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban daerah 4. Mendorong partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan bagi kepentingan pembangunan dan penyelamatan aset daerah.

REFORMASI BIROKRASI BIDANG KEARSIPAN Penyelenggaraan tata kelola arsip yang baik dan benar dapat merubah mind set dan culture set para penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat agar : Memupuk persatuan dan bela negara sebab arsip merupakan simpul pemersatu bangsa. Mewujudkan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan maupun kelompok masyarakat sebab arsip merupakan informasi yang real dan akuntabel. Mendorong perubahan mind set atau culture set para penyelenggara pemerintahan bagi peningkatan kapasitas dan akutanbilitas kinerja birokrasi untuk mewujudkan good governance dan bebas KKN hingga terwujud good governance dan bebas KKN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2016, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemkab Purbalingga Penyusunan regulasi kearsipan Pengangkatan dan pengembangan SDM Kearsipan Penyediaan sarpras arsip Pengelolaan Arsip Binwas Kearsipan Pengembangan Sistem Kearsipan Kerjasama Partisipasi dan Peran serta masyarakat

REGULASI KEARSIPAN Perda No 13 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Kearsipan Perbup No 23 Tahun 2010 ttg Pedoman Penataan Berkas Perbup No 24 Tahun 2010 ttg Jadwal Retensi Arsip Perbup No 58 tahun 2010 ttg Tata Naskah Dinas Perbup No 66 Tahun 2016 ttg Klasifikasi Arsip Perbup No 98 Tahun 2018 ttg Juklak Perda No 13 Th 2018 Perbup No 37 Tahun 2019 ttg Pedoman Pengawasan Kearsipan Perbup No 42 Tahun 2019 ttg Pedoman Prog Arsip Vital Perbup No 67 Tahun 2019 ttg Penyusutan Arsip Perbup No 73 Tahun 2019 ttg SKKAAD

SDM KEARSIPAN Arsiparis baru 1 orang yang diangkat dan sedang dalam proses pengangkatan impassing 2 orang Tenaga Teknis Kearsipan (TTK) pada masing-masing OPD, Desa, Sekolah dan BUMD

SARPRAS ARSIP Telah tersedia tanah seluas 3.154 M2 guna pembangunan Depot Arsip di Kelurahan Bojong Telah tersedia sarpras arsip : Roll O’peck dan Rak Arsip Almari Peta, arsip vital, CD, arsip statis Mobil Arsip Keliling/ Warung Sidomas Scanner dan mesin penghancur kertas Standing Monitor D-Arbangga

PENGELOLAAN ARSIP Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun Pengelolaan Arsip statis Digitalisasi Arsip Preservasi Arsip Akuisisi Arsip Autentifikasi Arsip

BinWas Kearsipan 1. Pembinaan Kearsipan pada OPD, Desa, Sekolah, BUMD, Perusahaan, Ormas, Orpol dan Perseorangan : Sosialisasi Kearsipan Workshop Kearsipan Bintek Kearsipan Tutorial Kearsipan Fasilitasi Arling/Sidomas Monev Kearsipan Penyelamatan dan pelestarian arsip di wilayah rawan bencana alam Lomba Tertib Arsip 2. Pengawasan Kearsipan Internal

SISTEM KEARSIPAN SiDomas : Sistem Dokumentasi Masyarakat D’Arbangga : Digital Arsip purbalingga SIKD : Sistem Infomasi Kearsipan Daerah JIKP : Jaringan Informasi Kearsipan Purbalingga Warsingga : Warung reparasi arsip purbalingga

KERJASAMA SiDomas : Dinpenduk Capil & BPBD, UNSOED SIKD/JIKP : ANRI Warsingga : ANRI, DIN ARPUS PROV JATENG

PERAN SERTA MASYARAKAT Kepedulian masyarakat untuk sadar dan tertib arsip Tersedianya relawan/komunitas cinta arsip Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip Terwujudnya kesadaran masyarakat pemilik arsip statis untuk menyerahkan arsipnya kepada LKD

HAMBATAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KETERBATASAN SDM KEARSIPAN BELUM TERSEDIA DEPOT ARSIP YANG REPRESENTATIF KETERBATASAN KHASANAH ARSIP KETERBATASAN SARPRAS PRESERVASI ARSIP

S O L U S I MEMBUAT USULAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DEPOT ARSIP MEMBUAT USULAN PENGANGKATAN ARSIPARIS DAN PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS KEARSIPAN MELAKSANAKAN AKUISISI ARSIP DAN PENARIKAN ARSIP STATIS MEMBUAT USULAN ANGGARAN SARPRAS PRESERVASI ARSIP.

Slogan arsip Arsip mambrah mambrah mertandani pegawai ngemprah Arsip Yes - Hoax No Arsip hilang aset melayang Arsip simpul pemersatu bangsa