AKUNTABILITAS PNS. BIODATA SINGKAT Nama: Vivie Vijaya Laksmi Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya TTL: Jakarta, 13 Juni 1964 Alamat: Batu Bata Indah No. 25.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DASAR KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
Advertisements

KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ETIKA DAN PROFESIONALISME
BAB 12 Etika Dalam Kantor Akuntan Publik
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Standard etika publik Diklatpim tingkat iii.
Keterbukaan Informasi Publik
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Badan Diklat Prov. Sumut
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
AKUNTABILITAS Disampaikan oleh Dra. Pertiwi Tjitrawahjuni, M.Pd.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
The New Public Service.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Etika Administrasi Publik (Pertemuan 1)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
ETIKA DAN PROFESIONALISME
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
ETIKA DAN PROFESIONALISME
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
BAB V ETIKA BISNIS.
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Dosen Magister Teknik Sipil UMS
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Peranan Corporate Governance
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
Etika Pelayanan Publik
Keuangan Sekolah/Madrasah
09 Etika Bisnis dan Profesi Kode Etik Profesi Akuntansi
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Unggul Profesional Islami
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KONFLIK
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Komitmen dan Kebijakan dalam Membangun Manajemen K3
NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI Nama : Linda Aviva (D ) Aristia Indah D. (D )
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

AKUNTABILITAS PNS

BIODATA SINGKAT Nama: Vivie Vijaya Laksmi Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya TTL: Jakarta, 13 Juni 1964 Alamat: Batu Bata Indah No. 25 A Palu HP: (WA)

KITA ADALAH PEMBELAJAR ORANG DEWASA

ORANG DEWASA MEMILIKI SEJUMLAH PENGALAMAN DAN PEMAHAMAN YANG BANYAK = “SUMBERDAYA BELAJAR”

HAPPY RENDAH HATI OPEN MIND BERPIKIR POSITIF SEMANGAT BERBAGI PENGETAHUAN SALING BANTU DALAM BELAJAR SEMANGAT BELAJAR BERSAMA DAN SAMA-SAMA BELAJAR

APA YANG DIBAYANGKAN TENTANG MATA DIKLAT INI?

BENARKAH? PNS DISTIGMATISASI SEBAGAI PEGAWAI YANG TIDAK PROFESIONAL? PEGAWAI ASAL-ASALAN, TIDAK BEKERJA KERAS, TIDAK BEKERJA CERDAS, SUKA MELAKUKAN PENYIMPANGAN, PELAYANAN BURUK, TIDAK MENYUKAI TRANSPARANSI, ABS, REKRUTMEN SARAT KKN,....

Pembukaan Deskripsi Mata Diklat Deskripsi Mata Diklat Materi Pokok 1 Materi Pokok 1 Materi Pokok 2 Materi Pokok 2 Materi Pokok 3 Materi Pokok 3 Penutup 8

Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan AkuntabilitasApa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting?Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 1110/5/2019

Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan AkuntabilitasApa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting?Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 10/5/201912

Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi 1 10/5/201913

Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis 2 10/5/201914

Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 3 10/5/201915

Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan 4 10/5/201916

Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan AkuntabilitasApa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting?Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 10/5/201917

5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) 1 10/5/201918

5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented) 2 10/5/201919

5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) 3 10/5/201920

5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) 4 10/5/201921

5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) 5 10/5/201922

Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan AkuntabilitasApa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting?Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 10/5/201923

SHARING..... Jelaskan seberapa pentingkah akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugasnya di institusi ….Jelaskan seberapa pentingkah akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugasnya di institusi …. Apa konsekuensi apabila PNSnya tidak akuntabel?Apa konsekuensi apabila PNSnya tidak akuntabel? 10/5/201924

Mengapa Akuntabilitas Penting? Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) 1 10/5/201925

Mengapa Akuntabilitas Penting? Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) 2 10/5/201926

Mengapa Akuntabilitas Penting? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) 3 10/5/201927

Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan AkuntabilitasApa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting?Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 10/5/201928

Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 10/5/201929

Mekanisme Akuntabilitas Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia?Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel?Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas?Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 10/5/201930

Mekanisme Akuntabilitas Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia?Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel?Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas?Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 10/5/201931

Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Perencanaan Strategis 1 10/5/201932

Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Kontrak Kinerja 2 10/5/201933

Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Laporan Kinerja 3 10/5/201934

DIMENSI MEKANISME AKUNTABILITAS Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality) Akuntabilitas proses (process accountability) Akuntabilitas proses (process accountability) Akuntabilitas program (program accountability) Akuntabilitas program (program accountability) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Modul 2 Mekanisme Akuntabilitas Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia?Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel?Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas?Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 10/5/201936

Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? KepemimpinanTransparansiIntegritas Tanggungjawab (Responsibilitas) KeadilanKepercayaan KeseimbanganKejelasanKonsistensi 10/5/201937

Mekanisme Akuntabilitas Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia?Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel?Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas?Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 10/5/201938

Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 10/5/201939

10/5/ Mengapa akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia masih begitu rendah ? 2.Menurut anda, apa yang sebaiknya harus dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik ? DISKUSI

Pembukaan Deskripsi Mata Diklat Deskripsi Mata Diklat Materi Pokok 1 Materi Pokok 1 Materi Pokok 2 Materi Pokok 2 Materi Pokok 3 Materi Pokok 3 Penutup 41

Pembukaan Deskripsi Mata Diklat Deskripsi Mata Diklat Materi Pokok 1 Materi Pokok 1 Materi Pokok 2 Materi Pokok 2 Materi Pokok 3 Materi Pokok 3 Penutup 42

Pembukaan Deskripsi Mata Diklat Deskripsi Mata Diklat Materi Pokok 1 Materi Pokok 1 Materi Pokok 2 Materi Pokok 2 Materi Pokok 3 Materi Pokok 3 Penutup 43

Pembukaan Deskripsi Mata Diklat Deskripsi Mata Diklat Materi Pokok 1 Materi Pokok 1 Materi Pokok 2 Materi Pokok 2 Materi Pokok 3 Materi Pokok 3 Penutup 44

Pembukaan Deskripsi Mata Diklat Deskripsi Mata Diklat Materi Pokok 1 Materi Pokok 1 Materi Pokok 2 Materi Pokok 2 Materi Pokok 3 Materi Pokok 3 Penutup 45

Pembukaan Deskripsi Mata Diklat Deskripsi Mata Diklat Materi Pokok 1 Materi Pokok 1 Materi Pokok 2 Materi Pokok 2 Materi Pokok 3 Materi Pokok 3 Penutup 46

Pembukaan Deskripsi Mata Diklat Deskripsi Mata Diklat Materi Pokok 1 Materi Pokok 1 Materi Pokok 2 Materi Pokok 2 Materi Pokok 3 Materi Pokok 3 Penutup 47

Akuntabilitas dalam Konteks Transparansi dan Akses InformasiTransparansi dan Akses Informasi Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku KorupPraktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup Penggunaan Sumber Daya Milik NegaraPenggunaan Sumber Daya Milik Negara Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi PemerintahPenyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah Konflik KepentinganKonflik Kepentingan 10/5/201948

Transparansi dan Akses Informasi perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 10/5/201949

Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup Tiga hal yang mendasarinya terjadinya praktek curang: Adanya peluang Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang 10/5/201950

Penggunaan Sumber Daya Milik Negara Setiap PNS harus memastikan bahwa: Semua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku Menggunakannya secara bertanggung-jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab. 10/5/201951

Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan 10/5/201952

Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevant (relevan), reliable (dapat dipercaya), understandable (dapat dimengerti) serta comparable (dapat diperbandingkan) 10/5/201953

Konflik Kepentingan Bahwa konflik kepentingan sebenarnya nyata ada Persepsi bahwa konflik kepentingan nyata ada Potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik anda dan kepentingan pribadi bertentangan Konflik kepentingan dapat terjadi: 10/5/2019Septiana Dwiputrianti, Ph.D54

Menjadi PNS yang Akuntabel Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour)Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour) Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access)Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour)Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) 10/5/201955

Menjadi PNS yang Akuntabel Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources)Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information)Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest) Bagaimana Mengambil Keputusan yang Akuntabel bagi PNS?Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest) Bagaimana Mengambil Keputusan yang Akuntabel bagi PNS? 10/5/201956

Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour) 10/5/201957

Apa yang diharapkan dari seorang PNS? PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka 10/5/201958

Apa yang diharapkan dari seorang PNS? PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat 10/5/201959

Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif 10/5/201960

Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain 10/5/201961

Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan stakeholders internal, anggota media dan masyarakat pada umumnya 10/5/201962

Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi 10/5/201963

Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) Penipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau badan tersebut 10/5/201964

Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup 10/5/201965

Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka 10/5/201966

Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi 10/5/201967

Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara rajin dan efisien 10/5/201968

Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan golongan atau keuntungan pribadi atau keuangan 10/5/201969

Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab dan secara praktis 10/5/201970

Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untuk memastikan transparansi 10/5/201971

Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia 10/5/201972

Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan rencana masing-masing keagenan 10/5/201973

Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) PNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas 10/5/201974

Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest) PNS akan memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak 10/5/201975

Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest) Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, PNS akan memastikan mereka mengatur secara hati-hati untuk kepentingan umum 10/5/201976

10/5/2019Septiana Dwiputrianti, Ph.D77 No.Nilai-nilaiIndikator 1.Tanggung jawab Menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dan dengan hasil terbaik serta mampu mempertanggungjawabkan 2.Jujur Memberikan laporan kinerja dengan memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang dilakukan 3.Kejelasan target Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melalui identifikasi program atas kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, dan biaya yang dibutuhkan 4.NetralMenunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu 5.Orientasi Publik Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan 6.AdilMelayani masyarakat tanpa diskriminasi dan ketidak jujur 7.TransparanKeterbukaan dalam melakukan kegiatan organisasi 8.Konsisten Melakukan tindakan yang telah disepakati dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dari waktu ke waktu 9.PartisipatifIkut terlibat secara mental dan emosi kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya

Evaluasi Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas: 1.Jelaskan pengertian akuntabilitas dan pentingnya menerapkan akuntabilitas dalam kehidupan berorganisasi. 2.Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek akuntabilitas. 3.Berbicara mengenai akuntabilitas, akuntabilitas mempunyai beberapa tingkatan. Sebutkan dan jelaskan tingkatan dalam akuntabilitas tersebut 4.Jelaskan dimensi-dimensi dalam akuntabilitas dalam rangka mewujudkan organisasi sektor publik yang akuntabel. 5.Tanggung jawab (responsibilitas) merupakan salah satu poin yang harus dimiliki apabila ingin menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk responsibilitas. 6.Jelaskan tahapan yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. 7.Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang berlaku universal. 8.Jelaskan apa saja yang dapat memicu munculnya praktik kecurangan dalam suatu organisasi. 9.Jelaskan prinsip-prinsip yang harus ada pada data dan informasi khususnya yang akan dipakai oleh publik. 10.Bagaimana seharusnya perilaku dari seorang PNS sehingga dapat dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi?

TERIMA KASIH SELAMAT MELANJUTKAN PELATIHAN... TETAP SEMANGAT 10/5/201979