Kuis Pertemuan 2.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Advertisements

Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Materi 8.
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KETENTUAN UMUM DAN TATA-CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
Pertemuan 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
IV PEMBAYARAN PAJAK.
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTEMUAN KE-3 KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Materi 7.
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
PERTEMUAN KE-4 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PPKP)
Materi 10.
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
PERPAJAKAN I WEEK 2 |SESSION 3 - 4
PERTEMUAN KE-4 KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN
Kuliah ke – 5 & 6 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Mengapa tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak itu
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN IV Pasal 1 UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Materi 11.
STP dan Ketetapan Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Materi 8.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
PENINJAUAN KEMBALI ATAS KETETAPAN PAJAK
KUP.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Surat Pemberitahuan (SPT)
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
Materi 11.
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
KELOMPOK III BOWO INDAH DESI RENI ELIZA NOPI FITRA DINA.
PENCATATAN/PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK Eva Nurfitriah Syifa Dian Nisa Eva Nurfitriah Syifa Dian.
Kuis Pertemuan 2.
Transcript presentasi:

Kuis Pertemuan 2

SOAL 1 Identitas utama yang digunakan seseorang dalam melakukan administrasi pajak adalah: A. Nomor Pokok Wajib Pajak B. Nomor Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak C. Kartu Tanda Penduduk D. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak   A

SOAL 2 Kenanga seorang gadis yang bekerja di sebuah perusahaan perhotelan. Pada 24 Desember 2017 menikah dengan seorang yang bekerja di perusahaan asing dan tidak mengadakan perjanjian pisah harta dengan suami. Setelah menikah Intan ingin tetap bekerja. Bagaimana NPWP Intan pada tahun pajak 2018? A. Intan melanjutkan dengan NPWP saat belum menikah B. Intan menggunakan NPWP suaminya C. Intan lebih baik mengurus pernjanjian pisah harta sehingga dapat memiliki NPWP sendiri D. tidak ada jawaban yang benar B

SOAL 3 Karna dikukuhkan secara jabatan oleh kantor pajak dan memperoleh NPWP pada tahun 2016. Menurut ketentuan perundangan-undangan kewajiban perpajakan Karna meliputi : A. Tahun pajak 2016 dan setelahnya B. Tahun pajak 2016 setelahnya dan sebelumnya C. Tahun pajak 2016 setelahnya dan lima tahun sebelumnya D. Tahun pajak 2016 setelahnya dan tiga tahun sebelumnya C

SOAL 4 Sanksi yang dikenakan jika sengaja tidak mendaftarkan diri dan tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian negara adalah: Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak / kurang dibayar Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak / kurang dibayar Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak / kurang dibayar C

SOAL 5 Dalam jangka waktu berapa lama sebaiknya dokumen pembukuan atau pencatatan disimpan? A. 10 tahun B. 5 tahun C. 3 tahun D. 2 tahun A

SOAL 6 PT. Melati pada bulan April 2017 tidak dapat menyelesaikan laporan keuangannya sehingga berdampak pada penyelesaian SPT Tahunan. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh PT. Melati? A. Tidak membuat SPT sampai dengan laporan keuangan selesai B. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan SSP bukti pelunasan pajak berdasarkan perhitungan sementara C. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan memberitahukan kapan estimasi SPT akan disampaikan. D. Tidak perlu memberitahukan dan menyampaikan SPT saat selesai ditambah denda keterlambatan penyampaian SPT. B

SOAL 7 Batas waktu bagi PT. Melati untuk menyampaikan SPT tahunan adalah A. empat bulan setelah akhir tahun pajak B. tiga bulan setelah akhir tahun pajak C. satu bulan setelah akhir tahun pajak D. tanggal 20 setelah akhir masa pajak A

SOAL 8 PT. Kenanga laporannya diaudit oleh KAP, namun dalam menyampaikan SPT tahunan tidak dilampirkan. A. SPT tetap dapat diterima tanpa lampiran laporan keuangan diaudit B. SPT tetap diterima dengan melampirkan laporan keuangan sesuai fiskal C. SPT dianggap tidak disampaikan karena kurang lengkap D. SPT dianggap tidak disampaikan namun tidak ada denda terkait dengan hal ini C

SOAL 9   Siapa saja yang dapat menjadi kuasa untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahunan: A. komisaris perusahaan B. konsultan pajak yang memiliki ijin praktik Konsultan pajak C. kantor akuntan publik memiliki ijin praktik akuntan publik D. staf atau manajer perusahaan tanpa persyaratan khusus B

SOAL 10 b Formulir apa yang digunakan untuk membayar pajak: A. Surat Tagihan Pajak B. Surat Setoran Pajak C. Surat Pemberitahuan Pajak D. Surat Ketetapan Pajak b

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com TERIMA KASIH Dwi Martani - 081318227080 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com http://staff.blog.ui.ac.id/martani/