OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BERDASARKAN PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL BALANCED SCORECARD DAN STANDAR COBIT 4.1 (Studi Kasus: PT. Pertamina.
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
POKOK BAHASAN I. SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK II. MODEL, STRATEGI DAN ROAD MAP E-GOV III. JENIS-JENIS APLIKASI TIK IV. IMPLEMENTASI TIK.
Rencana Aksi Perubahan
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN TI
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktorat Kompensasi ASN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Contoh-Contoh Renstra
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
BAB I PENDAHULUAN Disampaikan pada:
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Devinisi Audit Internal
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT UPI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
MERANCANG PROYEK PERUBAHAN Diklatpim Tk IV Angkatan ke-107 BPS Tahun 2018, Pusdiklat Badan Pusat Statistik, 2 s.d. 3 Mei April 2018 Arbi Setiyawan S.St.,MT.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
H. A. IRWANSYAH. Dinas Kesehatan yang berinisiatif mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menyusun kerangka konsep dan materi teknis tentang Kawasan Tanpa.
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE MATERI STUDI KASUS OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN ASISTENSI SPBE 2019

DAFTAR ISU-ISU PENERAPAN SPBE Kebijakan dan Tata Kelola SPBE Tim Koordinasi SPBE Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Rencana Induk SPBE Anggaran dan Belanja TIK Pengoperasian Pusat Data Integrasi Sistem Aplikasi Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

DAFTAR ISU-ISU PENERAPAN SPBE Kebijakan dan Layanan SPBE Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan Publik Berbasis Elektronik Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Layanan Naskah Dinas Layanan Manajemen Kepegawaian Layanan Whistle Blowing System (WBS) Layanan Manajemen Perencanaan Layanan Publik (Pelayanan Administratif, Barang, Jasa, Regulatif, dan Elektronik) Layanan Manajemen Penganggaran Layanan Manajemen Keuangan Layanan Manajemen Kinerja Layanan Pengadaan

OUTLINE PENETAPAN TARGET LATAR BELAKANG Permasalahan Dampak Tujuan Ruang lingkup Manfaat LANDASAN HUKUM/KEBIJAKAN PENDUKUNG ANALISA KESENJANGAN RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT JADWAL RENCANA

PENETAPAN TARGET TARGET INDIKATOR YANG DIPILIH SEBAGAI TERGET YANG AKAN DITINDAKLANJUTI Menetapkan indikator target yang akan dipilih sebagai rencana aksi yang akan dipaparkan dan diitindaklanjuti setelah pelaksanaan kegiatan asistensi SPBE.

LATAR BELAKANG Permasalahan Uraian permasalahan dan kendala yang ada saat ini terkait indikator target. Dampak Akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (negatif) dari permasalahan diatas. Tujuan Hasil yang ingin dicapai setelah meningkatkan indikator target. Ruang lingkup Cakupan atau batasan yang akan dilakukan terhadap indikator target. Manfaat Hasil guna/daya guna dari peningkatan penerapan SPBE tersebut.

LANDASAN HUKUM/KEBIJAKAN PENDUKUNG (Sebagai contoh) UU No 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PP No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE KEBIJAKAN PENDUKUNG Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2021 SK Walikota Tomohon Nomor 193 Tahun 2018 tentang Tim Evaluator Internal SPBE di Lingkungan Pemkot Tomohon

ANALISA KESENJANGAN KONDISI SAAT INI Kondisi penerapan pada isu yang akan ditindak lanjuti saat ini. KONDISI YANG DIHARAPKAN Kondisi yang diharapkan setelah isu tersebut ditindak lanjuti. ANALISIS KEBUTUHAN Strategi dan pendekatan apa saja yang diperlukan untuk dapat menindaklanjuti isu tersebut. (Sebagai contoh) Menyusun kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE; Menyusun Kebijakan Internal Tata Kelola Penerapan SPBE Dsb.

RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT (Sebagai contoh) Melakukan rapat koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah terkait sebagai inisiatif awal persiapan dan koordinasi. Merumuskan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE. Proses pembahasan dan pengesahan kebijakan internal terkait.

JADWAL RENCANA TIMELINE (Sebagai contoh) Rapat Koordinasi dan Persiapan Perumusan Kebijakan dan Pembahasan Penetapan Kebijakan Sosialisasi Kebijakan Internal Minggu 4, Sept 2019 Minggu 3, Sept 2019 Minggu 2, Sept 2019 Minggu 1, Sept 2019

TERIMA KASIH SELAMAT BEKERJA