Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP 2018-2019 Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN MANDIRI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI S.D. MARET 2013
Advertisements

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal (Setjen)
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
TIM REFORMASI BIROKRASI
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
HASIL PENILAIAN & EVALUASI
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP 2018-2019 Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019

Dasar Hukum PP 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 Permen PANRB No.11/2015 tentang Road Map RB Tahun 2015-2019 Permen PAN RB No. 30/2018 perubahan atas Permen PAN-RB No.14/2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah

ORGANISASI RB KP JABATAN AMANAT KEPMEN-KP NOMOR 2/KEPMEN-KP/2019 TENTANG TIM RB KKP NOMOR 3/KEPMEN-KP/2019 TENTANG TIM PMPRB KKP MENTERI KP DAN ESELON I PENGARAH SEKTERARIS JENDERAL KETUA INSPEKTUR JENDERAL WAKIL KETUA KOORDINATOR ASESOR SEKRETARIS ITJEN/DITJEN/BADAN KOORDINATOR PELAKSANA RB ESELON I ASESOR (SELF ASSESMENT) KEPALA BIRO SDM APARATUR KOORDINATOR PELAKSANA RB SETJEN PJ PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIS PJ PERATURAN PER-UU-AN PJ PENGUATAN KELEMBAGAAN - KEPALA BIRO HUMAS DAN KLN PJ MANAJEMEN PERUBAHAN KEPALA PUSDATIN PJ PENGUATAN TATA LAKSANA KEPALA BIRO PERENCANAAN PJ PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA PUSAT SSK BKIPM PJ PENINGKATAN KUALITAS YANBLIK DIREKTUR PRODUS DJPB PJ QUICKWINS INSPEKTUR IV PJ PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN QUALITY ASSURANCE (KETUA) INSPEKTUR I, II, III, V QUALITY ASSURANCE (ANGGOTA)

Rangkaian Kegiatan PMPRB KKP 2018-2019 Bimtek Asesor PMPRB KKP Tahun 2019; Evaluasi PMPRB Unit Eselon I dan KKP; Pemantauan Capaian Rencana Aksi Road Map RB KKP 8 Area Perubahan; Survey Internal Kapasitas Organisasi; Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi PMPRB Eselon I dan KKP; Rekon Hasil PMPRB lingkup KKP (masih LKE versi 2.0); Persiapan Submit PMPRB Eselon I (LKE versi 2.5); Panel Asesor PMPRB Eselon I dan KKP (14–16 MEI 2019) Konsensus PMPRB KKP 2018-2019 (20 MEI 2019) Submit Online PMPRB KKP versi 2.5 (21 MEI 2019)

NILAI RB KKP PERIODE ROAD MAP 2015 – 2019 No NILAI 2015 2016 2017 2018 2019 1 PMPRB KKP 86,4 91,03 91,66 88,71 87,67 2 MENPAN-RB 70,51 78,74 78,95 78,60 ? Catatan: Nilai “A” apabila > 80

PERBEDAAN PMPRB VERSI LAMA DAN BARU Obyek evaluasi Instansi Pemerintah Survei Internal (Integritas Organisasi) Pengungkit (Proses) PMPRB 2.5 Obyek evaluasi Instansi Pemerintah dan Unit Kerja Survei Internal (Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan) Pengungkit (Proses dan Hasil Antara)

INSTANSI PEMERINTAH DAN UNIT Versi 2.0 Penilaian hanya melihat kualitas pada level pusat/instansi pemerintah Versi 2.5 Nilai merupakan gabungan dari Proses di instansi dan unit List pertanyaan ada dua;(1)untuk instansi;(2)untuk instansi dan unit

SURVEI INTEGRITAS JABATAN Memahami tugas dan fungsi serta memahami ukuran keberhasilan pekerjaan (IKU PK) A Memahami tugas dan fungsi tetapi tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan Indeks Integritas Jabatan B Tidak memahami tugas dan fungsi serta tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan C

PMPRB 2.5 Hasil Pengawasan Kearsipan (penguatan tatalaksana) Maturitas SPIP (penguatan pengawasan) Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatan pengawasan) Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatan pengawasan) Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan) HASIL ANTARA

KOMPONEN PENGUNGKIT (PUSAT dan UNIT KERJA)

KOMPONEN HASIL

Rekapitulasi Nilai Sementara PMPRB Unit Eselon I KKP Penilaian Bobot Setjen Itjen DJPT DJPB PSDKP PRL PDSPKP BKIPM BRSDM I. Manajemen perubahan 2,50 1,92 2,06 2,36 2,08 2,45 II. Peraturan per- UU-an 1,25 0,94 III. Penguatan Organisasi 1,50 0,38 IV. Penataan Tatalaksana 2,00 1,79 1,71 1,69 1,93 1,57 1,67 1,48 V. Penataan Sistem Manajemen SDM 3,50 3,42 3,08 3,15 3,12 3,38 VI. Penguatan Akuntabilitas 3,00 2,95 2,73 VII. Penguatan Pengawasan 5,25 4,59 4,86 5,04 5,12 5,06 5,20 VIII. Peningkatan kualitas pelayanan publik 4,50 4,25 3,65 4,24 3,83 4,31 4,27 4,04  JUMLAH 23,50  20,84 22,88 20,77 22,23 21,64 22,44 22,37 21,97 22,28

Nilai Sementara PMPRB KKP Pusat dan Unit Kerja PENGUNGKIT BOBOT UNIT PUSAT KKP I. MANAJEMEN PERUBAHAN 5,0 2,06 2,34 4,40 II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1,09 3,75 4,84 III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 6,0 1,24 3,51 4,75 IV. PENATAAN TATALAKSANA 1,53 2,68 4,21 V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 15,0 2,96 11,30 14,26 VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS 6,00 2,61 2,89 5,50 VII. PENGUATAN PENGAWASAN 12,00 4,48 6,26 10,74 VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1,50 5,25   60,00  19,72 34,23 53,95 HASIL KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) Nilai Akuntabilitas Kinerja 14 11,43 Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) 6 5,41 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 7 6,30 Opini BPK 3 2,00 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 10 8,58 40,00 33,71 NILAI INDEKS RB 100,00 67,94 87,67

PERKEMBANGAN PELAPORAN e-LHKPN TAHUN 2019 * NO UNIT KERJA WAJIB LAPOR SUDAH LAPOR BELUM LAPOR % 1 MENTERI 100 2 STAF AHLI  - 3 ITJEN 101 4 DITJEN PDSPKP 42 5 DITJEN PRL 137 6 SETJEN 69 7 DITJEN PT 269 8 DITJEN PB 264 235 29 89,02 9 DITJEN PSDKP 231 218 13 94,37 10 BKIPM 377 376 99,73 11 BRSDMKP 324 308 16 95,06 TOTAL 1817 1756 61 96,64

PERKEMBANGAN PELAPORAN e-LHKASN TAHUN 2019 * NO UNIT KERJA WAJIB LAPOR SUDAH LAPOR BELUM LAPOR % 1 ITJEN 99 100 2 DITJEN PRL 413 3 DITJEN PT 1081 4 DITJEN PB 1137 5 BKIPM 1412 6 DITJEN PDSPKP 315 7 SETJEN 379 8 DITJEN PSDKP 873 863 10 98,85 9 BRSDMKP 5467 5388 79 98,55 TOTAL 11176 11087 89 99,20

Terima Kasih RB KKP HEBAT