PERBENDAHARAAN

Agenda UU Perbendaharaan Tata Cara Perbendaharaan Diskusi

UU PERBENDAHARAAN

Keuangan Negara LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK Pemerintahan Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *) BUMN/D Keuangan BUMN/D Non Keuangan Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*) Lembaga Moneter termasuk bank sentral *) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk BLU *) Lembaga Non Moneter

PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD

Paradigma Baru dalam pengelolaan Keuangan Negara dari Financial Administration Ke Financial Management Perubahan mendasar let the managers manage Semangat yang melandasi Check & Balance Mechanism Pengendalian

Asas Umum Perbendaharaan Negara Asas kesatuan Asas universalitas Asas tahunan Asas spesialitas Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran

Pengertian Perbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1) Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara (Pasal 2 ayat 1) Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah Pengelolaan kas Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah Pengelolaan invesasi dan barang milik negara/daerah Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daeah Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Penyelesaian kerugian negara/daerah Pengelolaan Badan Layanan Umum Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

Asas Umum (Pasal 3) UU tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara; Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN; Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Pejabat Perbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara; Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja pada kantor/satker dilingkungan K/L/satker perangkat daerah

Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Pasal 11s.d 12) Tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; APBN dalam satu tahun anggaran meliputi : Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai penguran nilai kekayaan bersih Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran ybs maupun tahun-tahun anggaran berikutnya Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara

Implikasi pada aspek : Penyusunan, Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, Audit, Pelaporan.

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Perubahan mendasar: Pembagian kewenangan, Sistem pembayaran, Pengelolaan kas.

Pembagian kewenangan

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

Redtop Hotel - Jakarta, 231007 PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUPEM

administratief beheer Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis Menteri Keuangan administratief beheer Comptabel beheer PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA

Yang berlaku sebelum Menteri Keuangan Menteri Teknis Comptabel beheer administratief beheer Comptabel beheer administratief beheer PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Menteri Keuangan Selaku BUN Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer) PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA

Sistem Pembayaran

Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA PENGUJIAN Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran PEMBUATAN KOMITMEN Tahapan Administratif Pengujian : Wetmatigheid Rechtmatigheid Doelmatigheid SPM PENGUJIAN Menteri Keuangan Selaku BUN Tahapan Komtabel Pengujian : Substansial : Wetmatigheid Rechtmatigheid Formal CHEQUE ?

Pengelolaan Kas

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Tujuan Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif. Menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan penempatan/investasi Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan Meminimalkan ‘Idle Cash’ Mempercepat penyetoran penerimaan negara Melakukan pembayaran tepat waktu

Latar Belakang Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum Menyulitkan perencanaan kas yang baik Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat Tidak efisien Tingginya biaya pengelolaan rekening Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal Idle cash Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh : Departemen/lembaga Bendahara : uang persediaan Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak

Sasaran Pengelolaan Kas Pengelolaan likuiditas Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara Pembayaran pada saat jatuh tempo Penerimaan segera disetor Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Minimalisasi idle cash Meningkatkan pendapatan negara Penempatan/Investasi Buy back SUN Mengurangi cost of financing Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah Menurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process)

Penempatan/Investasi Ketentuan pada UU No.1 Tahun 2004 tentang penempatan/investasi oleh BUN : Pasal 7 poin h dan g Memungkinkan investasi dalam SUN rangka pengelolaan kas. Pasal 23 ayat 1 dan 2 Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BI Pasal 24 ayat 1 dan 2 Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada bank umum yang bersangkutan Pasal 71 ayat 1-3 Memberikan batasan implementasi ayat 23 selama masa transisi, dimana dinyatakan bahwa hingga saat ‘semua’ SBI digantikan dengan SUN, BI akan membayar pada tingkat suku bunga yang sama dengan fasilitas BLBI

Penempatan/Investasi Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN : Pasal 15 Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN. Pasal 36 Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1) Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3) Wajib berkoordinasi dengan Bank Sentral

Implementasi Pengelolaan Kas : Treasury Single Account (TSA) Cash Forecasting

Treasury Single Account (TSA) Landasan hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Pasal 14 ayat 2) Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA Di 178 KPPN

Prinsip-Prinsip TSA Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI) Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash”

Langkah-langkah Penerapan TSA Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum) Penempatan idle cash pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.

Pelaksanaan TSA : Pencairan SP2D/SPT Awal : Pukul 07.00 Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB DJPBN Pengisian dana KP BOI Bilyet Giro RPK- BUN -P Penihilan secepat-cepatnya Pukul16.30 waktu setempat - selambat-lambatnya pukul 17.30 WIB Rencana Kebutuhan Dana Tambahan pukul s.d .14.00 e-kirana Penyampaian SP2D/SPT Non Gaji Pukul 07.30-15.00 BO I BO I SP2D Gaji SP2D Gaji KPPN 3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji 5 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji Pemindahbukuan Bayar Yang berhak Kantor Pos BO II

Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN (Rekening Penerimaan) Bank Indonesia (RKUN) DJPBN Bagian Pusat Pemerintah Daerah Rekonsiliasi Bagian Pemda Pelimpahan Penerimaan Setiap Hari Laporan BO III KPPN Laporan Laporan Bank Persepsi Bank Persepsi Bank Persepsi Bank Persepsi PBB/BPHTB Wajib Bayar PBB/BPHTB Wajib Pajak/ Bayar Wajib Pajak/ Bayar Wajib Pajak/ Bayar

Perencanaan Kas Landasan Hukum : PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah : Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal (pasal 32 ayat (1)).

Latar Belakang Permasalahan yang dihadapi : Selama ini Pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang. Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplus

Latar Belakang… Untuk mencapai Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat : Perencanaan kas mendukung fungsi TSA Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara Penerapan zero balance account Perencanaan kas mendukung fungsi investasi Minimalisasi idle cash Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan Perencanaan kas mendukung operasional pemerintah Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah

Tujuan Pengendalian atas aliran kas dan saldo uang kas Minimalisasi saldo kas yang “menganggur”/ “bank floats” Perencanaan kas jangka pendek dan menengah memprediksi ketidakseimbangan arus kas serta tindakan untuk mengatasinya

Tantangan dalam Pengelolaan Kas Kesiapan sumber daya manusia Koordinasi dengan Bank Indonesia Sistem informasi yang belum memadai Kondisi geografis Indonesia Perubahan pola pikir

PERBENDAHARAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENGERTIAN Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

Ruang Lingkup Perbendaharaan Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara Pelaksanaan pendapatan dan belanja Daerah Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah Pengelolaan kas Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah

Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Penyelesaian kerugian negara/daerah Pengelolaan Badan Layanan Umum Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Pejabat Perbendaharaan Menteri/Pimpinan Lembaga Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Menteri Keuangan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Bendahara

Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara Mengawasi pelaksanaan anggaran

Kewenangan Gubernur/Bupati/ Walikota Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah

Kewenangan Kepala SKPD Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

Kewenangan Menteri Keuangan Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara

Kewenangan Kepala SKPKD Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah

Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah Merupakan Pejabat Fungsional Tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Menteri Keuangan berwenang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kewenangannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dilakukan pemeriksaan pada setiap tahap penyelesaian pekerjaan Hasil : Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan (BA HP3) Berdasarkan BA HP3 pejabat yang bertangggung jawab atas pelaksanaan kegiatan membuat dan menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA (selaku pemberi kerja)

Surat Perintah Membayar (SPM) Setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan : Lembar ke-1 dan ke-2 disampaikan pada KPPN Pembayar Lembar ke-3 sebagai arsip pada kantor/satuan kerja yang bersangkutan SPM yang diterbitkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan

Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) Setelah dilakukan pengujian SPM, seksi perbendaharaan Melakukan : Pengembalian SPM yang tidak memenuhi syarat Penerbitan SP2D, kecuali atas SPM-GU pada akhir tahun Penerbitan SP2D dan Surat Perintah Pembebanan (SPB) atas SPM-GU yang membebani rekening khusus bagi KPPN non KBI SP2D ditandatangani bersama oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum

Jenis Pembayaran Pembayaran langsung  pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak/rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah Pembayaran Uang Persediaan (UP)  uang sejumlah tertentu yang dibayarkan oleh KPPN kepada bendahara untuk dikelola dalam rangka pelaksanaan kegiatan

DPA SKPD DPA SKPD : dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran Rancangan DPA berisi : Sasaran yang hendak dicapai Program dan Kegiatan Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut Rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD Pendapatan yang diperkirakan

Jenis – Jenis DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA – SKPD 2.2.1 Ringkasan DPA-SKPD

Bagan Alir Pengajuan DPA SKPD

Anggaran Kas Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol Dokumen ini dibuat (direkapitulasi) oleh TAPD untuk ditetapkan oleh PPKD selaku BUD yang dalam tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan SPD

Surat Penyediaan Dana (SPD) SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Didasarkan pada SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD Diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA/KPA melalui PPK SKPD

Jenis – Jenis SPP SPP Uang Persediaan (SPP-UP) SPP Ganti Uang (SPP-GU) SPP Tambahan Uang (SPP-TU) SPP Langsung (SPP-LS) yang terdiri atas : SPP-LS Gaji dan Tunjangan SPP-LS Barang dan Jasa SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Tak Terduga

Surat Perintah Membayar (SPM) Proses dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan dilihat dari segi : Kelengkapan dokumen Kebenaran pengisiannya SPM ditandatangani PA kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D  surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD SP2D bersifat spesifik  satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja

Pelaksanaan Belanja Pelaksanaan belanja untuk melakukan suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu PPTK harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Laporan Pertanggungjawaban secara administratif Bendahara Pengeluaran antara lain: Buku kas umum pengeluaran Ringkasan pengeluaran per rincian obyek Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara Register penutupan kas Dalam rangka pertanggungjawaban fungsional : Bendahara membuat SPJ dan dikirimkan ke BUD

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com TERIMA KASIH Dwi Martani - 081318227080 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com http://staff.blog.ui.ac.id/martani/