PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4 PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM MENUNJANG PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN drg. Murti Utami, MPH Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI MU-Peran Poltekes

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KINERJA 1 UPAYA PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KEUANGAN Komitmen PUBLIC TRUST MENINGKAT 2 Manajemen Aset Tertib PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KINERJA 3 Identifikasi Risiko 4 Peningkatan SDM Keuangan & PBJ PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KEUANGAN Penganggaran tdk sesuai ketentuan Penyerapan Anggaran ↓ Ada catatan dlm Opini Pajak/PNBP terlambat/tdk disetor/dipakai Pengelolaan aktiva tetap belum memadai Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai ketentuan PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KINERJA Tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil; Ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur; Program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran; dan Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. UPAYA Komitmen Penguatan Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan Percepatan Penyelesaian TL LHP Manajemen Aset Tertib Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Pengelolaan BMN Identifikasi Risiko Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Reviu LK Peningkatan Penguatan Monev Pelaksanaan Anggaran Peningkatan SDM Keuangan & PBJ Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan

WTP SPIP yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/ GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Dan KINERJA PROGRAN Perumusan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Panatausahaan Pelaporan Monev SPIP yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/ Pengelolaan Keuangan Pusat/Daerah Peran APIP yang Optimal 3 AKUNTABILITAS KEUANGAN WTA WTP AKUNTABILITAS KINERJA WBK MU-Peran Poltekes

OPINI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2018 WDP WTP 5 4 3 2 1 WTP-DPP 2015 2016 2014 2013 2012 2011 2017 WTP 6 Pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan : Di Tahun 2011, Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian, Berikutnya, di tahun 2012 meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas Dan di tahun 2013, 2014, 2015, 2016, serta 2017, Kementerian Kesehatan selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mewujudkan tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Opini WTP yang telah kita peroleh tidak hanya menjadi kebanggaan bersama. Komitmen, konsistensi dan kemauan untuk kembali mewujudkan Opini WTP tetap kita butuhkan di tahun-tahun selanjutnya MU-Peran Poltekes

74,93 Dugaan Korupsi MU-Peran Poltekes

MU-Peran Poltekes

MU-Peran Poltekes

  MU-Peran Poltekes Soure:https//www.transparency.org/

MU-Peran Poltekes

MU-Peran Poltekes

Data Pengaduan Terhadap ASN Berdasarkan Jumlah dan Peringkat di KPK (Tahun 2015, 2016, 2017)

Data Pengaduan Terhadap ASN Berdasarkan Jumlah dan Peringkat di Kementerian Kesehatan (Tahun 2016, 2017, 2018) Kepegawaian Pungutan diluar ketentuan 2016 2017 2018 2016 2017 2018 31 24 14 22 24 18 3 2 2 Pengadaan Barang dan Jasa 2016 Jumlah Aduan 51 2017 2016 Jumlah Aduan 44 2018 Jumlah Aduan 33 Pelayanan Masyarakat Gratifikasi/Suap 2016 2017 2018 2016 2017 2018 1111 7 5 3 2 3 4 4 3 5

HARAPAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MU-Peran Poltekes

Penanganan Pengaduan masyarakat dan WBS melalui berbagai akses TI Tindaklanjuti dengan Bijak Survey kepuasan melalui aplikasi

Pembelajaran e-learning Add a footer

Membangun Satker palayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 40 Satker WBK Kemenkes 7 Satker WBK Nasional 1 Satker WBBM 16

Membangun wilayah bebas dari Korupsi di lingkungan PPSDM Bentuk AoC Workshop /Kuliah Umum Berbagai kegiatan kemahasiswaan terkait anti korupsi (al. pentas Seni) Pengembangan informasi Budaya anti korupsi melalui berbagai media sosial

PERMASALAHAN SPI Kurangnya peran SPI sebagai benteng pertama di unit kerja, disebabkan oleh : ↙ Komitmen Pimpinan Sikap Kurang Respek Rekrutmen tenaga SPI (tenaga sisa) Pemberian wewenang Mengganggap hanya internal SPI dan mencari-cari kesalahan Kompetensi SPI Lap Pengawasan SPI ↙ kurang memadai baik secara kuantitas maupu kualitas Itjen sebagai bentuk koordinasi dan sebagai dasar pembinaan Kurangnya komitmen Pimpinan dalam hal Rekrutmen tenaga SPI (biasanya yang menjadi SPI adalah “tenaga sisa”, tidak sesuai dengan kompetensi) Pemberian wewenang yang cukup dalam melakukan kegiatan pengawasan Adanya sikap kurang respek dari unit karena mengganggap hanya internal SPI dan mencari-cari kesalahan Kompetensi SPI kurang memadai baik secara kwantitas maupu kualitas. Hasil pengawasan SPI belum dilaporkan ke Inspektorat Jenderal sebagai bentuk koordinasi dan sebagai dasar pembinaan oleh Inspektorat Jenderal PIHAK DIREKSI LEBIH MENINGKATKAN KETERLIBATAN SPI SELAKU APIP DALAM PENGAWASAN INTERN/KONTROLING YANG MERUPAKAN SALAH SATU FUNGSI MANAGEMEN

TERIMA KASIH MU-Peran Poltekes