Gambaran Umum Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PPAKP 2014.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAK No.2 (revisi 2009) LAPORAN ARUS KAS
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
Universitas Negeri Semarang
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Laporan realisasi anggaran
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Akuntansi Keuangan Menengah 1
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Transcript presentasi:

Gambaran Umum Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PPAKP 2014

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Jakarta Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN  Latar Belakang  Tujuan Pembelajaran Umum  Tujuan Pembelajaran Khusus  Metodologi Pembelajaran

KONSEPSI AKUNTANSI  Pengertian Akuntansi  Basis Akuntansi  Perbandingan Basis Kas dengan Basis Akrual

Pengertian Akuntansi dan Akuntansi di Sektor Pemerintahan Suatu ketrampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi- transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan- keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan. Membantu manusia dengan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan yang memiliki alternatif penggunaan Fungsi Akuntansi

Siklus Akuntansi Bukti Transaksi Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Jurnal Penutup Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan

BASIS AKUNTANSI Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis Akrual yang Dimodifikasi (Basis Modified Accrual Basis) Basis Akrual yang Dimodifikasi (Basis Modified Accrual Basis) Basis Kas (Cash Basis of Accounting) Basis Akrual (Accrual Basis Of Accounting) suatu basis akuntansi yang mengadakan pemisahan dengan cara pendapatan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan biaya berdasarkan basis akrual. Di samping kedua basis akuntansi tersebut, terdapat alternatif lain basis akuntansi, yaitu:

kas diterima dibayarkan Pencatatan pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima oleh kas pemerintah (Kas Umum Negara) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara). Basis Akuntansi Bidang Akuntansi Pemerintahan Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual Basis Kas (Cash Basis) terjadinya transaksi Suatu transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan saat kas/setara kas diterima atau dibayarkan. Basis Akrual (Accrual Basis)

Perbandingan Basis Kas dan Basis Akrual Keunggulan Kekurangan relatif sederhana; mudah dipahami dan dilaksanakan; proses audit lebih mudah; dan memudahkan dalam pengendalian belanja rentan manipulasi arus kas; mendorong kecenderungan belanja sampai anggaran habis; tidak ada pengendalian aset nonkas secara terkoordinasi melalui akuntansi; aset terabaikan atau tidak digunakan dengan efektif; pembengkakan utang dan risiko kebangkrutan tidak terdeteksi melalui akuntansi dan LK; hanya memberikan gambaran parsial tentang keuangan negara; tidak memfasilitasi hubungan antara analisis ekonomis dengan output organisasi; tidak menggambarkan beban keuangan yang sebenarnya terutama beban penyusutan aset tetap; serta tidak mampu menghasilkan neraca sehingga negara tidak pernah mengetahui posisi dan risiko keuangan (blind spot accounting). Akuntansi berbasis Kas merupakan basis yang secara tradisional digunakan oleh pemerintah di berbagai negara. Pengakuan dan pengukuran dilakukan berdasarkan Kas masuk dan Kas keluar. Basis Kas

Perbandingan Basis Kas dan Basis Akrual Keunggulan Kekurangan Dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan UU; Kementerian/Lembaga telah dapat mengimplementasikan relatif cukup baik; Telah menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem. Belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan (hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas – financial assets). Tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya. Kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas. Hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003 Informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan) Integrasi dengan SPAN sangat sulit dilakukan. Basis Kas Menuju Akrual Merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia dan merupakan pendekatan Basis Akuntansi Modified Accrual, sistem akuntansi dan aplikasi komputer yang digunakan dikembangkan sendiri

Perbandingan Basis Kas dan Basis Akrual Basis Akrual Basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan Pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep akrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Karenanya, dalam basis akrual kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Pilar Konsep Basis Akrual Pengakuan Biaya Pengakuan Pendapatan

Perbandingan Basis Kas dan Basis Akrual Kekurangan Keunggulan Relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai Menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat; Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah; Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik; Pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik; Sesuai Reformasi Manajemen Keuangan pemerintah yang diamanatkan UU; Sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics-2001 (GFS 2001) yang berbasis akrual; Mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun; Menyelaraskan/Meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan; Mewaspadai risiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda; Memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa; Permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi menjadi masuk akal di mata negara/lembaga donor; Memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar gambaran kas; Mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Keunggulan dan Kekurangan Basis Akrual

AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN  Basis Akuntansi yang digunakan di sektor Pemerintahan (termasuk perbedaan CTA vs Akrual)  Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual di sektor Pemerintahan  Praktik Akuntansi Berbasis Akrual di Dunia Internasional

Basis Akuntansi yang digunakan di sektor Pemerintahan UU Paket Keuangan Negara Reformasi Keuangan Negara PP 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP berbasis Kas Menuju Akrual PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Reformasi Akuntansi

Basis CTA Vs. Accrual UraianCTA – (Sekarang)Akrual 1. Penyusutan Aset Tetap-Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. 2. Entitas Akuntasi-Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya 3. Laporan KeuanganPokok : 1. LRA 2. Neraca 3. LAK 4. CaLK Lainnya : 1. Lap. Kinerja Keu. 2. Lap. Ekuitas 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Basis CTA Vs. Accrual UraianCTAAkrual 4. Unsur LRA-- Definisi Pendapatan basis akrual sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58 b. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Paragraf 62- PP Definisi Belanja Akrual sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58.d. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Paragraf 62-PP Definisi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58.g. PP 24 dimasukkan dalam definisi Pembiayaan dalam Paragraf 62.d-PP Laporan Perubahan SAL -Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 6. Neraca-- Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus, digantikan dengan Ekuitas 7. Laporan Operasional -- Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. - Unsur LO mencakup Pendapatan Akrual, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa

Basis CTA Vs. Accrual UraianCTAAkrual 8. Pengakuan Belanja menjadi Pengakuan Belanja dan Beban -Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. - Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. -Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. -Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Basis CTA Vs. Accrual UraianCTAAkrual 9. Laporan Operasional a. Penyajian -Menyajikan pos-pos sebagai berikut: - Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; - Beban dari kegiatan operasional ; - Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; - Pos luar biasa, bila ada; - Surplus/defisit-LO. b. Ruang Lingkup-Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah -Menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode - Tidak termasuk perusahaan negara/daerah. c. ManfaatMenyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Basis CTA Vs. Accrual Uraian CT A Akrual 9. Laporan Operasional d. Periode Pelaporan -- Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. - Apabila tanggal laporan suatu entitas disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, harus memuat informasi tertentu. e. Struktur LaporanStruktur Laporan Operasional: a. Pendapatan-LO b. Beban c. Surplus/Defisit dari operasi d. Kegiatan non operasional e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa f. Pos Luar Biasa g. Surplus/Defisit-LO

Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual Secara umum, Pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akrual karena basis akrual memiliki manfaat sebagai berikut:  Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah  Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah  Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

PRAKTEK AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI DUNIA INTERNASIONAL PRAKTEK AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI DUNIA INTERNASIONAL DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG TELAH MENERAPKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL: No.NegaraCatatan 1 Australia Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak Kanada Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak Selandia Baru Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak Inggris Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak Amerika Serikat Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak Prancis Berpindah ke Akrual. Standar yang berlaku dalam proses pengembangan mengacu pada IFRS, IPSAS 7 Yunani Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian 8 Swiss Adopsi IPSAS efektif sejak tahun Swedia Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian 10 Finlandia Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian 11 Islandia Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa elemen dalam basis kas 12 Italia Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa elemen dalam basis kas

AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA  Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia  Langkah-langkah Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia  Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual  Peluang dan Tantangan Penerapan Akuntansi berbasis Akrual di Indonesia

Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Pasal 1 UU 17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Pasal 36 ayat (1) UU 17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Pasal 70 ayat (2) UU 1/2004

Langkah Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia - 1 Menyiapkan Pedoman/kebijaka n umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual: PMK 238/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual; Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan benc hmarking. Diseminasi/ sosialisasi tingkat nasional.

Langkah-Langkah Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia - 2 Langkah-Langkah Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia - 2

Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Sosoalisasi dan rakor, peningkatan kompetensi dan kapasitas kompetensi, training kepada stakeholder lain, training SDM oleh Pusdiklat K/L Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) APBN, dukungan dan bantuan negara lain & lembaga GPF- AIP Australia serta World Bank

Peluang Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia Peluang Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia SDM Tersedianya SDM yang cukup dan paham akuntansi CTA Tesedianya lulusan STAN & PT lain untuk direkrut Amanat UU 7/2003 dan UU 1/2004 serta rekomendasi BPK; Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaran negara; Pengalaman mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual; Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui PPAKP; Amanat UU 7/2003 dan UU 1/2004 serta rekomendasi BPK; Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaran negara; Pengalaman mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual; Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui PPAKP; Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual; Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh K/L Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual; Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh K/L Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan reviu dan pendampingan penyusunan laporan keuangan; Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif; Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara- negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia. Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan reviu dan pendampingan penyusunan laporan keuangan; Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif; Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara- negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia. Peluang yang Dimiliki

Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia Tantangan Sistem Akuntansi dan IT Based System Komitmen dari Pemimpin Tersedianya SDM yang Kompeten Resistensi Terhadap Perubahan Lingkungan/ Masyarakat

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL  Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual  Laporan Realisasi Anggaran  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  Neraca  Laporan Operasional  Laporan Arus Kas  Laporan Perubahan Ekuitas  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Laporan Pelaksanaan Anggaran Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Laporan Finansial Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Laporan Realisasi Anggaran Pengertian dan Tujuan Pengertian dan Tujuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Manfaat  Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya  Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif Manfaat  Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya  Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif Struktur dan Isi 1.Pendapatan-LRA 2.Belanja 3.Transfer 4.Surplus/defisit-LRA 5.Penerimaan pembiayaan 6.Pengeluaran pembiayaan 7.Pembiayaan neto 8.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Illustrasi Format LRA

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pengertian dan Tujuan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Manfaat Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Manfaat Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Struktur dan Isi 1.Saldo Anggaran Lebih awal 2.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 3.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan 4.Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya 5.Lain-lain 6.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Ilustrasi Format Laporan Perubahan SAL

NERACA Pengertian dan Tujuan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu Manfaat Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu. Manfaat Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu. Struktur dan Isi 1.Kas dan setara kas 2.Investasi jangka pendek 3.Piutang pajak dan bukan pajak 4.Persediaan 5.Investasi jangka panjang 6.Aset tetap 7.Kewajiban jangka pendek 8.Kewajiban jangka panjang 9.Ekuitas.

Illustrasi Format NERACA

Laporan Operasional Pengertian dan Tujuan disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Manfaat Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Struktur dan Isi 1.Pendapatan-LO 2.Beban 3.Surplus/Defisit dari operasi 4.Kegiatan non operasional 5.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa 6.Pos Luar Biasa 7.Surplus/Defisit-LO

Illustrasi Format Laporan Operasional

Laporan Arus Kas Pengertian bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris Tujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Manfaat Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Memberikan informasi dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi Arus masuk kas Arus keluar kas Aktivitas Investasi Arus masuk kas Arus keluar kas Aktivitas Pendanaan Arus masuk kas Arus keluar kas Aktivitas Transitoris Penerimaan Perpajakan, PNBP, Hibah, Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, Lain-lain, penerimaan dari pendapatan Luar Biasa, Transfer Pembayaran Pegawai, Barang, Bunga, Subsidi, Hibah Bantuan Sosial, Lain- lain dan Transfer Penjualan Aset Tetap, Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan dari Divestasi dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas Struktur dan Isi Laporan Arus Kas Perolehan Aset Tetap, Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah, Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas Penerimaan utang luar negeri, utang obligasi, Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara Pembayaran pokok utang luar negeri, utang obligasi, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara

Illustrasi Format Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Perubahan Ekuitas Pengertian dan Tujuan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Manfaat Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Manfaat Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Struktur dan Isi 1.Ekuitas awal 2.Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 3.Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. 4.Ekuitas akhir

Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan Atas Laporan Keuangan Pengertian CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas Manfaat Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Manfaat Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Tujuan Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas AkuntansiInformasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatannya Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar Struktur dan Isi pada CaLK

PPAKP 2014