SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional
SOSIALISASI BPJS KESEHATAN DAN POLA KERJASAMA DENGAN FASKES LANJUTAN
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
Up Date Terbaru Peraturan
HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN (Terkait Regulasi)
Kementerian Kesehatan RI
APLIKASI KELUARGA SEHAT
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Ayo Sukseskan KIS PELUANG FARMASI Dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional
Sistem Pembayaran Ina-CBGs
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
SJSN.
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Disampaikan pada acara
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP)
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
Implementasi Kegiatan Joint Research di Kedeputian Wilayah
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Tantangan Pertumbuhan Industri Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Masa awal (1995 – 2009) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia adalah lembaga independen, sebuah organisasi not for profit yang berkomitmen.
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Pemanfaatan HFIS dalam Menunjang Informasi SDM
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Data Sampel BPJS Kesehatan
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Transcript presentasi:

SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA (IMPLEMENTASI PMK 46 TAHUN 2015 TERKAIT AKREDITASI) BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat Seminar Akreditasi Klinik – ASKLIN Wilayah Provinsi Jawa Barat Minggu, 11 Februari 2019

DIAGRAM TRIANGLE DIDALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Pemerintah : Kemenkes Kemendagri Kemenkeu KemenSos kemenakertrans REGULATOR BPJS KESEHATAN FASKES JAMINAN SOSIAL PROGRAM JKN Peserta JKN

Regulasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Pogram Jaminan Kesehatan Nasional UU No 40 Tahun 2004 UU No 24 Tahun 2011 Perpres No 12 Tahun 2013 Perpres No 111 Perpres No 19 Tahun 2016 Perpres 28 Perpres 82 Tahun 2018 Permen....

Jumlah peserta JKN Nasional : 217.549.455 orang HUBUNGAN AKREDITASI FAKSES DENGAN PETA JALAN MENUJU CAKUPAN SEMESTA 2018 * 203,05 juta* 78,8% dari total penduduk 79,7% 75,8% Pemerintah telah menetapkan peta jalan JKN-KIS dari tahun 2014-2019 sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan terkait Pada tahun 2017 peserta BPJS Kesehatan mencapai 187,9 juta anggota (72,9% dari populasi), indeks kepuasan peserta 79,5% dan indeks kepuasan fasilitas kesehatan sebesar 75,7% Tantangan tahun 2018 adalah meningkatkan cakupan kepesertaan, memperbaiki mutu layanan fasilitas kesehatan, meningkatkan kepuasan peserta dan mempertahankan sustainabilitas program. Per 1 Februari 2019 Jumlah peserta JKN Nasional : 217.549.455 orang

REALISASI BIAYA Kunjungan di FKTP Kasus Rawat Jalan Rumah Sakit Jenis Pelayanan Tahun 2014 (Laporan Audited) Tahun 2015 (Laporan Audited) Tahun 2016 (Laporan Audited) Tahun 2017 (Laporan AnAudited) Kunjungan di FKTP 66,8 Juta 100,6 Juta 120,9 Juta 150,2 Juta Kasus Rawat Jalan Rumah Sakit 21,3 Juta 39,8 Juta 49,3 Juta 66,4 Juta Kasus Rawat Inap Rumah Sakit 4,2 Juta 6,3 Juta 7,6 Juta 8,7 Juta Total Pemanfaatan 92,3 JUTA 146,7 JUTA 177,8 JUTA 223,4 JUTA Total Peserta thn 2014: 133,4 Juta Total Peserta thn 2015: 156,79 Juta Total Peserta thn 2016: 171,9 Juta Total Peserta thn 2017: 189,2 Juta

PENGUATAN FKTP BPJS Kesehatan Mendorong Memastikan Efisiensi & Efektifitas Peserta JKN Standardisasi Terakreditasi Input Proses output MANAJEMEN FASKES SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB Kredensialing & rekredensialing BPJS Kesehatan Peer Review KONTRAK Basis : value, output, medis, non medis KBK,WTA Pengelolaan PRB,Prolanis & Deteksi dini Peserta JKN Kementerian/ Pemda /Yayasan/ Lembaga Masyarakat Pemilik Faskes BPJS KESEHATAN MEWAKILI KEPENTINGAN PESERTA

Akreditasi di FKTP Sumber: Permenkes 46 Tahun 2015

Akreditasi di FKTP Sumber: PePerrmenkes 99 Tahun 2015

1 2 3 4 OVERVIEW Introduction Update Program JKN-KIS WILAYAH JABAR Proses Kerjasama Fasilitas Kesehatan Primer 4 Harapan

CAPAIAN KEPESERTAAN PROVINSI JAWA BARAT BI UHC 4 JANUARI 2019 Sumber Data : Aplikasi BI UHC s.d 4 Januari 2019 Dirjen Dukcapil Semester I Tahun 2018

WILAYAH KERJA KEDEPUTIAN JAWA BARAT CAPAIAN KEPESERTAAN WILAYAH KERJA KEDEPUTIAN JAWA BARAT BI UHC 4 JANUARI 2019 Sumber Data : Aplikasi BI UHC s.d 4 Januari 2019 Dirjen Dukcapil Semester I Tahun 2018

2.173 195 FASKES KERJASAMA BPJS KESEHATAN KEPWIL JABAR s.d Desember 2018 Faskes Tingkat Pertama 2.173 Sumber Data BI BPJS Kesehatan per 31 Desember 2018 195 Sumber Data BI BPJS Kesehatan per 31 Desember 2018 Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Bertambah sebanyak 124 Faskes Bertambah sebanyak 9 Faskes Jumlah FKTP Jumlah FKRTL Keterangan: Keterangan: FKTP meliputi Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, Klinik TNI/POLRI, Klinik Pratama, RS D Pratama dan Dokter Gigi Praktik Perorangan FKRTL meliputi Rumah Sakit dan Klinik Utama Sumber : Data Hasil Olah Aplikasi BI BPJS Kesehatan

1 2 3 4 OVERVIEW Introduction Update Program JKN-KIS Proses Kerjasama Fasilitas Kesehatan Primer 4 Harapan

PERSYARATAN KERJA SAMA FKTP Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 Surat Ijin Operasional Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional Klinik Pratama Surat Ijin Praktik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN Dokter Umum atau Dokter Gigi PT Askes (Persero)

PERSYARATAN KERJA SAMA FKTP (2) Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 Surat Ijin Operasional Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN Puskesmas atau yang setara Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional RS Kelas D Pratama atau yang setara PT Askes (Persero)

Melibatkan Dinkes dan/atau Asosiasi Faskes ALUR KERJA SAMA FASKES MELALUI APLIKASI HFIS 1. Mengajukan pendaftaran 2. Mendapatkan kode akses by email Proses Pendaftaran Faskes Entri Data Faskes Upload Dokumen Self Assessment Proses Seleksi di BPJS Kesehatan Verifikasi berkas Verifikasi self assessment Seleksi, Kredensialing, & Penetapan Hasil Kontrak (berdasarkan hasil analisa kebutuhan 3. Entri data FKTP by Aplikasi H.F.I.S (www.bpjs-kesehatan.go.id) Melibatkan Dinkes dan/atau Asosiasi Faskes 16

Health Facilities Information System (HFIS) Calon Faskes mengajukan permohonan kerjasama ke KC terdekat (surat, email, datang langsung) dengan menyertakan alamat email BPJS Kesehatan membangun aplikasi untuk simplifikasi mekanisme kerja sama dengan Faskes Web - based Dapat diakses melalui internet publik Dapat dimonitor (transparansi) Calon Faskes mendapat akun untuk login ke aplikasi HFIS Calon Faskes mengunggah berkas dan mengisi data sesuai ketentuan Berkas akan diproses oleh BPJS Kes Kantor Cabang sampai dengan kerjasama FKTP Faskes dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pengajuan kerjasama www.bpjs-kesehatan.go.id

Profil Faskes dapat diakses melalui Aplicares Aplikasi Pencarian Faskes Proses Seleksi Faskes Kontrak (PKS) Profil Faskes dapat diakses melalui Aplicares www.bpjs-kesehatan.go.id

APLICARES Aplikasi Pencarian Faskes Gambar ini merupakan peta lokasi Klinik Pratama di wilayah Jawa Barat Tahun 2018

HARAPAN Adanya peningkatan Kualitas layanan bagi peserta setelah terpenuhinya akreditasi Comply terhadap semua regulasi yang telah ditetapkan Majunya pembangunan kesehatan di negara RI