LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
e-performance ENTRY NILAI
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
PENILAIAN KINERJA DOSEN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PEDOMAN PELAKSANAAN PUPNS SECARA ELEKTRONIK 2015
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUKU PETUNJUK PP OTOMATIS
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Penilaian Prestasi Kerja PNS
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Badan Kepegawaian Negara
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2017 Fasilitator: Novi Savarianti Fahrani, SH, MH.
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Implementasi Aplikasi E-Kinerja
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Penginputan Data E-Lapkin
Contoh penyusunan skp.
PENGINPUTAN PPK PNS PADA SAPK
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
1.UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian.
Transcript presentasi:

LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )

Dasar Regulasi Pengembangan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 SE MENPAN RB Nomor. B/2810/M.PAN RB/08/2016 Pejabat pembina kepegawaian Pusat dan Daerah melaporkan hasil penilaian prestasi kerja PNS kepada BKN sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja.

Tindak Lanjut SE kepala BKN Nomor. K26-30/V.104/99 Pelaporan penilaian prestasi kerja PNS mulai tahun 2016 sudah harus menggunakan aplikasi E-Lapkin (Laporan Kinerja secara elektronik)

TREN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.Kebutuhan operasional yang tinggi 2.Kebutuhan ruang untuk penyimpanan dokumen 3.Perlu penjagaan fisik TI sebagai pengolah data untuk pengguna Kemudahan akses bagi pengguna

Tujuan/Manfaat Melakukan Validasi secara otomatis penilaian kinerja pegawai (Pengecekan Sebutan Nilai, perhitungan Nilai Prestasi kerja) Instansi Pengirim dapat memastikan data yang dikirim diterima oleh BKN Pelaporan Kinerja melalui satu portal sehingga potensi data hilang atau tidak terdeteksi bisa diminimalisirkan Mempermudah dalam melakukan Rekapitulasi Laporan Kinerja Melakukan validasi NIP data pegawai sehingga mereduksi kesalahan data pegawai dalam laporan kinerja.

SPPD Kantor Wilayah Hasil Verifikasi VERIFIKASIVERIFIKASI Import Data E-LAPKIN Data Prestasi Kerja

SKP Disiplin Orientasi pelayanan Integritas Komitmen Kerjasama Kepemimpinan Monitoring & Evaluasi Database Penilaian Prestasi Kerja KPO & PPO Indeks Profesionalit as DATABASE NASIONAL PENILAIAN PRESTASI KERJA Data Pusat & Daerah

Download Templete Isi form Excel sesuai dengan petunjuk pengisian

©Badan Kepegawaian Negara STEP PENGERJAAN Data Utama yang sudah diisi oleh Unit kerja HASIL ENTRY

Hal yang Harus diperhatikan: 1. Menggunakan Ms. Excel Format Cell TEXT 3. Data PNS yang tidak ada nilai SKP (belum dinilai/PNS pindah instansi) harap di rekap dan diserahkan kepada Biro Kepegawaian/SDM untuk dimutahirkan 4. Untuk pengisian berdasarkan jabatan yaitu kepala OPD, Sekretaris, Kepala Bidang, Pengawas dan pelaksana.

Laporkan !!!