Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019

MUTU ADALAH NALURI MANUSIA MUTU BERAWAL DARI DIRI KITA SENDIRI MUTU ADALAH NALURI MANUSIA KITA SELALU MENGHARAP, BAHKAN MENUNTUT, MUTU DARI ORANG LAIN TETAPI ORANG LAIN JUGA SELALU MENGHARAP DAN MENUNTUT MUTU DARI DIRI KITA

Latar Belakang Secara nasional, mutu pendidikan di Indonesia belum seperti yang diharapkan, pada tahun 2014 hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi SNP. Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan yang dilaksanakan oleh sekolah sehingga sebagian besar kualitas yang dihasilkan belum memenuhi standar yang diharapkan. Mengapa?? Pengelola pendidikan tidak tahu bagaimana standar mutu pendidikan Sekolah belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dijalankan dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah : Bagaimana cara melakukan penilaian mutu pendidikan Bagaimana cara membuat perencanaan peningkatan mutu Bagaimana cara implementasi peningkatan mutu Bagaimana cara evaluasi Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu whole school approach Dibutuhkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang akan memastikan bahwa pengelolaan pendidikan dijalankan dengan standar mutu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tujuan Mengatur semua proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) Mengatur sistem penjaminan mutu internal sekolah maupun eksternal diluar sekolah dalam satu kesatuan

Perubahan Lingkungan Strategis Konsepsi dan Pola Pikir Pengembangan Kebijakan & Program Pembangunan Pendidikan Nasional DITJEN PTK Perubahan Lingkungan Strategis (persaingan global, demokratisasi, desentralisasi, meningkatnya tuntutan governance, pengangguran) MASALAH & TANTANGAN Sasaran Meningkat dan meratanya partisipasi/akses Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Meningkatnya Governance Tkt pendidikan rendah Dinamika struktur penduduk belum terakomodasi Kesenjangan tingkat pendidikan Fasilitas pendidikan belum memadai Kualitas pendidikan rendah Pengembangan IPTEK Manajemen belum efektif, efisien, dan akuntabel Anggaran rendah Kebijakan Standarisasi Penjaminan Mutu Akreditasi Program Paradigma Nasional ( Pancasila & UUD’45) Landasan Yuridis ( UU SISDIKNAS, UU BHP, UU GURU, 14PP & Perda)

UKURAN MUTU PENDIDIKAN Kompetensi lulusan. Lulusan wajib menguasai kopetensi dasar esensial minimal Kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di lingkungan sekolah. Dipengaruhi oleh kinerja guru, kualitas dan relevansi isi pendidikan, sistem penilaian, pengelolaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

PERMASALAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL Ditjen Teknis BSNP PPMP (Regulasi/ NSPK/Monev) PEMETAAAN 8 SNP (periodic per tahun) SNP Rekomendasi Peningkatan Mutu Balitbang Masyarakat (DUDI, Donor, dll) UN LPMP Pusbangtendik Perguruan Tinggi (LPTK) DINAS Pemetaan, Fasilitasi & supervise PMP SNP Akreditasi per 4 tahun SEKOLAH BAN ? Peningkatan Mutu SKL Standar Isi Standar Proses Standar Penilaian Standar PTK Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Sarana dan Prasarana 8 Standar Nasional Pendidikan: Catatan Penilaian

PERMASALAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL Profil Mutu Peta Mutu Sosialisasi QA Evaluasi Diri Sekolah Rencana Pemenuhan Pemenuhan Audit Mutu Tindakan Perbaikan Penetapan Standar Mutu Comply? Belum tentu berdasarkan Hasil EDS Rencana Pembinaan Pemerintah Kab./Kota Rencana Pembinaan Pemerintah Provinsi Rencana Pembinaan Pemerintah Tidak KOORDINASI (belum tentu menggunakan peta mutu sebagai acuan) Iya Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (Pembinaan, Monev dan lain-lain) QI

Penjaminan Mutu Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS MUTU PENDIDIKAN PEMETAAN MUTU

 Sekolah Berbudaya Mutu Cerdas Spiritual Cerdas Emosional dan Sosial Cerdas Intelektual Cerdas Kinestetis SEKOLAH BERMUTU Sekolah yang menyenangkan PendidIkan yang membentuk karakter dan menghasilkan pembelajar Isi Kompetensi Lulusan Proses Peniliaian PTK Pengelolaan Pembiayaan Sarana/ Prasarana “Sekolah yang secara sadar, mandiri dan berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Orang tua yang terlibat aktif Industri yang berperan aktif Perguruan tinggi dan organisasi Profesi yang berkontribusi besar Pemerintah yang berperan optimal Masyarakat yang perduli

DEFINISI MUTU derajat keunggulan sesuatu atau seseorang atribut pembeda atau karakteristik yang dimiliki oleh sesuatu atau seseorang semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan sesuai dengan ‘standar’ sesuai dengan harapan ‘pelanggan’ sesuai dengan harapan ‘pihak-pihak terkait’ sesuai dengan yang ‘dijanjikan’

Praktek Quality Assurance for Education CONTOH: HONGKONG Sumber : Education Berau of Hongkong

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL Badan/Lembaga Standar Pendidikan Evaluasi Pencapaian Mutu Penetapan Standar Mutu Pembuatan Strategi Peningkatan Mutu Pemerintah/Pemerintah Daerah Pemetaan Mutu Sekolah Perencanaan Peningkatan mutu Fasilitasi Pemenuhan/Peningkatan Mutu Inspeksi Pelaksanaan Penjaminan Mutu SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Badan/Lembaga Akreditasi Audit Mutu Eksternal Penetapan Akreditasi Satuan Pendidikan SATUAN PENDIDIKAN SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

A. Siklus Penjaminan Mutu Internal Sekolah Kepala Sekolah Guru Tata Usaha A. Siklus Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Pemerintah (Kurikulum, SNP, lainnya) Visi-Misi, Kebijakan sekolah Pemetaan Mutu Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelaksanaan Rencana Pemenuhan Evaluasi/Audit Pelaksanaan Rencana Penetapan Standar Mutu Dokumen Evaluasi Diri Sekolah Dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi Laporan hasil evaluasi: Pemenuhan 8 SNP Implementasi dari rencana aksi Output: Capaian Kualitas sekolah sesuai 8 SNP

Hasil Implementasi Penjaminan Mutu Peta mutu pendidikan di satuan pendidikan Pemantauan dan Pendampingan Berkelanjutan Pelaksana: Pengawas 8 SNP Kondisi awal Kondisi setelah pelatihan dan pendampingan Kondisi setelah 6 bulan implementasi Kondisi Setelah 1 tahun dst………….. Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Standar Penilaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Sarana dan Prasarana Penilaian II : Skor : x+y+z Penilaian I : Skor : x+y Baseline Skor : x Pendampingan penjaminan mutu Pendampingan penjaminan mutu Pendampingan penjaminan mutu Pelatihan dan pendampingan awal penjaminan mutu

B. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pembagian Peranan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal DITJEN DIKDASMEN Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME; mengembangkan pedoman SPMI melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME; memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen memfasilitasi pemenuhan mutu mengembangkan sistem informasi mutu Pendidikan menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikmen dan SPME-Dikmen; pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikmen memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas; pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan. dibantu dibantu LPMP TPMP Provinsi TPMP Kab/Kota pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikmen; memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikmen menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdas; memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota

Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal PEMBAGIAN PERANAN Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; menyusun dokumen SPMI membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah; melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran; menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen satuan pendidikan; dan mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dibantu Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan; melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan; melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan; melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

KEGIATAN PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL Pemetaan mutu pendidikan Pengelolaan data dan informasi mutu, penyusunan peta mutu dan analisis tematik, rencana peningkatan mutu Pengembangan kapasitas SDM daerah dalam penjaminan mutu pendidikan Penyiapan fasilitator provinsi (yang akan mempersiapkan fasilitator TPMPD dan fasilitator sekolah) Penyiapan fasilitator TPMPD dan fasilitator sekolah (pengawas) Pengembangan sekolah model dan pengimbasan

C. Sistem Informasi Mutu Pendidikan DAPODIK SPM SISTEM INFORMASI MUTU PENDIDIKAN (CAPAIAN SNP) DATA HASIL UKG DATA HASIL UN HASIL EVALUASI BADAN AKREDITASI NASIONAL HASIL PEMETAAN MUTU EVALUASI OLEH PENGAWAS

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

Membangun Pendidikan Bermutu

ROAD MAP Membangun Tradisi Mutu (2015) Mengembangkan regulasi , NSPK dan modul penjaminan mutu. Pemantapan sistem penjaminan mutu pendidikan Penyiapan SDM (Fasilitator Nasional dan Daerah, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah) Membangun jejaring mutu dengan semua stakeholder melalui MoU dengan Pemerintah daerah dan LPTK Integrasi data untuk pemetaan mutu Rintisan sekolah yang mengimplemen-tasikan penjaminan mutu di 110 kab/kota Menuju Budaya Mutu (2016-2017) Memperluas jejaring mutu dengan semua stakeholder, MoU dengan Pemerintah daerah (100% provinsi dan kab/kota) dan LPTK (min. 1 LPTK per provinsi) Membangun pusat pembelajaran (learning center) penjaminan mutu di setiap LPMP dan LPTK Pembentukan unit penjaminan mutu daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota Implementasi penjaminan mutu mandiri oleh satuan pendidikan > 50% sekolah memenuhi SNP (SBSNP) : 72.000 SD ; 30.000 SMP 18.000 SMA/SMK  Pemetaan mutu pendidikan di tiap sekolah dan wilayah 100% SD, SMP dan SMA/SMK Terciptanya Budaya Mutu (2018-2019) Penguatan kerjasama penjaminan mutu dengan berbagai pihak Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan efisien Implementasi penjaminan mutu mandiri oleh satuan pendidikan  > 93% sekolah memenuhi SNP (SBSNP) 159.000 SD; 51.000 SMP; 31.200 SMA/SMK Pemetaan mutu pendidikan di tiap sekolah dan wilayah : 100% SD, SMP dan SMA/SMK Penguatan fungsi pengawasan  semua pengawas memiliki sertifikat sebagai auditor mutu.

Roadmap Sekolah Berbudaya Mutu 2015 2016 2017 2018 2019 Roadmap Sekolah Berbudaya Mutu 35% sekolah memenuhi SNP 74% sekolah memenuhi SNP 4 Rintisan learning center di kab/kota Sertifikasi pengawas sebagai auditor mutu Implementasi penjaminan mutu mandiri Pemetaan mutu sekolah Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Implementasi penjaminan mutu mandiri Pemetaan mutu sekolah Sinkronisasi perencanaan peningkatan mutu pendidikan tingkat nasional dan daerah Penerbitan Permendikbud tentang fungsi pengawas sebagai auditor mutu 90% sekolah memenuhi SNP Tersedia learning center di seluruh kab/kota Sertifikasi pengawas sebagai auditor mutu Implementasi penjaminan mutu mandiri Pemetaan mutu sekolah Evaluasi program dan dampaknya 50% sekolah memenuhi SNP Penyelesain MoU dengan seluruh Pemda dan LPTK/PT Tersedia learning center dan research center di seluruh provinsi Tersedia UPMP di seluruh daerah Pemenuhan pengawas sebagai auditor mutu yang bersertifikat Implementasi penjaminan mutu mandiri Pemetaan mutu sekolah Evaluasi program dan dampaknya 16% sekolah memenuhi SNP Penerbitan Permendikbud tentang penjaminan mutu Pengembangan jejaring mutu (MoU dengan Pemda dan LPTK) Pembentukan UPMP daerah Pembentukan tim fasilitator nasional dan daerah Integrasi data untuk pemetaan mutu Pemetaan mutu sekolah Rintisan implementasi penjaminan mutu mandiri KETERANGAN Implementasi penjaminan mutu mandiri terdiri dari Penyediaan fasilitator Pendampingan peningkatan mutu sekolah Pengembangan sekolah inti dan pengimbasan Monitoring dan evaluasi *TPMP adalah Tim Penjaminan Mutu Pendidikan

Program Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2019

Tata Kelola Penjaminan Mutu Pendidikan Peta mutu Daerah/ Nasional Profil SI Mutu Tendik Tata Kelola Penjaminan Mutu Pendidikan Kualifikasi Training need analysis Kapasitas daerah (komitmen, fiscal, dll) Peta mutu sekolah Penetapan Sasaran jenjang spasial Karakteristik wilayah Implementasi Regulasi MoU NSPK Modul Program Penjaminan Mutu Pendidikan Kerja sama dengan daerah Melatih Sekolah Implementasi di sekolah Fasilitator Daerah Menggunakan model pelatihan yang sama Model Pelatihan Fasilitator Nasional Tim PMP Daerah Uji coba/Piloting Pelatihan (sekolah Model) Model Kerja sama Monev E-PKB Pelatihan oleh LP2KS

1. PEMETAAN MUTU Penyiapan Fasilitator Nasional Penyiapan Fasilitator Daerah Pelatihan Pengawas Sosialisasi Pemetaan Mutu ditujukan untuk menjaring data pemenuhan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Penyiapan Data Penunjang Verifikasi Dan Validasi Database Pemetaan Mutu Data Entry Pengisian Instrumen

DIAGRAM ALIR PEMETAAN MUTU DITJEN DIKDASMEN LPMP PENGAWAS SEKOLAH Mulai Instrumen & Juknis Instrumen Pelatihan Pengawas EDS 2 Pelatihan Fasilitator Nasional Modul-modul Penyiapan Dokumen/Data Pendukung Sosialisasi Pelatihan Fasilitator Daerah 3 1 Instrumen Verifikasi & Validasi Kunjungan ke Sekolah 4 Pengisian instumen Monev ke sekolah (Verval) 5 Lengkap? Instrumen Terisi Valid? Valid? Data Mutu Pendidikan Nasional Selesai Data Entry

Database Sistem Informasi Mutu Penyusunan Peta Mutu Pendidikan: TAHAPAN PENGELOLAAN DATA MUTU, PENGEMBANGAN PETA MUTU & ANALISIS TEMATIK Analisis Tematik: Melakukan analisis untuk menjawab permasalahan spesifik di daerah mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan provinsi yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di Daerah Analisis Kebutuhan Struktur Analisis Penyusunan Hasil Analisis Diseminasi Pengelolaan Data Database Sistem Informasi Mutu Pemeliharaan Data Mutu Pengolahan Data Mutu Analisis Data Mutu Pelayanan informasi Mutu Perencanaan Daerah Desain Informasi Mutu Pengumpulan data Tambahan Penyusunan Peta Mutu Diseminasi Penyusunan Peta Mutu Pendidikan: Memberi gambaran tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional

3. TAHAPAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PMP Penyiapan Fasilitator Nasional Penyiapan Fasilitator Daerah Pelatihan Pengawas PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DAERAH ditujukan untuk meningkatkan kemampuan SDMLPMP dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal didaerah serta menfasilitasi peningkatan kapasitas sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu mandiri. Pembentukan TPMPD SUBSTANSI: Melaksanakan pemetaan mutu Menyusun laporan peta mutu pendidikan Pembinaan sekolah dalam melaksanakan PMP: Pelaksanaan aktifitas SPMI Pengembangan Unit PMP Penyusunan Dokumen Mutu Penerapan SPMP di Daerah Daerah melakukan PMP mandiri Evaluasi Peningkatan Kemampuan SDM PMP Monev Bimbingan Teknis/Pendampingan

DIAGRAM ALIR PENGEMBANGAN TPMPD DITJEN DIKDASMEN LPMP DINAS PENDIDIKAN Mulai Pedoman & Juklak Pelatihan Fasilitator Nasional Pelatihan Fasilitator Daerah Modul-modul Pelatihan SPMP Pembentukan TPMPD Pembinaan SPMI Bimbingan Teknis SPMP Pemetaan Mutu sekolah Monev TPMPD dan Satuan Pendidikan Penyusunan Laporan Rekomendasi Selesai

Sekolah Model & Pengimbasan PMP Sekolah Inti Sekolah Imbas

TAHAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL & POLA PENGIMBASAN Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP dengan melibatkan fasilator daerah/Tim PMP Daerah dengan pola “WHOLE SCHOOL APPROACH” Ditetapkan bersama-sama dengan PEMDA Penetapan Rintisan Sekolah Model Pelatihan SPMI Untuk Sekolah Model Implementasi Sekolah Model PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL & POLA PENGIMBASAN ditujukan untuk mengembangkan percontohan sekolah yang penerapan PMP mandiri. Sekolah model dikembangkan untuk memberikan gambaran langsung kepada sekolah lain yang akan menerapkan PMP SUBSTANSI: Pelaksanaan aktifitas SPMI Pengembangan Unit PMP Penyusunan Dokumen Mutu Pola Pengimbasan Pendampingan Sekolah Model dan Pengimbasan Laporan Pengembangan Sekolah Model & Pengimbasan Monitoring Dan Evaluasi

DIAGRAM ALIR PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL DITJEN DIKDASMEN LPMP DINAS PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN Modul-modul Mulai Sosialisasi & koordinasi Pedoman & Juklak Pengusulan Calon Penetapan bersama dengan Pemda Persiapan LPMP & Fasilitator Daerah Pelatihan SPMI u/ Sekolah Model Implementasi SPMI Supervisi Monitoring & Evaluasi Pendampingan oleh Fasda Supervisi Monitoring & Evaluasi Laporan Pengembangan Laporan Pengembangan Diseminasi Hasil Selesai

DIAGRAM ALIR PENGEMBANGAN MODEL PENGIMBASAN DITJEN DIKDASMEN LPMP DINAS PENDIDIKAN (Tim TPMPD) SEKOLAH MODEL SEKOLAH IMBAS Mulai Modul-modul Sosialisasi & koordinasi Pengusulan Calon SOP Sekolah Model Pedoman & Juklak Penetapan sekolah Imbas bersama dengan Pemda Mengikuti Pendampingan di Sekolah Model Implementasi SPMI Pendampingan Supervisi Monitoring & Evaluasi Implemetasi SPMI Selesai Laporan Pengembangan Laporan Pengembangan Dokumen laporan

PERANGKAT YANG SEDANG DISIAPKAN TIM PUSAT PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PMP INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN MODUL PENGEMBANGAN SDM SISTEM INFORMASI JEJARING MUTU PENDIDIKAN (SEKOLAH MODEL & POLA PENGIMBASAN)

BUKU PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAN Buku 01 Naskah Akademik Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Buku 02 Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Buku 03 Petunjuk Pelaksanaan PMP oleh Satuan Pendidikan Buku 04 Petunjuk Pelaksanaan PMP oleh LPMP 04.1 Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Peta Mutu Satuan Pendidikan 04.2 Petunjuk Teknis Pengembangan Peta Mutu 04.3 Petunjuk Teknis Fasilitasi Pemerintah Daerah 04.4 Petunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model Dan Model Pengimbasan Buku 05 Petunjuk Pelaksanaan PMP oleh Pemerintah Daerah Buku 06 Rancangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Buku 07 Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPMP

TeRIMA KASIH