PENINGKATAN KUALITAS YANKES DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PERMENKES NO.75 TAHUN 2014 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PUSKESMAS Organisasi & manajemen Kesehatan
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K).
PRAKTIK KEPERAWATAN.
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Alur Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS / Dokter Keluarga
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Pertemuan ke-10 Pengantar:
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
BY : ELVIRA HARMIA, SST. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari / mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan.
KEBIJAKAN & PENYELENGGARAAN UKM di PUSKESMAS di ERA JKN
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KEBIJAKAN PELAYANAN DI PUSKESMAS
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
MANAJEMEN PUSKESMAS.
HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN (Terkait Regulasi)
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
JAMPERSAL Kelompok 2.
SJSN.
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
Health Cluster Framework for Policy Change F2H, Pattiro,WRI
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
PERKESMAS TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 38 TAHUN 2014: KEPERAWATAN dan permenkes no 75 tahun 2014 : PUSKESMAS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Manajemen Informasi Kesehatan 1
MANAJEMEN PUSKESMAS. DASAR HUKUM UU No.36 tahun 2014: Tenaga Kesehatan Permenkes No 75 tahun 2014: PUSKESMAS PMK no.44 tahun 2016: Pedoman Manajemen Puskesmas.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
Transcript presentasi:

PENINGKATAN KUALITAS YANKES DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN RI PENINGKATAN KUALITAS YANKES DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua, Yang terhormat: Ketua PKFI cabang Jember Hadirin sekalian yang kami banggakan, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka telah berdirinya PKFI cabang Jember dengan melaksanakan seminar nasional dengan tema “ Peran Tantangan, Peluang dan strategi Pelayanan Kesehatan Primer dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di era BPJS Kesehatan. “ drg. Kartini Rustandi, M.Kes Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Yanfar, Hotel Universal Bandung, 4 Juni 2014

Kebijakan Yankes Primer KEMENTERIAN KESEHATAN RI SISTEMATIKA PAPARAN Pendahuluan Kebijakan Yankes Primer Peran Yanfar dalam meningkatkan akses dan mutu yankes primer Bapak-Ibu sekalian , Berikut sistematika paparan yang akan saya sampaikan: Saya akan menguraikan mengenai Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan Konsep Yankes Primer Kebijakan Yankes Primer di Era JKN Peran pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Dalam Penutup, Saya akan menguraikan sekilas mengenai monev pelaksanaan JKN dan tantangan ke depan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI PENDAHULUAN

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015 -2019 RPJMN IV 2020 -2025 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes Akses masyarakat thdp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap Akses masyarakat thdp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia KURATIF-REHABILITATIF VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN PROMOTIF - PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan 4

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap VISI 7. Lansia 1. Ibu hamil 2. Bayi 3. Balita 4. Usia sekolah 5. Remaja 6. Usia produktif Screening bayi baru lahir Iimunisasi, vit A, PMT UKS Kespro Kesja KURATIF-REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan 5

RPJPN BIDANG KESEHATAN 2005 – 2025 Sasaran UHH 69 – 73,7 Thn AKB 15,5/1000 kelahiran hidup AKI 74/100.000 kelahiran hidup Prevalen Gizi Buruk 9,5 % Strategi Pembangunan Berwawasan kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Pengembangan Upaya dan pembiayaan kesehatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDM kes Penanggulangan Keadaan darurat kesehatan RPJM BIDANG KESEHATAN 2010 - 2014 Arah Pembangunan AKSES masyarakat thp yankes yang BERKUALITAS telah lebih berkembang dan meningkat Fokus : KIA dan KB Promkes Ketersediaan sarana prasarana kesehatan Ketersediaan obat Perlindungan kesehatan JKN MDG’s Pelayanan Kesehatan Primer Kesinambungan keterpaduan RPJM BIDANG KESEHATAN 2015 - 2019 Arah Pembangunan Akses masyarakat terhadap YANKES YANG BERKUALITAS telah mulai mantap JKN MDG’s Pelayanan Kesehatan Primer

TANTANGAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN Desentralisasi Perencanaan, Manajemen Akses, jangkauan dan Disparietas Keterbatasan Kualitas SDM Fokus Pelayanan Primer pada Upaya Kuratif Alokasi Anggaran Anggaran Kesehatan belum sesuai UU Kesehatan Singkronisasi kebijakan Pusat-daerah Yankes menjadi objek Retribusi Daerah Koordinasi Data & Informasi Pola Pendidikan nakes dan Tuntutan kebutuhan Daerah T/ST

KEBIJAKAN YANKES PRIMER KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKAN YANKES PRIMER

SISTIM PELAYANAN KESEHATAN SKN 2012 Perpres 72/2012 PELAYANAN TERSIER INA CBGs PELAYANAN SEKUNDER UKM UKP Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan kita (sesuai dengan dengan Perpres 72 tahun 2012), terdiri dari UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan), dengan jenjang mulai dari Usaha Kesehatan Berbasis masyarakat, pelayanan primer, pelayanan sekunder dan pelayanan tersier. Semua ini masuk dalam suatu sistem kesatuan yang utuh. KAPITASI KABUPATEN/KOTA JKN PELAYANAN PRIMER BOK DUKUNGAN PUSAT MASYARAKAT PERILAKU HIDUP SEHAT ATAU PARADIGMA SEHAT TERWUJUD

MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ? Tulang punggung pelayanan kesehatan Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan Primer merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan, yang terdiri dari UKM dan UKP Titik Berat pelayanan kesehatan primer adalah : Pelayanan Promosi dan Prevensi UKM yang menitik beratkan pada Promosi Prevensi di masyarakat akan mendorong peningkatan peran serta dan kemandirian masyarakat untuk mengatasi berbagai faktor resiko kesehatan UKP yang dilaksanakan pada pelayanan Keseatan Primer akan menapis pasien yang tidak perlu mendapat pelayanan rujukan. Hal ini akan mengurangi biaya pelayanan kesehatan di tingkat sekunder yang relatif lebih mahal Pelaksanaan pelayanan kesehatan primer di masing2 wilayah akan dipengaruhi berbagai faktor antara lain : Kondisi geografis dan demografis Kemampuan fiskal daerah dan individu Status kesehatan masyarakat Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya Perlu kita pahami kondisi pelayanan kesehatan diindonesia saat ini (hiperlink) Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : Kondisi geografis dan demografis Kemampuan fiskal daerah dan individu Status kesehatan masyarakat Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya

UKP UKM UKW PILAR I: Reformasi Cakupan Semesta PILAR II: Reformasi Yankes PILAR III: Reformasi Kebijakan Publik PILAR IV: Reformasi Kepemimpinan 1. Peningkatan kualitas & ekuitas kesehatan 2. Responsif 3. Proteksi resiko sosial & finansial 4. Peningkatan efisiensi 5. Yankes 6. SDM Kesehatan 7. Sistem Informasi Kesehatan 8. Akses utk pengobatan esensial 9. Pendanaan 10. Kepemimpian PEMERATAAN UPAYA KESEHATAN PENEKANAN PADA UPAYA PREVENTIF MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT MELIBATKAN KERJASAMA LS PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

KONSEP WILAYAH YANKES PRIMER PENDEKATAN Wilayah KONSEP WILAYAH YANKES PRIMER Rujukan UKM UKBM FASKES PRIMER POSYANDU POSLANSIA POSKESDES POS MAL DES POS UKK Klinik Pratama Apotik Puskesmas Lab dr/drg mandiri BPS Dinkes Kab/Kota Rumah Sakit Pustu Pembinaan/koord Jejaring Pencatatan-Pelaporan Rujukan UKP FASKES RUJUKAN Klinik Utama

AKREDITASI PENINGKATAN KUALITAS FASKES TINGKAT PERTAMA KONSEP PENINGKATAN KUALITAS FKTP MELALUI AKREDITASI Peningkatan kualitas fasyankes primer melalui: Kesiapan sistem dan pedoman pelayanan Pemenuhan sumber daya di faskes primer Kredensialing & Rekredensialing faskes primer Kendali mutu dan kendali biaya Akreditasi faskes primer Penyediaan Dokter Layanan Primer Dan Revitalisasi Puskesmas

JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN PERMENKES, 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Ps 2 ( 2) PUSKESMAS ATAU YANG SETARA; PRAKTIK DOKTER; PRAKTIK DOKTER GIGI;  KLINIK PRATAMA ATAU YANG SETARA; DAN RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA ATAU YANG SETARA. Hadirin yg saya hormati Untuk fasilitas Pelayanan kesehatan primer atau Tk.1, terdiri dari : Puskesmas Klinik Pratama Praktek dokter mandiri Praktek dokter gigi mandiri Namun karena masalah distrubusi faskes dan tenaga kesehatan yang tidak merata, maka untuk meningkatkan akses pelayanan, bagi Bidan dan Perawat dimungkinkan jadi jejaring pelayanan kesehatan TINGKAT PERTAMA namun TIDAK menjadi PPK I. Pelayanan yang diberikan mengacu pada kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. ( permenkes 71/2013, psl. 8, ayat 1) Catatan : Bidan dan Perawat dimungkinkan jadi jejaring pelayanan kesehatan TINGKAT PERTAMA namun TIDAK menjadi PPK I. Pelayanan yang diberikan mengacu pada kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan

KEDUDUKAN/POSISI & PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan medik. Kedudukan dan peran faskes primer di era JKN yaitu sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan medik. Di era JKN, kecuali dalam kondisi gawat darurat, semua peserta harus melalui faskes primer. Jika diperlukan untuk dirujuk, maka peserta akan memperoleh pelayanan di tingkat lanjutan (Rumah Sakit). Di ERA JKN : KECUALI GAWAT DARURAT, SEMUA PESERTA HARUS MELALUI FASKES TK. PERTAMA BARU DAPAT MEMPEROLEH PELAYANAN DI TINGKAT LANJUT (RS)

FASKES TINGKAT PERTAMA KEMAMPUAN UKP FASKES TINGKAT PERTAMA Pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: Administrasi pelayanan; Pelayanan promotif dan preventif; Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium Tingkat pratama; dan Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. Pertolongan persalinan : persalinan normal atau dengan penyulit bagi Puskesmas poned

Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Primer (Permenkes No.5/2014) 155 Jenis Penyakit Tingkat kemampuan dokter mampu mendiagnosa, melakukan penatalaksanaan tuntas/sementara dan melakukan rujukan yang tepat sesuai indikasi

PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAMPAK MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRI Penurunan AKI, AKB, Gizi Buruk Meningkatkan UHH 18. TERSEDIANYA DANA BIDANG KESEHATAN YANG PROPORSIONAL UNTUK UKM DAN UKP*) KEUANGAN 2. TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG PARIPURNA Tingkat Kepuasan Masy pd Yankes primer Tingkat kepuasan Nakes di Yankes Primer 3. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PEDULI KESEHATAN % kab/kota yang memiliki UKBM Aktif lebih dari 50 % Tingkat kepedulian Masy pd Kesehatan OUTCOME 5. OPTIMALISASI SISTIM RUJUKAN 4. OPTIMALISASI YANKES PRIMER SEBAGAI GATEKEEPER 7. PENINGKATAN EFEKTIVITAS UKBM 6. REVITALISASI UKM PROSES STRATEGIS YG HARUS DILAKUKAN 8. ADVOKASI PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN KESEHATAN 9. TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI 11. PENGUATAN SISTEM INSENTIF DAN PROMOSI PARADIGMA SEHAT 10. TERWUJUDNYA SISTEM KOLABORASI PENDIDIKAN NAKES 12. TERWUJUDNYA KEMITRAAN YANG BERDAYA GUNA TINGGI 13. TERBANGUNNYA INFORMASI BERBASIS DATA DAN PENGALAMAN (Knowledge management) SUMBER DAYA KESEHATAN 14. TERSEDIANYA SDM YANG KOMPETEN DAN BERBUDAYA KINERJA 15. TERSEDIANYA DUKUNGAN REGULASI YANKES PRIMER 16. TERSEDIANYA SIK TERPADU 17. TERSEDIANYA SPA SESUAI STANDART, OBAT DAN DUKUNGAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDART DAN KEBUTUHAN

Peran Yanfar dalam meningkatkan akses dan mutu yankes primer Ketersediaan tenaga pengelola farmasi di Puskesmas Ketersediaan obat & BHP sesuai standar Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Primer Ketersediaan SPO Sistem perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan ketersediaan obat dan BHP sesuai standar 4. Penggunaan IT untuk pengelolaan obat 5. Evaluasi mutu pengobatan

4/2/2017 Bapak – Ibu yang saya hormati, Demikianlah pokok-pokok penjelasan yang dapat saya disampaikan tentang ” Current Health Care System In Indonesia” Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Universitas Indonesia dalam menyusun Rencana kerja 5 tahun kedapean khususnya dalam pendidikan dokter . Berbagai saran dan masukan kami harapkan untuk perbaikan dan kemajuan pembanguan kesehatan kami harapkan upaya kita bersama dapat mewujudkan visi Kementerian Kesehatan mencapai : Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,