Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

MENYIKAPI PENGADUAN DAN MENANGANI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
HASIL PENILAIAN PPID AWARD
M O N E V Hasil Pemeringkatan Badan Publik Surabaya, 19 Nopember 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG
Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU Nomor 14 Tahun 2008)
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Disampaikan: Martan Kiswoto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Sistem Layanan Informasi Publik
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.
KEWAJIBAN LAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMasi publik
implementasi UNDANG-UNDANG nO 14 tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik
Sistem Layanan Informasi Publik
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Sistem Layanan Informasi Publik
Sistem Layanan Informasi Publik
Hak Memperoleh Informasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN HUKUM KOPERASI.
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Oleh : Ketty Tri Setyorini
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
UU REPUBLIK INDONESIA NO
INDRIYATNO BANYUMURTI
SOSIALISASI UU NO. 14 TAHUN 2008 : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
Pengelolaan Web Info Publik ITB
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd
DASAR HUKUM, TANTANGAN DAN STRATEGI PPID Surabaya, 25 Juli 2016 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR PPID PROV.JATIM Agus dm.
Pengelolaan Web Info Publik ITB
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Transcript presentasi:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. STATISTIK 2. PROFESIONAL JUDGEMENT DASAR PENILAIAN 1. STATISTIK 2. PROFESIONAL JUDGEMENT Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 2

1. Kelengkapan atau disclosure di WEB (100 %) 2. Ketepatan Waktu ASPEK KEPATUHAN DI WEB 1. Kelengkapan atau disclosure di WEB (100 %) 2. Ketepatan Waktu Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 3

4 No. Aspek kepatuhan 1 Informasi profil 2 Ringkasan informasi Program Kegiatan 3 Ringkasan informasi tentang kinerja yang berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya 4 Ringkasan laporan keuangan 5 Ringkasan laporan akses publik 6 Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik 7 Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa, pihak yang bertanggung jawab 8 Informasi tentang tata cara laporan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat publik maupun pihak yang mendapatkan ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan 9 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai undang – undang terkait 10 Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 4

1. Profil No. Aspek kepatuhan 1 Kedudukan atau domisili 2 Alamat lengkap 3 Ruang lingkup kegiatan 4 Maksud dan tujuan 5 Tugas 6 Fungsi badan publik serta kantor unit dibawahnya 7 Struktur organisasi 8 Gambaran umum setiap satuan kerja 9 Profil singkat pejabat structural Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 5

2. Program Kegiatan No. Aspek kepatuhan 1 Nama program atau kegiatan 2 Penangungjawab, pelaksana program , kegiatan , nomer telepon, alamat yang dihubungi 3 Target dan atau capaian program atau kegiatan 4 Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5 Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7 Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat 8 Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan waktu pejabat Badan Publik Negera 9 Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 6

3. Kinerja No. Aspek kepatuhan 1 Realisasi kegiatan yang telah dicapai 2 Realisasi kegiatan yang sedang dijalankan 3 Pencapaian Realisasi Program Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 7

4. Keuangan No. Aspek kepatuhan 1 Rencana dan laporan realisasi 2 Neraca 3 Laporan arus kas 4 Catatan atas laporan keuangan Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 8

5. Akses Informasi No. Aspek kepatuhan 1 Jumlah pemohon 2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik 3 Jumlah permohonan informasi publik seluruhnya 4 Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan 5 Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak 6 Alasan penolakan   Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 9

6. Peraturan (khusus SKPD) No. Aspek kepatuhan 1 Daftar peraturan perundangan yang sudah ditetapkan/dikuasai 2 Keputusan yang telah disahkan atau ditetapkan 3 Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 10

6. Peraturan (khusus KAB/KOTA) No. Aspek kepatuhan 1 Daftar rancangan 2 Tahap pembentukan peraturan perundangan 3 Keputusan yang sedang dalam proses pembuatan 4 Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan 5 Daftar peraturan perundangan yang sudah ditetapkan 6 Keputusan yang telah disahkan atau ditetapkan 7 Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 11

7. Tata Cara Memperoleh Informasi No. Aspek kepatuhan 1 Hak dan tata cara memperoleh informasi publik, 2 Tata cara pengajuan keberatan, 3 Proses penyelesaian sengketa, 4 Pihak yang bertanggung jawab Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 12

8. Info Penyalahgunaan Wewenang No. Aspek kepatuhan 1 Tata cara pelaporan 2 Pihak yang bertanggung jawab 3 Tanggapan laporan Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 13

9. Pengadaan Barang dan Jasa No. Aspek kepatuhan 1 Jenis pengadaan Barang dan Jasa 2 Jumlah pengadaan Barang dan Jasa Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 14

10. Prosedur Darurat No. Aspek kepatuhan 1 Prosedur peringatan dini 2 Prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik Forum Komunikasi PPID | Surabaya, 24 Sept 2013 15