KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
Advertisements

KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
Pengembangan Program Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
Membangun Jenjang Karir Profesi Bidang Transportasi
Pengembangan LSP Pihak 1 pada Pendidikan Vokasi
KONSEP CBT.
KOMPETENSI DIPLOMA 3 KEPERAWATAN
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
KEBIJAKAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG. TOPIK Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kurikulum di LPTKHarapan Ditjen Dikti Kemdikbud.
KERANGKA DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI
SEMINAR SAP DAN GBPP PHP-PTS INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
KERANGKA NASKAH AKADEMIK
Hotel Bintang Griyawisata 9 Mei s/d 13 Mei 2011
KURIKULUM INTI TEKNIK SIPIL BMPTTSSI draft-Februari 2015
MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT
LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Berdasarkan Pedoman BNSP 201, 202, 213, 215, 216 &
LM4. Mengembangkan dan Mendokumentasikan Sistem Manajemen Mutu LSP
Indonesia Kompeten SKKNI SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KKNI DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI OLEH LSP DALAM RANGKA MEMASUKI PASAR KERJA GLOBAL.
LM2.Mengembangkan dokumen sistem manajemen mutu LSP PBNSP 213 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
Daftar Isi Ringkasan Ekeskutif
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017
MEMPERKECIL KESENJANGAN DALAM SKILL MISMATCH
Daftar Isi BAB I. PENDAHULUAN BAB II. UMUM
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
PERANAN KOMPETENSI DALAM MENGHADAPI MEA 2015
KORPUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Inda Mapiliandari Ketua Komisi Pengendalian Mutu Sertifikasi dan Sistem Informasi Badan Nasional Sertifikasi.
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
upaya meningkatkan daya saing SDM Indonesia di Pasar Global
untuk Memperkuat Daya Saing SDM di Pasar Global
Konferensi Kartografi Nasional 1 Desember 2016
LATAR BELAKANG & PEMAHAMAN MENYELURUH
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
SKKNI Kehumasan.
Kemasan Standar Kompetensi Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen SDM
PEMAHAMAN SKKNI- BT-SK-001
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
KONVENSI RANCANGAN KKNI BIDANG Manajemen SDM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
Selamat PAGI GOOD MORNING.
Your Partner in Standardization
Selamat Pagi.
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
GARIS BESAR TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJEMEN SDM
Devinisi Audit Internal
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
Grand Desain Pemenuhan dan Peningkatan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN.
SERTIFIKASI KOMPETENSI
A.B. Mutiara Kerangka Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mengacu KKNI Rumpun Ilmu Informatika & Komputer A.B. Mutiara.
KOMPETENSI SDM LOGISTIK PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG SISLOGNAS
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
“FUNCTION APPROACH” KELOMPOK 2 HANAN SUHENDA A DEKA ERESTIO DAHMAN AGIL MAWAS MUHTAR M JAIN NOVRILIAN.
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
KURIKULUM DAN KERANGKA KOMPETENSI PENDIDIKAN MENENGAH OLEH: KELOMPOK 2 1. ASEP TUTUN USMAN 2. YUFI MOHAMMAD NASRULLAH.
AWARENESS Wawan Darmawan BNSP:02/AUDITOR SMM/V/2016.
MENGHASILKAN LULUSAN SMK YANG KOMPETEN PEMANDU WISATA DI ERA MEA LSP PRAMINDO JAKARTA.
Bahan Diskusi : “Pengembangan KURIKULUM PT sesuai SN DIKTI dan R. I 4
Transcript presentasi:

KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS Indonesia Kompeten KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS Disampaikan oleh: Ir. Surono MPhil Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP RAKERDA PIMPINAN PTS, Jakarta 13-12-2012

ISU-ISU SERTIFIKASI Profesi Standar Kompetensi dan peta kompetensi Sistem asesmen: formatif, sumatif, holistik Skema sertifikasi: KKNI, Kualifikasi Okupasi, Klaster, Unit  pencapaian pendidikan vokasi. Link and match CBT & CBA. Kurikulum berbasis kompetensi. Kelembagaan sertifikasi. TUK (Tempat Uji Kompetensi)  dimensi kompetensi RPL Rekrutmen SDM industri berbasis kompetensi

Ciri-ciri Profesi Terlatih Memberi jasa utk umum Anggota ogranisasi bersertifikat profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia.

KETERPADUAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI MENGEMBANGKAN KOMPETENSI  MENDIDIK/MELATIH SAMPAI KOMPETEN MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI SKKNI

Competent Qualified to perform the process of a job

Collin Powell on Leadership Mgt. 409 - Winter 2001 KOMPETENSI : Spesifikasi dari pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau perusahaan atau lintas industri, sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan. David Lewin

kompetensi Knowledge in the workplace Skills in the workplace attitude Knowledge in the workplace Skills in the workplace Attitude in the workplace

MANFAAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI BAGI INDUSTRI: Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Membantu dan memastikan industri dalam rekruitmen dan mengembangkan karir tenaga berbasis kompetensi  meningkatkan efisensi HRD efisiensi nasional. BAGI TENAGA DAN CALON TENAGA KERJA Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi merencanakan karirnya. Membatu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri

MANFAAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PELATIHAN Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program pendidikan. Membantu memastikan pencapain hasil pendidikan yang tinggi. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserya didik selama proses diklat.

Acuan Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU NO 20/2003 tentang Sisdiknas, UU 12/12 tentang pendidikan Tinggi PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional PP 23/2004 tentang BNSP. PERPRES 8/2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenakertrans nomor 5/2012 tentang Sistem Standardisasi kompetensi Kerja Nasional Permenakertrans nomor 8/2012 tentang Tata Cara Penetapan Standardisasi kompetensi Kerja Nasional Indonesia Guidelines for Development of Regional Model Competency Standards – International Labor Organization, 2006.

Skema sertifikasi: Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

JENIS SKEMA-SKEMA SERTIFIKASI PROFESI Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indoensia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster) Skema Sertifikasi Unit Kompetensi Skema Sertifikasi Profisiensi

KKNI DAN KERANGKA KESETARAANNYA JENJANG PENDIDIKAN FORMAL JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN JENJANG PENDIDIKAN FORMAL KKNI 1 2 3 4 5 7 8 9 6 AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR S2 S1 S3 Sekolah Menengah Umum Profesi Spesialis D I D IV D III D II Sekolah Menegah Kejuruan Subspesialis PROGRAM AKADEMIK KEJURUAN, VOKASI, PROFESI

Skema sertifikasi KKNI SKKNI 6 + Pre-requisites KKNI 1 2 3 4 5 7 8 9 6 Sertifikat 6

Judul Unit Deskripsi unit Elemen KUK Batasan Veriabel PENERAPAN SKKNI KEMAMPUAN TELUSUR DAN EKIVALENSI DENGAN SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP INDUSTRI PENERAPAN PADA ORGANISASI/INDUSTRI Judul SOP Ruang lingkup SOP Langkah-langkah proses Instruksi kerja Spesifikasi sesuai dengan konteks QA Judul Unit Deskripsi unit Elemen KUK Batasan Veriabel Panduan Penialaian PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN KERJA Judul Learning material Ruang lingkup diklat Pencapaian hasil pembelajaran (LO) Kriteria evaluasi belajar Kontektualisasi diklat evaluasi SERTIFIKASI Skema sertifikasi unit kompetensi Ruang lingkup asesmen Elemen asesmen Kriteria pencapaian Kompetensi Kontektualisas asesmen dan spesifikasi Penduan asesmen

Skema sertifikasi OKUPASI Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional SKKNI 6 SKKNI 3 SKKNI 7 SKKNI 4 + Pre-requisites

Skema sertifikasi Klaster/paket SKKNI 2 SKKNI 3 SKKNI 5 SKKNI 4 + Pre-requisites SKKNI 6 Skema sertifikasi klaster

Skema Sertifikasi Unit Kompetensi Pre-requisite

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Kompetensi lainnya: Standar Kompetensi Internasional Standar Kompetensi Khusus

Standar Kompetensi Menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri Dibuat oleh industri Merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan

PEMETAAN KOMPETENSI RMCS Regional Model Competency Standards FUNGSI DASAR (basic function) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI FUNGSI UTAMA (major functions) TUJUAN BISNIS (Bisnisn Purpose) AREA FUNGSI KUNCI (key function area) FUNGSI DASAR (basic function) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI PERMENAKERTRANS 8/2012. RMCS 2006

PETA FUNGSI PENGEMBANGAN ASURANSI KLAIM REASURANSI UNDERWRITING Penerimaan Klaim Pengumpulan & Verifikasi Dokumen Penempatan Reasuransi Treaty Penyelesaian Klaim Penilaian Risiko Pemulihan Klaim Penempatan Reasuransi Fakultatif Pembuatan Keputusan dan Penetapan T/C & premi Pengadministrasian Dukumen Klaim Klaim dan Reasuransi Administrasi Penilaian dan Perhitungan Manfaat Penyusunan Pedoman Underwriting Pricing Reasuransi Memelihara Dokumen Klaim dan Pelaporan Pembuatan Laporan Penjualan (Selling) CONTOH BISNIS ASURANSI Pengumpulan Data Konsultasi (Consultating) Penentuan ada tidaknya tanggung jawab policy Penetapan Tarif Premi dan Keuntungan Penangan Klaim (Claims Handling) Penetapan Kewajiban Aktuaria Penghitungan nilai kerugian Studi Pengalaman Penerbitan Laporan Pemenuhan Kebutuhan (Complying) Laporan ke Regulator Proyeksi Rencana Kerja PENIALAIAN KERUGIAN PIALANG AKTUARIA

CONTOH

CONTOH

Tabel KKNI LEVEL KOMPETENSI UMUM KOMPETENSI INTI KOMPETENSI PILIHAN 9 8 7 6 5 DIPLOMA III  SERTIFIKAT 5 KKNI 4 3 2 1

Dimensi Kompetensi TUK Melaksanakan tugas individu Task Skill Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan Task Management Skills Kemampuan merespon dan mengelola kejadian ireguler dan masalah Contingency Management Skills Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja Job/Role Environment Skills Kemampuan untuk mengdaptasi pesyaratan baru/ standar baru/ regulasi baru (*beberapa negara menyatukan dimensi ini dengan skills for employability) Transfer Skills TUK

Harmonization on Conformity assessment and its traceability International Labour Organization ILO: Guidelines on Competency Standard and certification development International Organization for Standardization (ISO): Standard for QMS Mutual Recognition Arrangement on Competency Standardization and Certification Accreditation Authority Give accreditation to Vocational Education and training organisations ISO 17011 + Technical regulations Accreditation/Certification Authority Give accreditation to Certtification organisations ISO 17011 + technical regulations Vocationa Education and Training Bodies ILO- CBT+ technical regulations Personel Certification Bodies Certify personel ILO-CBA, ISO 17024 + technical regulations PERSONEL (have an assurance) STANDARDS OF COMPETENCE (RMCS)

Bagaimana KKNI dan sertifikasi profesi meningkatkan daya saing PTS KKNI memberikan pedoman penjaminan mutu pencapaian pembelajaran. KKNI dan sertifikasinya membantu PTS meyakinkan kepada masayarakat industri dan masyarakt pada umumnya bahwa pencapaian pembelajarannya adalah sesuai standar. KKNI memastikan kesetaraan atau lebih pencapaian pembelajaran dengan kulifikasi yang dibutuhkan industri. KKNI memberikan kepastian kepada para calon mahasiswa bahwa PTS mempunyai daya saing. KKNI dan sertifikasi profesi memberikan jenjang karir (career path) yang pasti bagi mahasiswa sesuai dengan pilihannya. KKNI dan sertifikasinya memastikan pencapaian kualifikasi profesi sejak di pendidikan tinggi.

REPOSISI PENDIDIKAN PTS UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MEMASTIKAN LINK AND MATCH ANTARA KOMPETENSI LULUSAN DENGAN KOMPETENSI KERJA DENGAN PENERAPAN KKNI DAN SERTIFIKASI PROFESI MENUJU PENDIDIKAN VOKASI  PROFESI  SPESIALIS PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI  MENDIDIK SAMPAI KOMPETEN. MENGHASILKAN PROFESI DENGAN BERSERTIFIKAT KOMPETENSI: KUALIFIKASI KKNI, KUALIFIKASI OKUPASI NASIONAL, KLASTER ATAUPUN UNIT KOMPETENSI. MEMASTIKAN LINK AND MATCH PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA DENGAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI. RPL  MULTI EXIT MULTI ENTRY

POTENSI PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PADA PENDIDIKAN Pengembangan LSP dan Sertifikasi Kompetensi Pihak 1 pendidikan: Tetap memastikan dan menjaga impartiality. Asesmen dilakukan secara formatif, sumatif dan holistik, yg dapat diterapkan pada ujian reguler ataun terpisah Skema sertifikasi sesuai sistem skema sertifikasi nasional. Sertifikasi dapat dilakukan pada setiap unit kompetensi, klaster, KKNI, dan atau Kualifikasi okupasi. Kompetensi setelah sertifikasi dipelihara oleh LSP PIHAK 1 melalui surveilan selama dalam proses pendidikan. Kompetensi dan kualifikasi setelah lulus dapat langsung link and match dilanjutkan dalam LSP pihak ke 2 dan 3.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PADA PENDIDIKAN TINGGI Pemetaan kompetensi sesuai fungsi bisnis/disiplin. Identifikasi dan pengembangan standar kompetensi. Identifikasi Standar kompetensi dalam KKNI Pemetaan dan Pengembangan skema sertifikasi profesi. Pengembagan SDM pengembangan sertifikasi profesi (Perumus standar Pelatih/ pengajar berbasis kompetensi, Asesor kompetensi, pengelola manjemen LSP, auditor LSP, pengembang skema sertifikasi). Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan LSP pihak 1 pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi peserta didik pendidikan. Sosialisasi dan komunikasi, serta me-link-kan dengan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM industri. RPL

ALTERNATIF LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SERTIFIKASI 2013 NO KEGIATAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemetaan kompetensi Pengembangan standar Kompetensi Identifikasi SKKNI kedalam KKNI Pemetaan skema sertifikasi Pengembangan SDM pengembangan KKNI dan sertifikasi profesi (Perumus standar, pendidik berbasis kompetensi, asesor kompetensi, pengelola dan auditor LSP, pengembang skema sertifikasi) Penembangan kurikulum berbasis kompetensi Pengembangan LSP Pihak 1 Pelaksanaan sertifikasi kompetensi Sosialisasi komunikasi dengan industri dalam link and match pengembangan SDM berbasis komnpetensi (RCC, rekrutmen, asesmen, appraisasl, remunerasi berbasis kompetensi) RPL

Terima kasih atas perhatian anda