GLOBALIZATION AND PROFESSIONAL STANDARDIZATION FOR ENVIRONMENTAL HEALTH PRACTITIONERS: INDONESIAN PERSPECTIVE.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
Bab 1 Pemasaran Mengatur Hubungan Pelanggan yang Menguntungkan
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MENERAPKAN PRINSIP PROFESIONAL DALAM BEKERJA DKK XI KEUANGAN 1 DAN 2
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PRODUKTIFITAS KERJA PENGERTIAN :
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
Hubungan antara Moral dan Etika:
Membangun Jenjang Karir Profesi Bidang Transportasi
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENILAIAN KINERJA GURU (Teacher Performance Appraisal)
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PANDUAN PENGEMBANGAN RPP
KONSEP CBT.
KURIKULUM DALAM KONTEKS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR UMUM PEMERIKSAAN
HARAPAN MAHASISWA TERHADAP LAPANGAN PEKERJAAN PANJI BAHARI NOOR ROMADHON.
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
BAB 12 Etika Dalam Kantor Akuntan Publik
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
Sumber Daya Proyek Men (manusia) Material (material)
Revitalisasi Kompetensi Profesi TIK Disampaikan pada Rakornas APTIKOM
ETIKA PROFESI PURWATI.
KEBIJAKAN KEMRISTEKDIKTI TERKAIT AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
untuk Memperkuat Daya Saing SDM di Pasar Global
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Standar Proses Pendidikan
KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
SEMINAR PROFOSAL PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 MAKASSAR Muh.Kasim NIM : PP
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
Selamat PAGI GOOD MORNING.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Selamat Pagi.
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI
BAB 5 MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEKERJA DI BIDANG TI
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
DONGKRAK KARIR LULUSAN PERSPEKTIF SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
KURIKULUM DAN KERANGKA KOMPETENSI PENDIDIKAN MENENGAH OLEH: KELOMPOK 2 1. ASEP TUTUN USMAN 2. YUFI MOHAMMAD NASRULLAH.
Transcript presentasi:

GLOBALIZATION AND PROFESSIONAL STANDARDIZATION FOR ENVIRONMENTAL HEALTH PRACTITIONERS: INDONESIAN PERSPECTIVE

PERAN BNSP UNTUK PROFESIONAL KESEHATAN LINGKUNGAN PADA ABAD 21 Tjepy F.Aloewie Surabaya,13 Desember 2008

LATAR BELAKANG Tiga determinan / faktor resiko isu kesehatan. Penyebaran masalah kesehatan lingkungan termasuk penyakit (flu burung, SARS). Perubahan lingkungan global mempengaruhi kehidupan pada lingkungan lokal. Perubahan iklim membawa implikasi terhadap perkembangan manusia. Pengadaan air yang aman untuk diminum Limbah dari rumah sakit,industri & pertambangan mempunyai potensi membahayakan kesehatan manusia serta merusak lingkungan.

TUJUAN SEMINAR Mendeseminasikan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan & kehidupan masyarakat. Meningkatkan pemahaman konsekuensi kesehatan karena polusi lingkungan. Menciptakan komitmen para profesional bidang kesehatan lingkungan. Informasi kepada publik dan pengambil kebijakan tentang dampak kesehatan dari pencemaran lingkungan. Membangun jaringan komunikasi para profesional bidang kesehatan lingkungan untuk pengembangan ilmu dan penelitian kesehatan lingkungan.

PESERTA SEMINAR INTERNASIONAL Asosiasi Spesialis Kesehatan Linkungan Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Anggota Profesi Kesehatan. Pakar dari Departemen Kesehatan. LSM. Pakar dari luar negeri. International Federation for Environmental Health.

TUNTUTAN GLOBAL Energi terbarukan (menggunakan matahari,dll) Environmental friendly. Tenaga kompeten (sertifikasi kompetensi) Decent work ILO Sumber daya lestari (menanam pohon-pohon) Precisi & akurasi ( Mc Donald,Pizza Hutt )

PEMENUHAN TUNTUTAN STANDARISASI SYSTEM & METODE STANDARISASI SARANA & PRASARANA STANDARISASI SDM (KOMPETENSI KERJA)

NEGARA MAJU SDM DI ASIA CHINA INDIA JEPANG KOREA SELATAN MALAYSIA PHILIPINA SINGAPURA

KEUNGGULAN SDM REGULASI PENGAWASAN TERHADAP REGULASI CINTA PRODUKSI DALAM NEGERI MANAJEMEN SDM PENGHARGAAN KEPADA SDM KEBANGGAAN / CINTA TANAH AIR PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

APA DAN SIAPA BNSP ? LEMBAGA INDEPENDEN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN BERTUGAS MENYELENGGARAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KEANGGOTAAN TERDIRI DARI 15 ORANG UNSUR MASYARAKAT DAN 10 ORANG UNSUR PEMERINTAH DIBENTUK BERDASARKAN PP NO. 23 TAHUN 2004 ATAS PERINTAH UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Visi BNSP Menjadi Lembaga Otoritas Sertifikasi Profesi yang terpercaya dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Terwujudnya tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di pasar kerja nasional dan internasional Peningkatan kualitas dan produktivitas dari organisasi, institusi atau perusahaan yang menggunakan pegawai atau pekerja yang memiliki sertifikasi kompetensi kerja.

Misi BNSP Melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja pada semua bidang profesi. Menjamin mutu kompetensi tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional maupun internasional

YANG SUDAH DILAKSANAKAN BNSP Pemberian Lisensi kepada 33 Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP ). Pemberian Penghargaan kepada 10 Individu & 10 Organisasi / Lembaga. Kerjasama dengan 3 Departemen ( Meneg Pemuda & Olahraga,Diknas & PU ) Kerjasama dengan Overseas Petroleum International Training Organization (OPITO). Kerjasama dengan Malaysia ( Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan, 2006 ).

PENERIMA PENGHARGAAN BNSP COMPETENCY AWARD 2008 OLEH WAPRES RI. 1. Jaka Mulyadi : Prestasi Perorangan Teknisi Industri Otomotif. 2. Asbai : Prestasi PeroranganTeknisi Industri Perkayuan. 3. Stellal Setyadi : Prestasi Perorangan Sektor Pariwisata. 4. Windiyati Nugroho, S. Pd. Dipl Cidesco, MIFA : Prestasi Perorangan Kecantikan Kebugaran. 5. Endang W. Hoyaranda :Prestasi Perorangan Laboratorium Pengujian. 6. William Wirjaatmadja Wongso : Prestasi Perorangan Kuliner Gastronomi. 7. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc : Kontribusi Perorangan Sektor Pertambangan. 8. Drs. I Gusti Putu Laksaguna, CHA. MSc : kontribusi Perorangan Direktorat Pemerintah. 9. Dr. H. M. Basyir Ahmad Syawie (Walikota Pekalongan) : kontribusi Perorangan Pemerintah Daerah. 10. Rudy Hadisuwarno : Prestasi Perorangan Kecantikan Tata Rias Rambut.

11. Hertoto Basuki (BKSP Jateng) : Kontribusi LSM. 12. Dr. Ir. Gibson Sianipar, Ketua LSP IATKI (Ikatan Ahli Ketenagalistrikan Indonesia) : Prestasi LSP. 13. Ir. Henk Subekti D, Eng, Ketua LSP PPT MIGAS (Cepu) : Prestasi LSP. 14. Drs. Yakub Liman, MSEd, Direktur Politeknik Manufaktur Astra : Prestasi Lembaga Pendidikan Pelatihan. 15. Ign. Aria Dewanto, Direktur PIKA Pendidikan Industri Kayu (Semarang) : Prestasi Lembaga Pendidikan Pelatihan. 16. Bambang Triatmoko, Akademi Tehnik Mesin Industri (ATMI Surakarta) : Prestasi Lembaga Pendidikan Pelatihan. 17. DR. Teddy Chandra, SE, MM, LPK Stephen Komputer Pekanbaru : Prestasi Lembaga Pendidikan Kursus. 18. Dra. Yanti S. Hardjoprakoso CHA, Wakil Komisaris Utama (Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang : Prestasi Industri Perhotelan. 19. Dr. Ir. Priyono Eko Sanyoto, DEA (Politeknik Batam) : Prestasi Lembaga Pendidikan Pelatihan. 20. Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc (Pusbin Kompetensi & Pelatihan Konstruksi, Dep. PU : Kontribusi Lembaga Diklat Pemerintah

7 KEBIASAAN MANUSIA YANG SANGAT EFEKTIF KEMENANGAN PRIBADI 1. Jadilah Proaktif 2. Merujuk pada Tujuan Akhir 3. Dahulukan yang Utama KEMENANGAN PUBLIK 4. Berpikir Menang-Menang 5. Berusaha Mengerti Terlebih Dahulu 6. Wujudkan Sinergi PEMBAHARUAN 7. Asahlah Gergaji

MATRIK MANAJEMEN WAKTU MENDESAK TIDAK MENDESAK I. - Krisis - Masalah yang mendesak - Proyek yang digerakkan oleh batas waktu - Laporan tahunan - Pemeriksaan Itjen/BPK,dll - Perintah atasan II. - Pencegahan masalah :KPK,dll - Pengembangan hubungan - Pengenalan peluang baru - Sertifikasi Pegawai Fak Kes Mas - Penghargaan Nas Sist Kes Ling - Membuat REGULASI LINGKES - Sistem Latihan Kerja Nasional III. - Interupsi, beberapa telepon - Melayani tamu non dinas. - Beberapa pertemuan - Urusan yang mendesak - Aktivitas yang populer IV. - Hal-hal sepele, kerja sibuk - Menonton TV. - Beberapa telepon - Pemboros waktu - Aktivitas menyenangkan PENTING TIDAK PENTING

Latar belakang Daya saing Kesejahteraan rakyat Pertumbuhan ekonomi Produktivitas Efisiensi SDM berkualitas STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

KONDISI DULU KONDISI SEKARANG EMPOWER Assc. for BNSP, 2007 20

KETERAMPILAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN JANGKA PENDEK Penelitian menunjukkan dengan sangat jelas bahwa daya saing suatu perusahaan maupun negara tergantung kepada kemampuan tenaga kerjanya, untuk memenuhi tuntutan yang terus-menerus berubah baik domestik, regional maupun internasional misalnya: daya saing produktivitas.

Globalisasi TUNTUTAN YANG HARUS DIPENUHI DI TEMPAT KERJA (WORKPLACE) PADA SAAT INI Globalisasi Perubahan persyaratan yang cepat karena adanya akslerasi perkembangan teknologi Peningkatan kompleksitas dari dimensi suatu pekerjaan

Cycle Diagram of lifelong learning Continual improvement Basic training Training in the work place Expand the competency Lifelong learning Assessment in the work place Certfication

SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETNSI KERJA NASIONAL NAKER KOMPETEN NAKER KOMPETEN LBG. KOORDINASI PELATIHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SE L EKS I K.K.N.I  S.K.K.N.I PROGRAM DIKLAT Berbasis Kompetensi Sarana, Prasarana, Instruktur LEMBAGA DIKLAT/LDP AKREDITASI LALPK LULUSAN UK PENGALAMAN B.N.S.P  L.S.P BNSP LSP TENAGA KERJA

PP 31 th 2006 ttg SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL BAB I .KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,sikap dan etos kerja pd tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang & kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yg selanjutnya disingkat Sislatkernas,adalah keterkaitan & keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja utk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yg menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yg mencakup pengetahuan,keterampilan & sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. 25 25

Bab III.PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA (lanjutan) Pasal 3 Prinsip dasar pelatihan kerja adalah : Berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM; Berbasis pada kompetensi kerja; Tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. Bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat;dan Diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif. 26 26

Bab IV .PROGRAM PELATIHAN KERJA (lanjutan) Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI,Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang. Program pelatihan kerja yg disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNI. Program pelatihan kerja yg tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi. 27 27

WE ARE HERE : Rendahnya tingkat kemampuan daya saing SDM Indonesia dibandingkan dengan negara lain (Existing lower levels of Human Resources capabilities in relation to countries in direct competition with Indonesia) Rendahnya tingkat daya saing global sektor Industri di Indonesia (Existing low levels of global competitiveness within Indonesian Industry sectors)

WE MUST BE HERE : Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki kemampuan berprestasi tinggi Lembaga Uji dan Sertifikasi yang dapat menjamin kualitas tenaga kerja Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki kemampuan lebih tinggi, fleksibel dan fokus kepada pemakai Tujuan-tujuan Kinerja secara Individual, Perusahaan/Industri & Nasional yang menantang Melaksanakan Benchmarking secara berkesinambungan terhadap seluruh Indikator Kinerja di atas

TUJUAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI Mengembangkan kompetensi kerja Individu terhadap standar nasional Memperbaiki kompetensi angkatan kerja Indonesia secara menyeluruh Memperbaiki efektifitas dan kemampuan Perusahaan/Industri di Indonesia terhadap perkembangan baru

SERTIFIKASI Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau regional atau internasional . Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Profesi ? Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia Pandangan lain menganggap bahwa hingga sekarang tidak ada definisi yang memuaskan tentang profesi yang diperoleh dari regulasi dan buku maka digunakan pendekatan lain dengan menggunakan ciri profesi.

Ciri-ciri Profesi Terlatih Memberi jasa utk umum bersertifikat Anggota organisasi profesi bersertifikat Memberi jasa utk umum Terlatih

Apakah Standar Kompetensi itu? Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Cakupan pengetahuan dalam kompetensi Pendidikan formal yang sesuai dengan profesi; Pelatihan-pelatihan yang sesuai dan diverifikasi oleh LSP; Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSP

SIKAP Performa selama ditempat kerja Tanggapan lingkungan kerja Penghargaan Penilaian kliennya Disiplin / ethos kerja SIKAP

PERMINTAAN UJK / SERTIFIKASI MEKANISME SERTIFIKASI KOMPETENSI BNSP LISENSI SERTIFIKASI PENETAPAN ASESOR KOMPETENSI PANITIA TEKNIS LSP PENUGASAN PENUGASAN PENGUJIAN VERIFIKASI VERIFIKASI TUK LDP MASYARAKAT PERUSAHAAN PERMINTAAN UJK / SERTIFIKASI

Manfaat Sertifikat Kompetensi Bagi Industri Membantu dalam rekruitmen Dipakai untuk membuat uraian jabatan Dipakai sebagai dasar penilaian unjuk kerja Dipakai sebagai dasar pengupahan Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri

YANG DIHARAPKAN DICAPAI Pendidikan /pelatihan berdasarkan PP 31 th 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Regulasi tentang Kesehatan Lingkungan. Pengawasan yang baik terhadap Regulasi. Penghargaan terhadap pencapaian hasil Lingkungan Kerja yang baik.

Thank You For Your Attention The End Thank You For Your Attention