IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN PENGOBATAN RASIONAL DAN OBAT GENERIK
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Expanding Maternal and Newborn Survival (EMAS)
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG BAIK DI INDONESIA F.Y WIDODO
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
KEGIATAN SUBDIT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TAHUN 2014
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
SUB DIREKTORAT FARMASI KOMUNITAS
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS)
Subdit Farmasi Klinik.
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Danik Dwiyanti.
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Best Practices on Regulatory Impact Analysis
Konseling dan PIO Hening Pratiwi, M.Sc., Apt.
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DITINJAU DARI INDIKATOR PERESEPAN
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Ika Putri R.
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
ADAPTASI PSIKOLOGIS IBU MASA NIFAS
PENGANTAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DAN RUMAH SAKIT
Penyusunan Formularium RS
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
Standar Minimal Pelayanan IFRS
Menuju Kabupaten Sehat
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Pelayanan Informasi Obat
Wahyu Widyaningsih, M.Si., Apt
ISTC Networks Workshops Cilegon, June 12, 2008
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA (PPK) 7 STANDAR, 28 ELEMEN PENILAIAN KARS.
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
Kom III SUHARI MM.
KEBIJAKAN OBAT  .
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT (PKPO)
PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
PROGRAM NASIONAL.
INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP)
SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)
MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN EDUKASI (MKE )
SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)
Sistem informasi kesehatan
KETRAMPILAN FARMASI KLINIK
ETIKA PROFESI KESEHATAN MASYARAKAT
SURVEILANS GIZI. PENGERTIAN Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis, terus- menerus dan.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
SUB KOMITE MUTU Pemilihan Indikator Mutu unit dan RS Pengumpulan data indikator mutu unit.
SWAMEDIKASI MASYARAKAT DISAMPAIKAN UNTUK PROGRAM GARDA SELAMAT
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI

PENGERTIAN : PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) Apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang adequate dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat banyak.

LATAR BELAKANG Lebih dari 50% obat-obatan di dunia diresepkan dan diberikan secara tidak tepat, tidak efektif, dan tidak efisien Terbalik dengan kondisi tersebut diatas, 1/3 penduduk dunia kesulitan mendapatkan akses memperoleh obat esensial harus dilakukan upaya untuk tercapainya “cost effective medical intervention”

PENGGUNAAN OBAT RASIONAL, WHY? Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat sebagai salah satu upaya cost effective medical interventions Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan pasien Meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien) terhadap mutu pelayanan kesehatan

POR MEMENUHI PRINSIP TEPAT DIAGNOSIS DAN TEPAT INDIKASI SESUAI DENGAN INDIKASI PENYAKIT TEPAT PEMILIHAN OBAT TEPAT DOSIS TEPAT CARA PEMBERIAN TEPAT INTERVAL WAKTU PEMBERIAN TEPAT LAMA PEMBERIAN WASPADA TERHADAP EFEK SAMPING OBAT TEPAT INFORMASI TEPAT PENILAIAN KONDISI PASIEN OBAT YANG DIBERIKAN HARUS EFEKTIF DAN AMAN DENGAN MUTU TERJAMIN SERTA TERSEDIA SETIAP SAAT DENGAN HARGA TERJANGKAU TEPAT TINDAK LANJUT (FOLLOW UP) TEPAT PENYERAHAN OBAT (DISPENSING) PASIEN PATUH TERHADAP PERINTAH PENGOBATAN YANG DIBUTUHKAN MEMBUTUHKAN INFORMASI OBAT YANG BENAR DAN LENGKAP

PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TEPAT PENILAIAN KONDISI PASIEN INDIKASI JENIS OBAT DOSIS, CARA & LAMA PEMBERIAN INFORMASI DIAGNOSIS HARGA TERJANGKAU KEPATUHAN PASIEN WASPADA ESO

PENGGUNAAN OBAT DIKATAKAN TIDAK RASIONAL, APABILA : Polypharmacy Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dosis dan indikasinya Penggunaan injeksi yang berlebihan Pemberian resep yang tidak sesuai dengan indikasi klinis dan diagnosis Swamedikasi yang tidak tepat

STRATEGI PENINGKATAN POR EDUKASI REGULASI/KEBIJAKAN MANAJERIAL FINANSIAL

UPAYA UNTUK MENDORONG POR STRATEGI REGULASI Menyusun pedoman/standar klinis Menyusun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) Menyusun peraturan/legislasi yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten

UPAYA UNTUK MENDORONG POR STRATEGI EDUKASI Informasi tentang obat yang diberikan secara independen dan transparan. Pelatihan farmakoterapi berbasis penyelesaian masalah (problem-based) bagi mahasiswa FK dan Farmasi Pelatihan berkelanjutan sebagai persyaratan kredit profesi.

Lanjutan strategi edukasi Pemberdayaan kepada Tenaga Kesehatan dan Masyarakat tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan obat dengan metode CBIA (Cara Belajar Ibu Aktif). Program ini telah dilakukan di 9 propinsi sejak tahun 2008 – 2009 yaitu di propinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Banten, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

KEGIATAN METODE CBIA

UPAYA UNTUK MENDORONG POR 3. STRATEGI MANAJERIAL Membangun sistem : lintas program dan lintas sektoral untuk mengkoordinasikan kebijakan POR Membentuk komite farmasi dan terapi di rumah sakit dan tingkat kabupaten Supervisi, audit dan umpan balik Mengurangi praktik pemberian insentif berlebihan kepada petugas kesehatan

UPAYA UNTUK MENDORONG POR 4. STRATEGI FINANSIAL Analisis Biaya POR di Puskesmas Cost Effectivienes obat di Rumah Sakit 14

PENGGUNAAN AB YANG TIDAK RASIONAL NASIONAL SARANA YANKES MASYARAKAT INDIVIDU CORE PROBLEM PENGGUNAAN AB YG TIDAK RASIONAL << pengetahuan ilmiah ttg AB Pengaruh ind farm (promosi) << komitmen dr manajemen Perilaku nakes utk diakui pasien Nakes mengikuti senior Pelatihan POR # mengubah perilaku Biaya kes relatif tinggi Pengawasan dist obat lemah Jenis AB tidak dibatasi (-) law enforcement thd pedoman pengobatan yg EBM Standar pengobatan yg ada (-) dikenal Belum ada standar pengbtn khusus AB Lemahnya monitoring thd indikator (-) kerjasama lintas sektor Kemudahan mendapat AB << info pd masyarakat Lemah pengawasan & sangsi hkm << pengetahuan masyarakat << info AB dari nakes Pengalaman empirik Faktor ekonomi masy

PENGGUNAAN OBAT ESENSIAL NASIONAL SARANA YANKES MASYARAKAT INDIVIDU Konsepsi KONAS terbatas pd birokrat OE jarang diresepkan nakes OE tidak lengkap di IFRS & Aptk Kepercayaan (beliefs) : Obat murah = tdk bermutu Manfaat ONE lbh baik CORE PROBLEM : OBAT ESENSIAL (OE) KURANG DIMANFAATKAN (UNDER USED) Sosialisasi & implementasi SPM belum optimal Sosialisasi & implementasi SPM belum optimal Komiitmen Pemda tdk berpihak pd pelayanan (health care) tetapi pd sumber PAD (revenue) Obat NE dipromosi dg gencar (detailing)

Bentuk dan kontribusi Informasi Obat terhadap POR Komunikasi/informasi ke media  cakupan luas, meningkatkan pddkan, kesadaran thdp resiko Penggunaan obat yg irrasional , resistensi obat, efek samping obat masyarakat dsb. Informasi melalui pedoman/standar mis: standar pengobatan, formularium, dsb. Sebagai acuan untuk memberikan resep bagi nakes kepada pasien sesuai dgn kondisi klinisnya  Mencegah terjadinya malpraktek Pusat informasi obat dan buletin  sebagai counter informasi bagi dokter thdp informasi dr pabrik obat. Dapat dilakukan pemerintah atau Universitas atau lembaga independen lainnya.

MANFAAT INFORMASI OBAT TENAGA KESEHATAN INFORMASI OBAT PASIEN/ MASYARAKAT PENGAMBIL KEPUTUSAN

REKAPITULASI PROFIL PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI 10 PROPINSI (2006) 19

JUMLAH ITEM OBAT DALAM FORMULARIUM Evaluasi Implementasi DOEN di 15 RS Propinsi (2009) JUMLAH ITEM OBAT DALAM FORMULARIUM 20

PERSENTASE OE DALAM FORMULARIUM RS TERHADAP DOEN Evaluasi Implementasi DOEN di 15 RS Propinsi 2009) lanjutan PERSENTASE OE DALAM FORMULARIUM RS TERHADAP DOEN 21

DATA MONITORING POR DI SUMATERA BARAT 22

DATA MONITORING POR DI SUMATERA BARAT 23

DATA MONITORING POR DI SUMATERA BARAT 24

DATA PERESEPAN DI KABUPATEN OKU – SUMSEL (2009) 25 25

PROFIL POR DI PUSKESMAS (2009) 26

PROFIL POR DI PUSKESMAS (2009) 27

KESIMPULAN Informasi obat yang tepat sangat diperlukan karena merupakan salah satu bentuk kontribusi terwujudnya POR Adalah menjadi kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyediakan informasi obat Informasi obat perlu ditingkatkan terus secara lebih luas dan berkesinambungan 28

TERIMA KASIH