Mubariq Ahmad Diskusi Sore LPEM-FEUI, 18 Maret 2010

Outline  Copenhagen Accord  Kesempatan Indonesia menuju Ekonomi Rendah Karbon  Komitmen penurunan emisi 26% di bawah BAU 2020  Tantangan implementasi

Hasil COP XV UNFCCC di Copenhagen  Copenhagen Accord bukan kesepakatan yang mengikat secara hukum  Diharapkan menjadi legally binding agreement dalam COP ke-16 UNFCCC di Mexico 2010  Peserta COP 15 Copengahen hanya setuju untuk ‘take note of the Accord’

Elemen-elemen Copenhagen Accord  Memberikan rekognisi tentang perlunya, tetapi tidak memberikan komitmen untuk membatasi kenaikan suhu 2 o C  Komitmen mendaftarkan target penurunan emisi negara- negara maju UNFCCC by 31 Januari 2010, tetapi tidak memuat komitmen target penurunan emisi global yang spesifik  Mempertahankan Kyoto Protocol  Membentuk Copenhagen Green Climate Fund dengan ‘balanced allocation’ untuk mitigasi (yang jelas kriterianya) dan adaptasi (yang belum jelas kriterianya)  Membangun mekanisme untuk mendukung dan mobilisasi dana untuk transfer teknologi dan REDD+  Pembentukan registry dan MRV (Measurement, Reporting & Verification) yang terkait dengan aksi dengan dukungan international

Implikasi umum  Kesepakatan stabilisasi emisi pada 450 ppm CO2e belum tercapai  Tidak jelasnya komitmen negara-negara maju untuk secara bersama-sama menanggulang masalah CC pada tingkat global  Inisiatif berisiko bergeser kearah bilateral partnership  Negara berkembang yang dianggap progressive, atau yang mau bersekongkol akan mendapat preferensi bantuan  Nasib sumber daya kelautan makin tidak jelas  Food security issue beyond 450 ppm CO2e

But, Indonesia is in good shape internationally and from macro policy point of view  President SBY’s G-20 speech (diulangi di Copenhagen) on:  Orientasi kebijakan menunju ERK  Komitmen sukarela menurunkan emisi GRK 26% dari skenario BAU 2020  Adaptasi disebut secara tidak spesifik  Banyak yang sudah dilakukan pemerintah sepanjang  Pendirian DNPI  UU Perlindungan dan Pengelolaan LH no. 32/2009  Indonesian Climate Change Trust Fund  Indonesian Sectoral Road Map to Climate Change  Second National Communication on Climate Change  Membuka diri untuk berbagai studi ERK  Akses ke mekanisme pendanaan FCPF, CTF, FIP  Meminta Climate Change Policy Loan (AFD, JICA, WB) untuk menutup defisit umum APBN

26 % (Dana Dalam Negeri) BAU tahun 15% (Dana Bantuan Luar) 41 % (Pengurangan Emisi Total) Target Reduksi Emisi: Indonesia Gton CO2-eq 7

Rencana Penurunan Emisi Indonesia (28/01/10) SektorEmisi Netto 2020 (Giga ton CO2e) Rencana Penurunan Emisi (Giga ton CO2e) Rencana Aksi 26%15% (Total 41%) Lahan Gambut Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan Limbah Pengelolaan sampah dengan 3R dan Pengelolaan limbah terpadu di perkotaan Kehutanan RHL, HTI, HR, Penged. Kebakaran Hutan, Pemberantasan Illega Logging, Pencgh deforestasi, dan pemberdayaan masyarakat Pertanian Intro varitas padi rendah emisi, efisiensi air irigasi, peggunaan pupuk organik Industri Efisiensi ennergi, penggunaan renewable energi, dll Tranportasi0.008 Penggunaan biofuel, mesin dg standar efisiensi BBM lbh tinggi, memperbaiki TDM, kualitas transpotasi umum Energi Demand Side Management, efisiensi Energi, Pengembangan renewable energi Total

Profil emisi 2005 dan 2020 (giga ton)

Distribusi beban dan perbandingan proporsi emisi Skenario penurunan emisi 26%Emisi 2020 dengan Skenario penurunan 26% Emisi 2005 Emisi 2020 dengan scenario BAU

Pemerintah berusaha serius ……  Mengarus-utamakan isu perubahan iklim dan komitmen penurunan emisi ke dalam RPJM  Mengakses dana-dana ‘climate finance’ yang ditawarkan berbagai lembaga keuangan untuk mendorong transisi menuju ERK  Sektor energi sebagai prioritas utama (perlu USD 12 Milyar hanya untuk geothermal)  Sektor kehutanan mendapatkan jatah investasi terbesar  Menggunakan proses penyusunan program pelaksanaan komitmen 26% penurunan emisi dan Climate Change Policy Loan untuk konsolidasi/rasionalisasi kebijakan sektoral

Is GOI on the right track to LCE ?  Macro view:  YES, definitely  Micro view:  See if devils in the details will derail or slow us down

Namun perlu mengatasi tantangan …  Policy distortion  With or without vested interest  Vested interest gains from status quo  Rent seeking attitude in programming  Penggunaan konsep net emission dapat mengaburkan prioritas dan tujuan  Menurunkan emisi vs. sekuestrasi karbon  Sektor kehutanan: konversi hutan alam vs. tanam  Sektor energi: 2 x MW coal-based vs. panas bumi dan upaya energi effisiensi di sektor industri  Institutional challenges  Tenure over land and carbon assets  Resolving fighting within and inter institutions  Distributing the climate cake: revenues from carbon trading  Overall governance issue

Key intervention areas  Forestry and land use (including peat land)  Forest land management system  Forest law enforcement  Realigning incentive schemes  Controlling forest/land fire  Energy and transportation  Energy pricing  Investment climate  Technology and fuel standard  Mass rapid transportation system (rail vs. highway)  Adaptation: dealing with productivity loss and resilience to climate related disaster  Agriculture  Marine and coastal management  Financing  Mobilizing private sector participation  Debottlenecking risky investment

Penutup: two caveats  Climate policy is economic policy  Uncertainty is the basis to do more, not to wait without action !