GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERENCANAAN & PENGANGGARAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV Penyusunan Rancangan APBD BAB V Penetapan APBD (Permendagri 13 tahun 2006) BAB XI Akuntansi Keuangan Daerah BAB XII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Permendagri 13 tahun 2006) PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN BAB VII Pelaksanaan APBD BAB IX Pengelolaan Kas BAB X Penatusahaan Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006)

PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN PENERIMAAN (PENDAPATAN) PENGELUARAN (BELANJA)

PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Perda APBD Per KDH Penjabaran APBD DPA Anggaran Kas PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Pendapatan Daerah Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Bank Pemerintah, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, Kantor Pos

Pendapatan melalui Bendahara Wajib pajak/wajib retribusi menyetorkan uangnya ke Bendahara Penerimaan sesuai dengan yang tertera dalam SKP/SKR atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran atau bukti lain yang sah Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan ke kasda paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan STS Permendagri 55 th 2008

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan secara tunai Proses penerimaan tunai Surat Tanda Bukti Pembayaran Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Buku Penerimaan & Penyetoran Proses penyetoran ke Kas Daerah STS Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan melalui rekening Bank Bendahara Penerimaan di rekening bank Bendahara Nota Kredit/ Informasi lain dr Bank Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Buku Penerimaan & Penyetoran Transfer (penyetoran) ke Kas Daerah STS Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan melalui Kas Daerah Penerimaan di rekening Kas Daerah Slip Setoran/ Bukti Lain yang sah Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Buku Penerimaan & Penyetoran

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan Pembantu Penerimaan secara tunai Proses penerimaan tunai Surat Tanda Bukti Pembayaran Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Buku Penerimaan & Penyetoran Proses penyetoran ke Kas Daerah STS Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD Bendahara Penerimaan PPKD Penerimaan di rekening Kas Daerah Nota Credit/ Bukti Lain yang sah Pengisian Buku Penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD

Penatausahaan Penerimaan Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Penerimaan

Penerimaan Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Penerimaan Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Penerimaan Penerimaan

Penyetoran Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Penerimaan Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Penerimaan Penyetoran

Pengembalian Pendapatan Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Penerimaan Pengembalian Pendapatan

Buku Penerimaan dan Penyetoran Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Penerimaan Buku Penerimaan dan Penyetoran

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN SPM SP2D Pengelolaan Kas & Belanja SPP UP/GU/ TU DPA Anggaran Kas SPD SPM SP2D Pelaksanaan Pekerjaan SPP LS

(SPP) Surat Permintaan Pembayaran SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran atas suatu belanja Pengajuan SPP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada PA/KPA melalui PPK Didasarkan kepada SPD yang telah dikeluarkan Ada 4 jenis SPP yaitu: UP, GU, TU dan LS Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 198 s/d 210

(SPM) Surat Perintah Membayar SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD Dokumen ini dibuat oleh PPK berdasarkan SPP telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SPM diotorisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 211 s/d 215

(SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD SP2D adalah spesifik  satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM SP2D dapat diterbitkan jika: Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D: Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 216 s/d 219

PENCATATAN TRANSAKSI -Uang Persediaan- SPD SPP SPM SP2D Belanja SPJ UP BP Kas Tunai BP Bank BP Pajak BP Panjar BP Rincian Obyek BKU

PENCATATAN TRANSAKSI -LS- SPD SPP SPM SP2D Pelaksanaan Kegiatan Dokumen2 BP Kas Tunai BP Bank BP Pajak BP Panjar BP Rincian Obyek BKU

SPD Main Penganggaran SPD

Penatausahaan Pengeluaran Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Pengeluaran

SPP UP Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Pengeluaran SPP Uang Persediaan SKPD

SPM Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Pengeluaran SPM

Pergeseran Uang Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Pengeluaran Pergeseran Uang

Panjar Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Pengeluaran

Belanja Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Pengeluaran

Pertanggungjawaban UP/TU Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Pengeluaran Pertanggungjawaban UP/TU

Pelimpahan UP Main Pelaksanaan dan Penatausahaan Penatausahaan Pengeluaran Pelimpahan UP

Struktur SAPD LAPORAN KEUANGAN PEMDA SATUAN KERJA PPKD SATKER DAN PPKD NERACA LRA LAPORAN ARUS KAS CATATAN ATAS LAP KEUANGAN

SIKLUS AKUNTANSI Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Laporan Keuangan

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 241 s/d 265 1. Akuntansi Satker Akuntansi di Satker dilakukan oleh PPK SKPD/ SKPKD PPK-SKPD menjurnal: SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas. SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas. Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum. Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum Jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar SKPD, yang dijadikan dasar untuk membuat Neraca Saldo SKPD Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 241 s/d 265

Akuntansi Satker (lanjutan) Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh PPK SKPD kepada PA untuk diotorisasi PA menyerahkan Laporan Keuangan SKPD yang sudah diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 241 s/d 265

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 266 s/d 289 2. Akuntansi PPKD Akuntansi PPKD dilakukan oleh Fungsi Akuntansi Pemda yang biasanya dilakukan secara khusus oleh Bidang Akuntansi di SKPKD Akuntansi PPKD mencatat transaksi-transaksi Pemda dan juga transaksi yang muncul dalam posisinya sebagai konsolidator Seperti halnya Akuntansi Satker, Akuntansi PPKD juga melaksanakan siklus yang sama: Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo dan Laporan Keuangan Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 266 s/d 289

Akuntansi PPKD (lanjutan) Di Akhir periode, Akuntansi PPKD akan menghasilkan laporan keuangan berupa : Laporan Realisasi Anggaran Neraca PPKD Catatan atas LK Laporan Keuangan PPKD (parents balance sheet) juga berfungsi sebagai kontrol dan alat penggabung di akhir periode Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 266 s/d 289

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1 BKU BP Kas Tunai BP Bank BP Pajak BP Panjar BP Rincian Obyek Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN PEMDA Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi

Worksheet Konsolidasi NS SKPD Stlh Penyesuaian NS PPKD stlh Penyesuaian WORKSHEET KONSOLIDASI LRA Pemda Neraca Pemda Jurnal Eliminasi

Penyusunan Laporan Keuangan Pemda WS Konsolidasi LRA Neraca Laporan Arus Kas

Memorial Main Pertanggungjawaban Transaksi Non Kas Memorial

Jurnal Main Pertanggungjawaban Jurnal Konsolidator SP2D

Korolari Main Pertanggungjawaban Transaksi Non Kas Korolari

Konsolidator Main Pertanggungjawaban Jurnal Konsolidator Penyetoran

Saldo Awal Main Pertanggungjawaban Setting Saldo Awal

Modul Penganggaran Aspek konsistensi data perencanaan ke data penyusunan anggaran ( RPJM, RKPD, KUA dan PPAS) Proteksi atas penjabaran pagu anggaran dari program pada seluruh kegiatan turunannya pada dokumen KUA dan PPAS. Struktur unit organisasi yang digunakan pada level terendah adalah SKPD (PA). Struktur rekening yang digunakan mengikuti struktur rekening regulasi dengan level terendah adalah rincian objek belanja dan proteksi bagi redudansi rekening. Memiliki pemisahan pengelolaan rekening PPKD & SKPD. Nilai RKA yang akan dianggarakan tidak boleh melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam KUA/PPA Standar harga menjadi kontrol terhadap belanja setiap SKPD.

Modul Pelaksanan dan Penatausahaan Pelaksanaan anggaran pada rekening tertentu yang tidak memilki Akad dan Perda tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan penyediaan dana dikontrol sesuai dengan posisi anggaran kas yang sudah ditetapkan oleh PPKD Pada permintaan pembayaran tidak dapat melebihi nilai yang sudah di SPD kan dan yang sudah dianggarkan. Meminimalisasi kesalahan penempatan rekening saat pelaksanaan penatausahaan karena rekening disesuaikan dengan rekening yang dianggarakan. Memiliki kontrol nilai penatausahaan dan buku-buku pembantu bendahara. Transaksi penatausahaan sudah dipisahkan antara bendahara dan bendahara pembantu Memiliki otomasi integrasi antara dokumen (TBP – STS, BPK – SPJ & SPJ – SPP GU)

Pertanggungjawaban Penjurnalan dilakukan berdasarkan transaksi yang dilakukan pada penatausahaan. Penjurnalan dilakukan juga pada SKPD, PPKD dan PPKD sebagai konsolidator Memiliki buku besar sebagai kontrol terhadap transaksi yang sudah dibukukan pada rekening di SKPD & PPKD Memiliki Neraca Saldo untuk memastikan bahwa transaksi yang diposting sudah valid. Menghasilkan laporan keuangan SKPD, PPKD & Pemda.

Terima Kasih