Burhan Nurgiyantoro Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
PERAN PPM BAGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT
KKN WAJAR 9 TAHUN KKN WAJAR 9 TAHUN DI KEC. ALASA.
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) PERGURUAN TINGGI
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Burhan Nurgiyantoro LPM-UNY 30 Juni PENDAHULUAN Kurikulum di perguruan Tinggi, juga UNY, sudah berkali-kali diganti (terakhir KBK), tetapi mata.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Burhan Nurgiyantoro LPM Universitas Negeri Yogyakarta Juni 2008.
KULIAH KERJA NYATA DAN PERMASALAHANNYA Burhan Nurgiyantoro LPM-UNY 16 Mei 2009.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
1 2LANDASAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Burhan Nurgiyantoro LPM-UNY 28 Juni Sejak kelahirannya tahun 60-an, yang ketika itu bernama IKIP Yogyakarta, UNY adalah sebuah LPTK Tugas utama.
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
UNIVERSITAS SILIWANGI
KEBIJAKAN UNY: REKAVERI PASCAERUPSI MERAPI Burhan Nurgiyantoro LPM UNY 2 Januari 2011.
STATISTIK PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
OBSERVASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
PERAN KKN-PPL DALAM PEMBENTUKAN PROFESIONALISME GURU
RINA WIDIASTUTIK, EVALUASI TERHADAP PROGRAM CSR PERTAMINA DALAM RANGKA PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DI SD NEGERI 1,2 DAN 3 DESA LEDOK KECAMATAN.
Burhan Nurgiyantoro LPM Universitas Negeri Yogyakarta 5-6 Februari 2011.
Burhan Nurgiyantoro LPM-UNY September 2008
18-20 Maret Sosialisasi KKN PPM DP2M & UHAMKA CAKUPAN KEGIATAN KKN PPM (JUMLAH, MUTU LUASAN SUB KEGIATAN DAN BESARAN BEBAN KEGIATAN)
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
LANJUTAN SASARAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS ADALAH DI JALUR PENDIDIKAN
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Model-Model Pembelajaran di Sekolah Kecil Oleh: Dr. Reddy Siram, M.Pd.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN KKN WAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN: REFLEKSI DAN PERMASALAHAN Burhan Nurgiyantoro Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta 4 Maret 2008

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2006 Tanggal 9 Juni 2006 Isi: Meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat thd penduduk usia 7-12 th atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008 Meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat thd penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008 Menurunnya persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5% pada akhir tahun 2009

PENDAHULUAN Inpres tersebut ditujukan kepada para menteri terkait, gubernur, bupati, sampai dengan para pejabat pelaksana teknis di bawah Dalam pelaksanaannya, mendiknas sampai dengan jajaran birokrasinya tingkat kecamatan menjadi motor pelaku kegiatan Pemerintah merasa tidak mampu melaksanakan tanpa bantuan berbagai pihak, termasuk di dalamnya perguruan tinggi PT digandeng diajak bekerja sama untuk menyukseskanGN-P2WB danGN-P2BA lewat KKN UNY dan UGM termasuk salah dua PT yang digandeng pemerintah untuk melaksanakan KKN untuk mendukung gerakan nasional tersebut

Lanjutan… KKN di perguruan tinggi mempunyai misi pengabdian kepada masyarakat (PPM); jadi, KKN PPM Paradigma KKN harus sesuai berbasis kebutuhan masyarakat (dalam pengertian luas) Untuk itu: KKN yang dipilih adalah KKN Tematik-Kontekstual-Situasional (KKN Tematik) PT menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, bagian dari dan atau mendukung program pemerintah Program pengabdian PT disesuaikan, a.l, dengan program pemerintah Pemerintah kini tengah menggiatkan Gerakan nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 tahun (GN-P2WB) dan Gerakan nasional Percepatan Penuntasan Buta Aksara (GN-P2BA) lewat Inpres di atas

Lanjutan… Untuk menyukseskan GN-P2WB dan GN-P2BA itu pemerintah menggandeng PT Bentuknya KKN Tematik: KKN Wajar dan KKN PBA KKN Wajar mendukung program percepatan penuntasan wajib belajar dikdas 9 tahu, KKN PBA program penuntasan buta aksara Harapannya pada tahun 2008 APK dan APM dikdas 9 tahun mencapai 95%, dan 2009 jumlah warga buta aksara usia 15 ke atas tinggal 5% (7,7 juta orang) Program itu mulia, demi kemajuan masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan, demi masyarakat kurang beruntung tetapi tidak merasa tidak beruntung KKN UNY mendukung program pemerintah tersebut

GERAKAN NASIONAL WAJIB BELAJAR 9 TAHUN Bangsa Indonesia bertekad mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi bangsa yang maju Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun Depdiknas bertekad menuntaskan program wajib belajar 9 tahun pada akhir tahun 2008 (APK minimal 95%) Rata-rata APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs secara nasional baru mencapai 85,22% (2005),88,68% (2006), dan (92,52% (2007) Jadi, masih diperlukan kenaikan APK sebesar 2,48% (±963.890 anak) sampai tahun ajaran 2008/2009 Wajar dikdas penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas Masih ada banyak kabupaten yang APK-nya di bawah 75% atau di bawah 85% Daerah yang masih ber-APK rendah inilah yang menjadi sasaran program penuntasan wajib belajar 9 tahun Perlu dilaksanakannya gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun

Lanjutan… Prioritas sasaran: masyarakat di daerah terpencil, terpencar, dan terisolir, pasca bencana alam, dan daerah-daerah lain yang tingkat APK- nya rendah, tetapi Angka Absolutnya tinggi Faktor-faktor penyebab APK rendah/Angka Absolut tinggi antara lain: keterisoliran kondisi ekonomi budaya/adat keterbatasan daya tampung sekolah kondisi geografis (letak sekolah terlalu jauh) Pelaksanaan gerakan nasional penuntasan wajib belajar Ditjen Mandikdasmen, Direktorat PSMP menggandeng PT Bentuknya: Kuliah Kerja Nyata Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, disingkat KKN Wajar

Mengapa Kerjasama dengan PT? PT dipandang konsisten dalam upaya mengangkat derajat pendidikan bangsa PT (LPTK) penghasil tenaga pendidik dan kependidikan aktif mengangkat permasalahan pendidikan ke dalam kajian pokok akademik Tugas PT relevan dengan upaya penyediaan calon tenaga pendidik dan kependidikan di daerah PT memiliki misi pengabdian kepada masyarakat (terutama yang kurang beruntung) menuju masyarakat yang terdidik Visi Ditjen Mandikdasmen tidak berbeda dengan visi PT PT dijadikan salah satu kepanjangan tangan Ditjen Mandikdasmen Direktorat Pembinaan SMP untuk membantu program penuntasan wajib belajar PT pelaksana KKN Wajar

KKN WAJAR KKN Wajar: Kuliah Kerja Nyata Wajib Belajar KKN Wajar: model pelaksanaan KKN yang program utamanya adalah penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Pelaksanaan di daerah-daerah yang tingkat APK-nya rendah dan angka absolutnya relatif tinggi KKN Wajar dilaksanakan PT bekerja sama dengan Direktorat PSMP dan Pemda setempat (ada 15 PT di Indonesia) Pemda dan PT penyelenggara KKN Wajar haruslah menjalin kemitraan yang sinergis dan saling mendukung

Tujuan Umum KKN Wajar Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menjalin hubungan yang kondusif dan harmonis dengan pemerintah dan masyarakat Mengaplikasikan kompetensi para mahasiswa yang diperoleh di perguruan tinggi dalam kegiatan nyata di masyarakat Ikut bertanggung jawab dalam mengemban visi dan misi perguruan tinggi, terutama membentuk insan cendekia, mandiri, dan bernurai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Tujuan Khusus KKN Wajar Melaksanakan isi kerjasama antara Direktorat PSMP dan PT (via LPM atau LPPM) Memetakan dan mendata penduduk usia 13 – 15 tahun (yang telah dan belum sekolah di SMP) Mengidentifikasi minat lulusan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dalam melanjutkan sekolah Mengidentifikasi sebab-sebab tamatan SD/MI tidak melanjutkan sekolah, sehingga dapat dicari alternatif pemecahan masalahnya Menganalisis hasil pemetaan dan pendataan untuk menentukan usulan pola/satuan pendidikan yang cocok di daerah sasaran

Tujuan Khusus KKN wajar lanjutan… Melakukan penyuluhan tentang wajib belajar 9 tahun untuk calon peserta didik dan msyarakat dengan menggunakan pendekatan dan strategi yang sesuai Meningkatkan daya tampung pendidikan setingkat SMP/MTs melalui pembentukan pola/satuan pendidikan Meningkatkan mutu pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dalam rangka menguatkan ketahanan program wajar dikdas 9 tahun

INDIKATOR KEBERHASILAN KKN WAJAR Tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sehingga GN-P2WB di lokasi KKN berkesinambungan Tersusun peta data yang akurat tentang: Gugus pend. Dasar yang terdiri dr satu/beberapa SMP dengan SD/MI pendukungnya dalam satu daerah jangkauan APK tingkat SMP/MTs danyang sederajat Jumlah anak usia 13-15 th yang telah dan belum mengikuti pend. Di SMP/MTs dan yang sederajat Data individual anak usia 13-15 th yang telah tamat SD/MI/yang sederajat, yang belum masuk SMP/MTs dan data individual anak putus sekolah di SMP/MTs di lokasi KKN Jenis satuan pendidikan tingkat SMP/MTs yang diminati oleh calon peserta

Indikator lanjutan… Teridentifikasi beberapa hal berikut: Penyebab tamatan SD/MI tidak melanjutkan sekolah SMP/MI Minat lulusan SD/MI untuk melanjutkan sekolah, ke SMP/MI, atau yang lain Sumber daya yang ada untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun Ditemukannya solusi thd masalah dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun Meningkatnya kesadaran masy. & pemerintah setempat pentingnya wajar dikdas bagi peningkatan kesejahteraan hidup di lokasi KKN Meningkatnya daya tampung pend. SMP/MI lewat pembentukan satuan pendidikan/pola pend. yang sesuai dengan kondisi & kebutuhan masyarakat Meningkatnya mutu pendidikan SMP/MI/yang sederajat di lokasi KKN sehingga ketahanan program wajar dikdas 9 tahun menguat

Lokasi KKN Wajar Lokasi KKN Wajar adalah kabupaten yang APK tingkat SMP/MTs masih di bawah 95% yang mencakup: APK masih di bawah 75% sebanyak 15 kabupaten APK antara 75% s.d. <85% sebanyak 10 kabupaten APK antara 85% s.d. <95% sebanyak 7 kabupaten

GERAKAN NASIONAL PENUNTASAN BUTA AKSARA Sampai tahun 2006 masih ada sekitar 14 juta orang Indonesia yang buta aksara usia 15 th ke atas tahun Untuk kemajuan bangsa, dan meningkatkan taraf hidup warga, buta aksara harus dituntaskan Tugas penuntasan buta aksara (PBA) itu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan seluruh warga negara: menjadi gerakan nasional Buta aksara kini bahkan telah menjadi isu dunia Deklarasi Dakar: Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. RPJMN DAN RENSTRA DEPDIKNAS 2006: “Tercapainya peningkatan sebesar 95% pada tingkat keaksaraan orang dewasa yaitu kelompok usia 15 tahun ke atas dan perempuan pada tahun 2009”. Jadi, Berdasarkan itu, kita harus lebih cepat baik dari sisi waktu maupun besarnya jumlah sasaran

- Bagi daerah yang persentase penduduk buta aksara 15 INPRES NO.5 Tahun 2006: menggerakkan seluruh komponen masyarakat (pusat dan daerah) sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan PBA Komitmen melaksanakan Inpres No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPBA) - Bagi daerah yang persentase penduduk buta aksara 15 tahun ke atas <5%  diupayakan tuntas pada akhir tahun 2008 tahun ke atas 5-10%  diupayakan tuntas pada akhir tahun 2009 tahun ke atas >10%  diupayakan berkurang minimal setengah dari jumlah penduduk buta aksara tuntas pada akhir tahun 2009 6

BUTA AKSARA DAN PENDIDIKAN SEBAGAI KOMPONEN PENTING HDI Pengeluaran Per Kapita (Purchasing Power Parity) Angka Melek Huruf Orang Dewasa Rata-Rata Usia Harapan Hidup Rata-rata Lama Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Perekonomian HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)

Sosialisasi & Asistensi Penuntasan Wajar Dikdas di Kabupaten IN-1 (LPK-1) ON-1 (LDK-1) IN-2 (LPK-2) MENYUSUN PROGRAM MELAKSANAKAN EVALUASI HASIL ? Program Sosialisasi Prog. Pendataan dan Pemetaan Program Penuntasan Wajar Melaksanakan: 1. Sosialisasi GNPPWB Pendataan dan Pemetaan Data Individu calon LAPORAN AKHIR

REFLEKSI KKN WAJAR UNY UNY telah melaksanakan KKN Wajar di dua Kabupaten luar Jawa: Banjar (Kalsel) dan Nias (Sumut) tahun 2005-2006 (bersama UM, Unesa, dan UPI) Karena dinilai berhasil, KKN Wajar diperluas baik daerah lokasi maupun PT yang dilibatkan (kini 15 PT) KKN Wajar UNY di tiga kabupaten Jawa: Kebumen (2006), dan Purbalingga (2007), Magelang (2006, 2007) Pada tahun 2008 KKN Wajar UNY kembali ke Kabupaten Magelang; lokasi kecamatan yang ditangani harus berbeda pada kecamatan-kecamatan yang APK dan APM-nya rendah KKN Wajar 2006 berlokasi di Kecamatan Bandongan, Kaliangkrik, dan Kajoran; tahun 2007 di Kecamatan Dukun, Candimulyo, dan Pakis KKN Wajar 2008 di Kecamatan Sawangan dan Tempuran KKN Wajar di kabupaten-kabupaten di Jawa: Pola Reguler Artinya, pemerintah sengaja menitipkan program penuntasan wajar dikdas 9 tahun itu lewat kegiatan yang ada di perguruan tinggi

METODE PELAKSANAAN Survei: pengamatan situasi kondisi lembaga pemerintah dan masyarakat Sensus: terjun langsung ke lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan data Wawancara: terhadap aparat pemerintah, tokoh masyarakat, orang tua, siswa, dll yang terkait Penanganan: Informal: penyadaran masyarakat/orang tua tentang pentingnya sekolah, pemerintah setempat Nonformal: pelaksanaan kejar paket A dan B, pelatihan kecakapan hidup, kegiatan olahraga dan seni Formal: peningkatan kualitas PBM, sarana dan prasarana, BOS, beasiswa/sekolah gratis

KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN Di Berbagai Kabupaten, terutama di Magelang Sosialisasi GNP2WB di tiap kecamatan/desa lokasi KKNW Sensus anak usia sekolah SD dan SMP dan sederajat di lembaga resmi pemerintah (Diknas, Depag, sekolah) Sensus anak usia sekolah SD dan SMP di masyarakat dari rumah ke rumah, baik yang sekolah maupun yang tidak Khusus untuk anak yang tidak sekolah: by name, by parent, by address Mendata dan menghitung: angka absolut, APK, APM, angka kelulusan, angka transisi, angka mengulang, angka do, dll. di tiap kecamatan lokasi (semua lengkap dengan lampiran) Mendata dan menghitung komponen pendidikan di SD dan SMP/MTs (jumlah siswa, guru, pendidikan guru, rombongan belajar, ruang kelas, lab, rasio, dll) di tiap kecamatan Membuat pemetaan gugus sekolah dasar dan sekolah menengah dan arus siswa di tiap kecamatan

Lanjutan Kegiatan … Menganalisis semua data yang diperoleh Selain itu juga: Menganalisis semua data yang diperoleh Mengidentifikasi penyebab anak-anak tidak melanjutkan sekolah ke SMP Membuat usulan rekomendasi (pembuatan RKB, USB, beasiswa, perpustakaan, peningkatan SDM, dll) (sebagian rekomendasi tidak diperkuat oleh argumentasi sehingga dinilai kurang baik oleh pihak direktorat) Menyadarkan dan memotivasi orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah (dari rumah ke rumah) Membentuk satgas penuntasan wajar dikdas di lokasi Menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai komponen terkait (pemerintah setempat, tokoh masyarakat, PKK, dll)

Lanjutan Kegiatan … Melaksanakan pembelajaran Kejar Paket A dan B bagi anak-anak putus sekolah Menyelenggarakan bimbingan belajar anak SD dan SMP Membuat video kegiatan Mengadakan dan menggiatkan olahraga (menggairahkan anaak-anak agar mau kembali ke sekolah) Membuat draf laporan Mengadakan seminar temuan mahasiswa di lapangan di tingkat kecamatan dan kabupaten dengan melibatkan berbagai pihak terkait Membuat laporan final untuk Direktorat Pembinaan SMP di Jakarta

Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat Setempat Pemda Magelang (mulai tingkat kabupaten sampai dusun) menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN Wajar UNY Mahasiswa KKNW UNY dinilai mampu membantu program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dikdas 9 tahun KKNW UNY memberikan data yang konkret dan objektif (karena tidak memiliki kepentingan) yang bermanfaat bagi penyusunan peta kondisi pendidikan di Kabupaten Magelang KKNW UNY dinilai berhasil memotivasi dan menyadarkan orangtua dan anak-anak akan pentingnya pendidikan KKNW UNY dinilai berhasil membawa kembali sebagian anak tidak bersekolah untuk kembali ke sekolah KKNW UNY membantu menggairahkan masyarakat dan anak-anak untuk berpikir positif tentang pendidikan

Tanggapan Lanjutan … Mahasiswa KKNW UNY juga bisa bergaul dengan masyarakat setempat dari berbagai lapisan Mahasiswa diterima dengan baik, baik di tempat tinggal maupun ketika datang ke instansi-instansi terkait dan dari rumah ke rumah warga Bahkan, di beberapa kabupaten/kecamatan, pejabat/camat/warga setempat meminta agar kembali UNY mengirim mahasiswa KKN ke sana Ada rasa kebangaan dan kehilangan warga masyarakat ketika mahasiswa KKN berpamitan untuk kembali ke kampus Hal yang semacam tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi mesti diusahakan dengan sikap rendah hati dan mau berkorban

PENUTUP KKN Wajar UNY selama ini dinilai cukup berhasil baik oleh Direktorat PSMP maupun pemda setempat Kita juga layak bersyukur karena dapat membantu program pemerintah demi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung Keberhasilan itu membawa beban: kita harus berusaha untuk mempertahankan dan sekaligus mengoreksi berbagai kekurangan Tujuannya, KKN Wajar tahun ini yang merupakan kegiatan terakhir harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya KKN Wajar UNY tahun 2008 harus lebih baik Mari kita kembangkan citra positif UNY lewat KKN Wajar

TERIMA KASIH Selamat berjuang demi anak bangsa semoga cepat selesai kuliah dan segera mendapat jodoh