DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
MONITORING DAN SUPERVISI
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Perkeretaapian Khusus Fase III Pendekatan yang diusulkan terhadap perubahan peraturan Jakarta 20 Mei 2011.
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MONITORING PINJAMAN BUMN/PT
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance*
Sertifikasi Manajer Risiko
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
Bab 8. Manajemen Risiko Bank Syariah
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Diklat Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
Badan Layanan Umum (BLU)
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Luas Daerah ( Integral ).
PERENCANAAN MANAJEMEN MUTU
Pt.taman wisata candi Borobudur,Prambanan & Ratu Boko
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
Tata cara Penanaman Modal
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
Komite Audit. Perkembangan Keberadaan Komite Audit  Abad ke-19  Inggris  1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit  1978: menjadi persyaratan.
Integrated Risk Management For Managing Bank As a Holding Company
METODE GCG ASSEMENT & SELF ASSEMENT
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
Materi Ke-1: Sejarah Bentuk dan Proses Legislasi di Indonesia
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT PERKEBUNAN NUSANTARA V
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PENGENDALIAN INTERNAL
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
SISTEM AUDIT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Konsep Dasar Manajemen dan Paradigma Manajemen yang Berubah
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Disampaikan pada acara :
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Good Corporate Governance
APLIKASI Good Governance PADA RS PEMERINTAH/DAERAH
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Good Corporate Governance
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
Good Corporate Governance
Faktor Self Assesment GCG Mata Kuliah : Manajemen Resiko Bank Syariah Dosen Pengampu: Gita Danupranata, S.E., M.M.   Disusun oleh: Muhammad Ramdhan ( )
RISK MANAGEMENT Kelompok 6 : AKUNTANSI C Dina Ariandari ( )
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Transcript presentasi:

DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 25 Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan: membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan

Visi Menjadi Perusahaan Perkebunan Yang Tangguh, Mampu Tumbuh dan Berkembang dalam Persaingan Global Misi Mengelola Agroindustri Kelapa Sawit dan karet Secara Efisien Bersama Mitra, Untuk Kepentingan Stakeholders, Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Prinsip-prinsip Corporate Governance dan Menciptakan Nilai Tambah Perusahaan Secara Berkelanjutan SKEP Nomor : 21-SKEP/05.D1/05.10/VIII/2012 : Penyempurnaan Perubahan Sistem Tata Nilai Di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V

KOMITMEN KOMISARIS MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO Pembentukan Komite Investasi dan Risiko sebagai Organ Pendukung Komisaris Penyusunan Piagam Komite Investasi dan Risiko Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan Komite Investasi dan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko Pembuatan Rekomendasi Kepada Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko

KOMITE INVESTASI DAN RESIKO sebagai organ pendukung komisaris

KOMISARIS TELAH MENYUSUN 1. Piagam Komite Investasi dan Risiko 2 KOMISARIS TELAH MENYUSUN 1. Piagam Komite Investasi dan Risiko 2. Pedoman Teknis Pengawasan Investasi dan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Komisaris Merekomendasikan Hal-hal sebagai berikut : Membangun program manajemen risiko secara terpadu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 Permen BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 bekerja sama dengan Komite Investasi dan Risiko. Meningkatkan eselonnya menjadi “urusan” di bawah Bagian Perencanaan dan Pengkajian agar dapat berfungsi secara efektif Unit MR menjalankan fungsi strategis yang bersifat preventif, terutama berkaitan dengan proses perumusan kebijakan MR dan proses evaluasi perencanaan suatu proyek atau suatu rencana kegiatan/transaksi sebelum rencana kegiatan tersebut di-eksekusi, serta proses monitoring atas penerapan manajemen risiko oleh unit kerja operasional (risk taking unit)

PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

STRUKTUR ORGANISASI URUSAN MANAJEMEN RISIKO

KOMITMEN DIREKSI MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO

MOU PTPN V DENGAN BPKP Pengembangan, Penerapan Dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 27 September 2012

Quick Review dengan Tim BPKP Presentasi oleh Tim Counterpart kepada Tim dari BPKP tentang : Proses Bisnis Perusahaan Evaluasi singkat Implementasi manajemen risiko yang telah dijalankan oleh Perusahaan

PELAKSANAAN SOSIALISASI & WORK SHOP MANAJEMEN RESIKO Executive Training : Direksi, Komisaris , Organ Pendukung Komisaris Batam, , 27-28 September 2012

PELAKSANAAN SOSIALISASI & WORK SHOP MANAJEMEN RESIKO Angkatan I : GM, Kabag, Manager, Ka.Unit Batam, 26-28 November 2012

Realisasi Peserta Sosialisasi Sosialisasi/Pelatihan/Wokshop MR Uraian Target Realisasi +/- Komisaris 5 4 1 Direksi Sekretaris Komisaris Komite Komisaris GM Kepala Bagian 15 13 2 Manajer Kebun Inti/Plasma/Pabrik/Kepala Unit 36 35 Asisten Kepala/Maskep Kepala Urusan KP 45 3 42 Kepala Urusan SBU Asisten Administrasi Kebun/Pabrik/Unit 41 Asisten Urusan KP Asisten Urusan SBU Jumlah 223 68 155

Initial Risk Assessment Tim BPKP, Urs Manajemen Risiko dan Tim Counterpart telah mengidentifikasi risiko. Dilaksanakan Secara Simultan bersamaan dengan pelatihan

Time Schedule Penerapan MR Tahapan Yang Belum Terlaksana Tahapan Yang Sedang Dilaksanakan

Kendala Yang Dihadapi pada Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2012 Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan Program Sosialisasi/Workshop Manajemen Risiko.

Review Time Schedule

REKOMENDASI KOMISARIS Berkaitan dengan hasil Inisial Risk Assessment Mereview profil risiko melalui risk assessment yang melibatkan semua unsur perusahaan. Percepatan pelaksanaan road map penerapan manajemen risiko Progress penerapan manajemen risiko dilaporkan secara berkala

Rencana Penerapan Manajemen Risiko selanjutnya

DRAFT KPI 2013 Berdasarkan Surat Wakil Menteri BUMN Nomor : S-308/MBU/WK/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Shareholder Aspiration Untuk Penyusunan RKAP tahun 2013

Roadmap Manajemen Risiko PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) BENCHMARK PTPN III Roadmap Manajemen Risiko PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Stakeholder value 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 2012 2013 Sosialisasi Kesadaran Risiko Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Risiko Evaluasi, Perbaikan & Penyempurnaan implementasi 2014 Managed : Budaya,Sistem, Keahlian & Aplikasi Take off Leading Leading : Budaya, Sistem Keahlian & Aplikasi

Pengintegrasian MR ke dalam Proses Perencanaan/RKAP

Pengintegrasian MR dalam Proses Audit Intern (Risk Based Audit)

Skema Pengintegrasian MR ke dalam Proses Perencanaan RKAP

Take Calculated Risk, That is quite different from being rash Menghitung Risiko Membedakanmu dari Orang Yang Ceroboh

Tujuan Manajemen Risiko BUKANLAH untuk menghilangkan risiko. Jika anda berusaha untuk menghilangkan risiko menjadi TIDAK ADA RISIKO. Maka anda dalam PROSES MEMBUNUH BISNIS anda sendiri. TERIMA KASIH