PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
Evaluasi Penempatan Bidan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab.
PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MDG’S
1. TAHUN 2007 MASIH TERDAPAT 3 DAERAH DI PROVINSI JAMBI YG BELUM MENYERAHKAN RAPERDA KE KANWIL TERMASUK KOTA JAMBI.
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
PENYEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
REKOMENDASI KOMISI IV,V,VI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
Mendorong Peningkatan Akses Perempuan pada Pencegahan Kanker Serviks Tri Hastuti Nur R ‘AISYIYAH Jakarta, 20 Mei 2015.
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Sekretaris PP Aisyiyah
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Disosialisasikan pd toma dan provider.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jawa tengah Kalimantan timur Aceh Sulawesi tengah
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
KEMITRAAN BIDAN DENGAN DUKUN PARAJI
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A

SASARAN RPJMN INDIKATORCAPAIAN (2013)TARGET (2014) ANGKA KEMATIAN IBU359/ /10 5 ANGKA KEMATIAN BALITA32/ /10 3 PREVALENSI GIZI KURANG19,6%`15% JAMINAN KESEHATAN64,6%80,1% JANGKAUAN AKSES SUMBER AIR BERSIH 55%68%

AKI & AKB PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB SDMK Penataan SDMK dengan regulasi (Perda) Finalisasi Perda dan dilaksanakan (sudah berjalan sejak 2013) • Perda dilaksanakan BKD, DPRD, Organisasi Profesi, Akademisi, Institusi Pendidikan • Regulasi pemerataan SDMK oleh pusat Peningkatan kompetensi SDMK disertai pemberian insentif dan mekanisme reward- punishment terkait pelaksanaan dinas  MoU peningkatan kompetensi SDMK dengan FK (c/o Urban Health Program)  Penempatan PPDS tingkat chief di daerah kantong (DTPK)  RS tipe A mengampu RS tipe D  Pelatihan PONED oleh BPPSDMK  Dilanjutkan  BPPSDMK sudah mengalokasikan dana untuk pelatihan sesuai permintaan daerah kepada unit utama pengampu RS Pendidikan, FK, Organisasi Profesi

AKI & AKB PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Pember- dayaan masyarakat Pendampingan bumil risti oleh kader (honor) Sudah dilaksanakan sejak 2013 di Jatim Dilanjutkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, PKK Pemahaman KRR sebagai upaya Promotif Preventif Penurunan AKI Integrasi dengan kegiatan remaja lainnya (Pramuka, PMR, UKS, dll) Dilanjutkan dengan cakupan lebih luas Dinas kesehatan, dinas pendidikan, kwarda, dll Penguatan manajemen Kesehatan Penguatan mutu pencatatan dan pelaporan Sudah dilakukanDilanjutkanDinas kesehatan LogistikAdanya MoU Antara Kemenkes dengan BKKBN terkait ketersediaan alkon pada semua tingkat pelayanan (kemungkinan tersedia di GFK kab/kota) Penguatan terhadap sistem yang sudah berjalan selama ini. Sudah terlaksana pada semua tingkat pelayanan Kemenkes, BKKBN

GIZI KURANG PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Sistem Informasi/ Regulasi/ Manajemen Pelayanan gizi terintegrasi Posyandu terintegrasi dengan PAUD dan BKB Dilanjutkan Kader, Diknas, BKKBN, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan, PKK Kelompok Pendukung ASI DilanjutkanKader, Kelompok Pendukung Gizi Buruk Dilanjutkan Pemberdayaan SKPD terkait Pemberdayaan sumber daya lokal DilanjutkanDinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Dinkes, PKK

JAMINAN KESEHATAN PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Seluruh prov/kab/kota memiliki Jamkes pada seluruh penduduk Sosialisasi Pertemuan pemda dengan stake-holders terkait untuk pemahaman JKN Semua sudah terliput (sosialisasi) Bupati/walikot a, DPRD tk. I/II, BPJS kesehatan Tim monitoring JKN terpadu DilanjutkanDinas Kesehatan, BPJS kesehatan, Organisasi Profesi Asosiasi Terkait, Dinas Sosial, Kanwil Kum HAM, Disnakertrans, Kepala Kesehatan dan Direktur RS TNI POLRI

JAMINAN KESEHATAN PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Seluruh prov/kab/kota memiliki Jamkes pada seluruh penduduk SosialisasiPembentukan Pos JKN SE Gubernur untuk regulasi Bupati/walikot a Regulasi khusus tenaga honorer pemda (pekerja pemerintah non PNS) Solidaritas sosial (pre regulasi) Diusulkan agar tenaga honorer pemda memiliki anggaran penjaminan kesehatan yang pembiayaannya masuk ke bingkai APBN dan APBD BKD, Bappeda, DPRD, SKPD Integrasi Jamkesda (menapis penduduk yang mampu untuk diarahkan menjadi peserta non-PBI) Sedang berprosesSemua telah tertapis Pemda, DPRD, BPJS Kendali mutu SDMK Peningkatan kapasitas SDMK Penyusunan modul Dokter Layanan Primer (DLP) Seluruh dokter PKM telah lulus pelatihan DLP PPSDM, Roren, Asosiasi Profesi, Kolegium

JANGKAUAN AKSES SUMBER AIR BERSIH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Upaya Kesehatan Sanitasi Total berbasis Masyarakat Sudah dilakukan + Stop BAB Award (Otonomy Award) Dilanjutkan Dinas PU, Pemda, BTKL, LH, swasta, LSM Teknologi Tepat Daya dan Tepat Guna Sudah dilakukan + Otonomy Award (Jawa Pos Group) DilanjutkanJawa Pos Group dan Pemprov

TERIMA KASIH