Tata Kelola Pembangunan Mewujudkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Semarang, 9 Februari.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Advertisements

INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Gedung Dharmais, Pengasih, Kulon Progo
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
PELAPORAN KEUANGAN BLU UNPAD
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
Sinergi Auditor dan Auditee dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel Jakarta, 12 September 2013 Rapat Kerja Nasional.
Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Inna Grand Bali Beach 18 Juni 2009
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DRS. J. WIDODO H. MUMPUNI, MBA, AK AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA III
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Pengadaan B/J Pemerintah Pengendalian dan Pengawasannya
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan.
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HASIL SIDANG KOMISI VII
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Sawangan, 24 Februari 2009 D E P A R T E M E N PENDIDIKAN NASIONAL
Langkah-Langkah Audit Manajemen
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH : SURACHMIN, SH
GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KENDAL KENDAL, 19 Oktober 2017
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
audit keuangan negara oleh: KELOMPOK TIGA Mega Prima Novy
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PENGARUH PENGIMPLEMENTASIAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Iga Surya Pradipta 14.G
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
Peraturan Menteri Keuangan
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
Transcript presentasi:

Tata Kelola Pembangunan Mewujudkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Semarang, 9 Februari 2012

  Komitmen Pemerintah RI : Tahun 2012 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) Latar Belakang  Sasaran antara : Laporan Keuangan Instansi (LKI) masing-masing K/L tahun 2011 harus mendapat opini WTP.

- Tidak Menyatakan Pendapat - Wajar Dengan Pengecualian - WTP-Dengan Paragraf Penjelasan - WTP Opini BPK RI Data K/L selain BA 999

  2008 : Wajar Dengan Pengecualian 2009 : Tidak Menyatakan Pendapat 2010 : Tidak Menyatakan Pendapat Lap. Keu Kemenkes  Target 2011 : Wajar Tanpa Pengecualian

Penyebab Disclaimer  L/K tidak sesuai Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP),  Penyajian pelaporan kurang lengkap,  Tidak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  Lemahnya Sistem Pengendalian Intern.

..…tidak sesuai SAP  PP 24 Tahun 2005 tidak berlaku (Cash Toward Accrual).  Berlaku PP 71 Tahun 2010 Masa tenggang implementasi : 4 tahun

..…Penyajian Pelaporan  Kuantitatif, merupakan hasil aplikasi  Karakteristik kualitatif : 1)Relevan 2)Andal 3)Dapat dibandingkan 4)Dapat dipahami

..…kepatuhan  penyimpangan administrasi  pelanggaran atas perikatan perdata  penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana  ketidakpatutan yang signifikan.

..…pengendalian intern  PP Nomor 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus mampu memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi”

Langkah awal  Deklarasi ”Raih WTP 2012” untuk Laporan Keuangan Tahun 2011  Penetapan 14 strategi memperoleh predikat WTP

Satker - Jawa Tengah Jenis Kewenangan SatkerJumlah • Dekonsentrasi6 • Tugas Pembantuan – Dinkes Kab/Kota 37 • Tugas Pembantuan – RSUD8 • Kantor Daerah15 Total66 Tahun Anggaran 2011

perbaikan L/K  Tindak lanjut temuan BPK  Pengelolaan aset  PMK 125/2011, Pengelolaan BMN Dekon dan TP sebelum TA 2011  KMK 271/2011, Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada K/L.

Kunci Keberhasilan  Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai.  Penyatuan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi  Loyalitas  Kesediaan untuk bekerja keras atas nama organisasi * Michael amstrong,“managing people”

TERIMAKASIH