KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Budaya politik di indonesia
Advertisements

UU No. 11 tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No
MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
PARTAI POLITIK.
PARTAI POLITIK.
LOADING PEMBELAJARAN INTER AKTIP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2012.
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
Sistem Politik di Indonesia
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Uud dasar negara republik indonesia
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
PERUBAHAN IKLIM & Perubahan Kualitas Hidup Perempuan
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL
PENTINGNYA PENGEMBANGAN PARTISIPATIF
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Opini Publik.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Kajian Sosial Iklan “Realitas Iklan Politik”
PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Disampaikan Oleh : Dr.Ir.Harsuko Riniwati,MP
POLITIK INTERNASIONAL.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Team Fasilitator. Apa itu Partisipasi ?  Memberikan ruang yang lebih luas, khususnya terhadap kelompok- kelompok yang terpinggirkan dan rentan.  Memberikan.
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
INSTRUMEN HAM INDONESIA
DRS. I DEWA MADE MERTA DANA, M.Si
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
KONSEPSI DAN PERAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Manakah yang penting dilakukan dahulu antara hak dan kewajiban?
Kelompok 8 Bab VII “Apakah Ada Pengulangan ??”
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini
KELOMPOK 4 CHRISTINA M. SAMOSIR EVI MARIANA PARDEDE
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
By R. A. Indri F MASYARAKAT MADANI.
By R. A. Indri F MASYARAKAT MADANI.
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
Transcript presentasi:

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Pertemuan 3 Tujuan pembelajaran: Peserta didik dapat menjelaskan akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat Peserta didik dapat menjelaskan konsekwensi kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa batas

A. Akibat pembatasan penyampaian pendapat Masyarakat Akibat Pembatasan penyampaian pendapat Pemerintah Bangsa dan Negara

Akibat yang terjadi terhadap masyarakat dengan adanya pembatasan mengemukakan pendapat, yaitu: masyarakat akan kehilangan salah satu haknya, yaitu hak berpendapat; hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah; hilangnya partisipasi dan kreativitas rakyat; rakyat menjadi objek bukan pelaku pembangunan; terjadinya proses pembodohan terhadap masyarakat.

Akibat pembatasan tersebut, dampaknya terhadap pemerintah, yaitu: hilangnya kepercayaan rakyat; sosialisasi politik terhambat; kehilangan informasi akurat tentang kondisi sebenarnya; akan berhentinya proses regenerasi politik; lemahnya kontrol lembaga legislatif terhadap pemerintah; Pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas

Akibat yang terjadi terhadap bangsa dan negara, yaitu: rusaknya stabilitas dan keamanan nasional; lambatnya perkembangan demokrasi; lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kepercayaan internasional akan pudar; memungkinkan timbulnya sanksi internasional terhadap negara.

b. Konsekwensi kemerdekaan mengeluarkan pendapat tanpa batas Muncul opini publik (pendapat masyarakat) yang pro-kontra, salah kaprah, dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Timbul konflik di antara masyarakat yang merasa kehidupannya terusik. Mengeluarkan pendapat tanpa batas Penyerapan informasi yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Terjadinya kebohongan publik.