GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Modul I GAMBARAN UMUM.
Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Pemahaman atas Struktur Pengendalian Internal
IMPLEMENTASI SPIP PADA SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL
STANDAR 2.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
Modul I GAMBARAN UMUM.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHAP PENGUJIAN PENGENDALIAN MANAJEMEN & TEKNIK/PROSEDUR PENGUJIANNYA
PENGENDALIAN INTERNAL DAN RESIKO KENDALI
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
PENGENDALIAN INTERNAL
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGENDALIAN INTERNAL Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
PEMAHAMAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
BAHAN TAYANG MODUL SPIP
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PEMAHAMAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Modul I GAMBARAN UMUM.
INTERNAL AUDIT Pengertian Pemeriksaan dan Pelaporan atas Kontrol TM 2
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Pengendalian Intern.
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
UNIVERSITAS MERCU BUANA 2012 RESKINO, SE, M.Si, AK
PENGENDALIAN INTERNAL
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
TAHAPAN AUDIT (LANJUTAN) Pertemuan 8
BAHAN 7 PENGENDALIAN/ PENGAWASAN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
SPIP DALAM PENGELOAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
Keuangan Sekolah/Madrasah
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pemahaman Struktur pengendalian intern
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
AUDIT SEKTOR PUBLIK TINJAUAN MENYELURUH 12/1/2018 overview.
SISTEM PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Oleh Kelompok 6, dengan Anggota : 1. Sapto Agung Riyadi 2. Hesti Indri Mayawati 3. Tri Yulia Nugrahawati.
PENGENDALIAN INTERN Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain, yang dirancang untuk memberikan jaminan tentang.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
Peraturan Menteri Keuangan
PENILAIAN DAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP Oleh : Inspektur I
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH MARNO KASTOWO, M.E., AK. PUSDIKLATWAS BPKP 2012

Kita Memerlukan Perubahan Kisah Sang Rajawali dalam memper-panjang usianya

TUJUAN DAN AGENDA BELAJAR Tujuan Pembelajaran: Peserta memahami konsep SPI, SPI Sektor Publik, serta unsur-unsur SPIP Agenda: Perkembangan Konsep SPI SPI Sektor Publik Unsur-Unsur SPIP Diskusi/Kasus

Pentingnya Pengendalian Perubahan lingkungan ekstern menimbulkan uncertainty dalam kegiatan operasional dan memengaruhi pencapaian tujuan. Sistem pengendalian intern yang memadai diperlukan untuk meyakinkan tercapainya proses & hasil kegiatan yang diinginkan. 4 4

Sejarah Perkembangan SPI di Sektor Korporat (1) Bennett (1930) SEC (1949) AICPA (1973) Arti Sempit Internal check Definisi SPI: Lbh dr internal check: struktur organisasi, metode & upaya koordinasi Komponen: Accounting Control & Administrative / operating Control Deteksi penyimpangan/ fraud Perlindungan aset Keandalan data akuntansi Efisiensi operasi Ketaatan Perlindungan aset Keandalan data akuntansi Efisiensi operasi Ketaatan 5 5

Sejarah Perkembangan SPI di Sektor Korporat (2) AICPA (1988) - SAS 55 COSO (1992) Komponen: Lingkungan Pengendalian Sistem Akuntansi Prosedur Pengendalian Definisi: Proses yg dipengaruhi manusia Perlindungan aset Keandalan data akuntansi Deteksi fraud Efektivitas & Efisiensi Keandalan LapKeu Ketaatan 6 6

Proses yg dipengaruhi manusia Sejarah Perkembangan SPI di Sektor Publik GAO 2001 Menggunakan COSO GAO 1988 Proses yg dipengaruhi manusia Standards for Internal Controls in the Federal Government sarana : Pengorganisasian , Kebijakan, Prosedur, Personalia, Perencanaan, Pencatatan/akuntansi, Pelaporan, Reviu intern 7 7

Pengendalian Intern vs Pengendalian Managemen Pengendalian manajemen menekankan pengendalian kegiatan (control acitivities) dikenal OKP6 SPI : ”... suatu proses, yang dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan pegawai lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan “ GAO-1999: Mempunyai makna yang sama  pergeseran karakter dari hard ke soft factor (dari static-unsur ke dynamic-proses) 8 8

KONSEP DASAR SPI 3 Reasonable Assurance (not absolute Assurance) 1 Continuos Built-in Component of operations 2 Man Determines

Keterbatasan Pengendalian Beberapa keterbatasan efektivitas pengendalian yang disebabkan faktor manusia: Kurang matangnya pertimbangan Kegagalan menerjemahkan perintah Pengabaian oleh Manajemen Kolusi

Kurang matangnya pertimbangan Keputusan tidak tepat Keterbatasan Waktu Keterbatasan Informasi Variabel Lain (eks/in) Disebabkan Keterbatasan dalam pengambilan putusan

Kegagalan menerjemahkan perintah Disebabkan kekeliruan personel (personnel errors / mistakes) krn ketidakmampuan atau kekurangtelitian

Pengabaian Manajemen Disebabkan tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian demi kepentingan pribadi atau window dressing

Kolusi Pengendalian menjadi tidak efektif karena pihak-pihak yang terkait melakukan persekongkolan untuk kepentingan tertentu di luar organisasi.

Perkembangan SPI di Indonesia 15

PERKEMBANGAN SPI DI INDONESIA Waskat Awal Inpres No 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Inpres No 1/1989 tentang Pedoman Waskat; Juklak dari Menpan. Waskat: kegiatan pengawasan yang dilakukan atlas thd bawahannya. Dengan 6 sarana : Penciptaan struktur organisasi; Penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan; Penyusunan rencana kerja; Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan; Pembinaan personil; serta Prosedur kerja. 16 16 16 16

PERKEMBANGAN SPI DI INDONESIA 2 2. Waskat 2004 Kepmenpan No Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Juklak Waskat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Waskat: segala upaya yang dilakukan dalam organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar: Tujuan organisasi tercapai 3e, Sumber daya dimanfaatkan & dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, Ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

PERKEMBANGAN SPI DI INDONESIA Unsur waskat 2004: pengorganisasian, personil, kebijakan, prosedur, perencanaan, pencatatan, pelaporan, riviu intern Persyaratan keberhasilan waskat: 1. Lingkungan pengendalian yang kondusif. 2. Kemampuan memprediksi &mengantisipasi risiko. 3. Aktivitas pengendalian yang memadai. 4. Informasi dan komunikasi yang efektif. 5. Adanya pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. 6. Faktor manusia dan budaya.

Reduksi Makna Waskat

RENUNGAN Negeri Kita Dianugerahi Tuhan dengan Potensi yang luar biasa. Memperoleh kemerdekaan sudah 65 tahun. Mengapa masih jauh dari tujuan masyarakat adil makmur? 20

SPI LATAR BELAKANG PERLUNYA PP SPIP Tuntutan REFORMASI Good Governance (UU 28/99 Penyelngr Negara bebas KKN) Kondisi: Pengabaian mgt Perspektif tak mendukung Kompetensi tak memadai Praktik KKN UU 17/2003 Keu Neg UU 1/2004 Perb Neg UU 15/2004 Pemr KN Perlu standar (PP 60/2008 SPIP) 21 21

SPI ditetapkan dg PP, dikonsultasikan dengan BPK. SPIP, Amanat UU N0 1 2004 Pasal 58 UU No 1 / 2004 : Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. SPI ditetapkan dg PP, dikonsultasikan dengan BPK. Menkeu menjalankan SPI perbendaharaan Menteri/KLPND,Gub, Bup, Wako menjalankan SPI di bidang/lingkungannya.

3. SPI Menurut PP SPIP PP 60/2008 SPI: proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 23 23

Waskat Awal vs SPIP 25 25 25

TAHAPAN IMPLEMENTASI SPIP GOOD GOVERNANCE AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Efektifitas & Efisiensi Penyel. Pemrthn Keandalan Lap Keu Pengamanan Aset Negara Ketaatan Thd Peraturan Per UU an CSA LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PENGENDALIAN INFORMASI & KOMUNIKASI PEMANTAUAN PI TAHAPAN IMPLEMENTASI SPIP PEMAHAMAN PEMETAAN NORMING FORMING PEMANTAUAN &EVALUASI FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN BPKP K/L/PEMDA EKSTERNAL INTERNAL IMPLEMENTASI SPIP SDM DANA SARPRAS MULTIMEDIA PEMBINAAN PENYELGR. SPIP KOORDINASI BAPPENAS, DEPKEU, MENPAN, DEPDAGRI, BPK, PENYUSUNAN PEDOMAN SOSIALISASI PENDIDIKAN & PELATIHAN BIMBINGAN & KONSULTASI PENINGKATAN KOMPETENSI APIP ACTION PLAN BPKP TAHUN 1 T 2 TA3 3 4 5 26

Keterkaitan dalam SPI 27

Keterkaitan dalam SPI 28

1. Lingkungan Pengendalian Kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian dalam melaksanakan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Terdiri dari Subkomponen: Integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi Kepemimpinan yang kondusif Struktur organisasi sesuai kebutuhan Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Penyusunan dan Penerapan kebijakan SDM yang tepat Perwujudan Peran APIP yang efektif Hubungan baik antar instansi pemerintah

Penilaian Risiko serta Kegiatan Pengendalian Tujuan Instansi Pemerintah Identifikasi Risiko Analisis Respon/ Kelola Kegiatan Pengendalian

KONSEP KEGIATAN PENGENDALIAN Susah nich..! Preventif Detektif Ada yg salah nihch..!

Infokom dan Monitoring Menghubungkan unsur SPIP agar integral. Sistem informasi  laporan terkait operasi, keuangan, dan ketaatan. Komunikasi  informasi kepada yang berhak untuk memperoleh umpan balik. Proses penilaian mutu kinerja SPI serta proses untuk meyakinkan bahwa temuan audit dan evaluasi ditindaklanjuti Meliputi: 1. On Going Monitoring 2. Separate Evaluation 3. Tindak Lanjut

Membangun SPIP

EPILOG SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. (soft factor) SPIP bukan suatu akhir, tapi awal Oleh karenanya implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai IP. 34 34