Aida Vitayala dan Panji Wasmana Makalah dalam Seminar Sehari Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB; 25 Maret 2010, Aula GMSK – Kampus Darmaga IPB.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PANDUAN.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
RENSTRA MPP
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
SISTEM BELAJAR MENGAJAR ON-LINE
ASSALAMU’ALAIKUM KELOMPOK 6: 1. Lian Yustiatin
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Good Governance Etika Bisnis.
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PERAN KORKOT.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
PEREKONOMIAN INDONESIA
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
Bahan tayang 3-4 Mei.
Dikutip dari berbagai sumber
KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR MELALUI LPMUKP MELALUI KELOMPOK USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUKP) Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan.
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BERAU LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

Aida Vitayala dan Panji Wasmana Makalah dalam Seminar Sehari Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB; 25 Maret 2010, Aula GMSK – Kampus Darmaga IPB

 Pendahuluan  Konsep Kawasan Minapolitan  Pemberdayaan Masyarakat  Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat  Pemanfaatan Kanal Teknologi Informasi dalam Strategi Komunikasi  Kesimpulan

 Sektor perikanan budidaya dan tangkap merupakan salah satu sektor usaha padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja di kawasan pesisir.  Penyerapan tenaga kerja yang terjadi bersifat musiman dan sangat bergantung pada kondisi alam  timbulnya pengangguran musiman dan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan pekerja di sektor perikanan budidaya dan tangkap

 Perlu dibentuknya platform usaha yang terintegrasi sehingga tersedia berbagai aktivitas buffer yang membantu keberlanjutan setiap elemen usaha pada sektor perikanan tangkap dan budidaya  Minapolitan merupakan salahsatu jawaban dari beragam permasalahan pengembangan usaha perikanan Budidaya dan Tangkap.

“Kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah, swasta, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja pada wilayah yang ditetapkan”

(Sumber : Subandono, 2009)

1. Memiliki potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan serta informasi budidaya ikan yang terukur dengan baik. 2. Tersedia infrastruktur awal (pelabuhan perikanan). 3. Telah ditetapkan melalui Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) menjadi zona pengembangan perikanan. 4. Terdapat unit-unit usaha yang telah berjalan dengan baik serta berpotensi untuk pengembangan usaha baru. 5. Tersedia lahan yang dapat dikembangkan di sekitar daerah pelabuhan perikanan maupun sentra kegiatan nelayan. 6. Tersedia suplai BBM, listrik, dan air bersih yang memadai 7. Terdapat lembaga ekonomi berbasis kerakyatan seperti KUB, TPI dan/atau koperasi perikanan. 8. Diusulkan oleh Dinas KP Kabupaten/Kota dengan rekomendasi pemda kabupaten/kota/p ropinsi serta lolos seleksi dari tim seleksi.

 Berdasarkan pemanfaatan ruang:  Minapolitan Perikanan Tangkap Strategi pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap, antara lain : ▪ Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha ▪ Consumer oriented melalui sistem keterkaitan produsen dan konsumen ▪ Berorientasi pada kekuatan pasar (Market Driven) melalui pemberdayaan masyarakat ▪ Komoditi yang akan dikembangkan bersifat export base bukan raw base

 Berdasarkan pemanfaatan ruang:  Minapolitan Perikanan Budidaya Jenis usaha pada perikanan budidaya, antara lain : ▪ budidaya kolam, ▪ budidaya keramba, ▪ budidaya tambak ▪ mina padi

 Pemberdayaan adalah suatu proses dimana orang berjuang untuk mengurangi ketidakberdayaan dan ketergantungannya dengan cara meningkatkan kontrol (kendali) terhahadap kehidupannya. Per definisi, pemberdayaan dapat dikelompokkan dalam dua hal yaitu pemberdayaan perseorangan dan pemberdayaan masyarakat (komunitas).  Pemberdayaan perseorangan mengacu pada manfaat yang dicapai oleh seseorang melalui kelibatannya dalam suatu program pembangunan atau proses yang serupa.  Pemberdayaan masyarakat mengacu pada menfaat yang lebih luas kepada keseluruhan masyarakat; menumbuhkan rasa memiliki pada anggota masyarakat dan tiap orang menjadi peduli dan karenanya lebih termotivasi untuk lebih terlibat dan memperoleh manfaat dari keterlibatannya itu.

 Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen kunci bagi suatu masyarakat sehingga mereka bereperan aktif sebagai sdm yang mandiri dan siap mengembangkan &memajukan perekonomian daerahnyanya.  Di dalam suatu masyarakat, apa pun dan dimana pun akan selalu ditemukan beragam kelembagaan yang dapat dijadikan “sarana dan media” pemberdayaan komunitas.  Kelembagaan formal, semi-formal sampai informal;  Dibentuk untuk kepentingan tertentu atau terbentuk dengan sendirinya.  “Kelembagaan Informal” acap lebih memiliki otoritas dan wewenang yang kuat karena adanya kepemimpinan yang datang dari dan diakui oleh masyarakat ybs dan karenanya dapat dijadikan media untuk memotivasi masyarakat ybs untuk melakukan kegiatan pembangunan untuk kemanfaatan komunitas dan juga yang bersangkutan;

 pendayagunaan kelembagaan lokal di tingkat desa dan atau organisasi kemasyarakatan yang sudah ada, selain kelembagaan petani-nelayan sebagai pusat layanan informasi Minapolitan, dan  pengembangan skema pembangunan ekonomi yang perlu dilengkapi dengan bantuan layanan lainnya dalam konteks peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia; sarana kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya).

 Perlunya konsensus penetapan lokasi Minapolitan tingkat DKP dengan adanya program berjalan yang meliputi : a). DJPB mengalokasikan 41 kab/kota (berjalan 5 tahun), b) DJPT mengusulkan 5 UPT Pusat dan 25 UPT Daerah, c) Pemda Sumut mengalokasikan 14 Agromarinepolitan (berjalan 4 tahun, d) BPSDM mengalokasikan 6 lokasi Prasasti Mina (berjalan 3 tahun), serta e) Dukungan KP3K untuk mengalokasikan kegiatan Minapolitan di daerah terpilih dari 315 kab/kota yang menjadi kewenangannya.  Sehubungan dengan ini, maka sebaiknya lokasi Minapolitan dipilih dari lokasi yang telah memiliki program berjalan.

 Pertimbangan tentang keberadaan Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2008 mengenai Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.  Perlunya merujuk UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No,27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pembangunan dan pengembangan Minapolitan.  Pedoman Umum Minapolitan yan sudah disosialisasikan oleh DJPB (Ditjen Perikanan Budidaya) sebaiknya disinkronkan dengan kondisi terkini konsep Minapolitan (yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan)

 Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu inti setiap proses pengembangan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat harus dibangun diatas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang meliputi premis berikut:  Sifat dan tingkah laku manusia dalam masyarakat  Kehidupan organisasi  Kebutuhan manusia dan masyarakat.  Partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang perubahan.  Keberhasilan dan kegagalan program dan proyek pemberdayaan manusia.

 Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salahsatunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) yang terkait sebagai sumberdaya manusia pada perikanan tangkap maupun budidaya. dengan pendekatan:  Kelembagaan  Pendampingan  Dana Usaha Produktif Bergulir

 Agar masyarakat sungguh terlibat dalam setiap proses pengubahan, pola komunikasi yang digunakan haruslah sesuai dengan pola yang tertanam dalam masyarakat dan bukan pola komunikasi yang dipaksakan.  Dalam konteks operasionalnya, tentunya diperlukan obyek pelaksana pemberdayaan yang dikenal sebagai agen peubah (Change Agents) yang memiliki empat peran utama yaitu, sebagai [5]:  (1) Katalisator;(2) Problem solver; (3) Pembantu proses perubahan, dan (4) Sebagai penghubung sumber-sumber yang diperlukan.

 Menyediakan sarana diseminasi pedoman Bahan Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Minapolitan berdasarkan seluruh pemangku kepentingan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  Membuka peluang pengembangan sistem pelayanan satu atap dalam manajemen kawasan minapolitan.  Menyediakan sarana komunikasi interaktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan minapolitan.

 Sebagai kanal diseminasi informasi tambahan disamping metode Master buku, Poster, Leaflet, Brosur, Multimedia, X Banner, Film dokumenter, Radio, TV, Talk show, Kampanye, dan Penyuluhan.  Berfungsi sebagai kanal komunikasi aktif diantara para pemangku kepentingan.  Jendela informasi bagi para investor di lingkup minapolitan.

 Definisi :  A web portal, also known as a links page, presents information from diverse sources in a unified way. Apart from the standard search engine feature, web portals offer other services such as , news, stock prices, information, databases and entertainment  Portals provide a way for enterprises to provide a consistent look and feel with access control and procedures for multiple applications and databases, which otherwise would have been different entities altogether

 (departemen Kelautan dan perikanan)

 (NGO portal)

 Perspektif Teknologi Portal Minapolitan Internet Pengguna 1 Pengguna 2 Pengguna 3

 Perspektif Pengguna Portal Minapolitan Investor/ Dunia Usaha Pemerintah Daerah Masyarakat Pemerintah Pusat Dunia akademik dan Riset Informasi investasi Koordinasi, dan Informasi Transparansi dan Kontrol sosial f. Kontrol, dan Informasi Riset dan kajian

 Komponen Informasi Portal Minapolitan Pedoman Rencana Pengelolaan RZWP3K Rencana Zonasi Program Minapolitan Internal Virtual Meeting Collaboration Mail System Investor Window Opportunities Regulation Contact Public News Event Project Monitoring

 Seluruh elemen informasi pada portal ini saling bersinergi yang pada akhirnya diharapkan mampu menjadi salah satu media komunikasi sosialisasi program Minapolitan.  Tahap pengembangan portal minapolitan adalah: (1) perumusan Tupoksi, (2) analisis sistem, (3) desain sistem, (4) implementasi, dan (5) pengujian sistem.  Portal Minapolitan disertakan sebagai suplemen bagi pelaksanaan program sosialisasi Kegiatan Minapolitan. Sosialisasi berfokus pada:  Metode akses Dokumen dan panduan Minapolitan digital (dokumen elektronik, multimedia, video dsb).  Pemanfaatan fasilitas forum digital, chat, , dan berbagi pakai dokumen (document sharing).  Keseluruhan elemen informasi pada portal ini saling bersinergi yang pada akhirnya diharapkan mampu menjadi salah satu media komunikasi sosialisasi program Minapolitan.

 PEMBERDAYAAN  MINAPOLITAN  KOMUNIKASI  TIGA SISI KETERKAITAN DALAM PENUMBUHKEMBANGAN DAN PEMANTAPAN MINAPOLITAN SEBAGAI JENDELA PEMBANGUNAN PETANI- NELAYAN