KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN WIRAUSAHA
Perwakilan BKKBN Prov. SU
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
PROFIL KOPMA UNHAS.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
DATABASE UPPKS ONLINE di Kabupaten Bantul oleh : Kodrat Untoro, S Sos disampaikan pada “seminar ICT dalam menunjang perkembangan kependudukan dan KB”
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PERBANDINGAN PROSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN KB BULAN ( DESEMBER 2007 DAN DESEMBER 2008 ) PROVINSI BANTEN.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK UPPKS
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
PASCA RAKERDA program KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI BALI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
PENCAPAIAN SERTA LANGKAH-LANGKAH 6 BULAN KEDEPAN BIDANG KS & PK
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Strategy Map and Balanced Scorecard
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
ROADMAP UNTUK MENYELAMATKAN ANAK BANGSA
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PEREKONOMIAN INDONESIA
N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) oleh Dinas PMDPPKB Kab.Tanah Datar 2019, drsafriwaltanjung BINA KEBINA.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012

LATAR BELAKANG Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha ekonomi produktif dimulai tahun 1979 sebagai bagian dari proses pembelajaran usaha melalui wadah kelompok UPPKA. UPPKA tahun 1994 berkembang menjadi kelompok UPPKS. Program rintisan yg pernah dilakukan : - Proyek Bantuan Bank Dunia (air bersih, klpa hibrida) - Proyek KB-Gizi (USAID) – IGA pada daerah kumuh - Program Women In Dev (UNFPA) – IGA - Program Takesra & Kukesra - Program Kukesra Mandiri dll

KONDISI SAAT INI Keluarga miskin masih tinggi ditandai dengan jumlah keluarga Pra–S dan KS-1 sebesar 27,9 juta keluarga (44,8%) dari total jumlah keluarga sebesar 62,4 juta keluarga (Hasil pendataan keluarga 2010) dan masih rendahnya keluarga Pra-S dan KS-1 dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif keluarga. Jumlah KPS dan KS-I yang menjadi kelompok UPPKS sebanyak 942.672 (76,38 persen) Masih rendahnya partisipasi keluarga dan masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS belum menjadi program prioritas bagi stakeholder dan mitra kerja Masih kurangnya jumlah tenaga pengelola dan kader / pendamping program pemberdayaan ekonomi keluarga baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya

Kondisi saat ini (Lanjutan) Masih minimnya aksesibilitas sumber daya ekonomi (manajemen, produksi, alat teknologi, permodalan dan pemasaran) untuk kelompok UPPKS. Masih kurangnya dukungan data dan informasi berbasis Sistem Informasi Management (SIM) melalui Tekhnologi Informasi (TI) yang akurat dan terkini Jumlah kelompok UPPKS sampai Desember 2011 yang terdaftar sebanyak 86.313 kelompok Jumlah kelompok UPPKS sampai Desember 2011 yang telah mendapatkan bantuan modal sebanyak 26.315 kelompok Jumlah kesertaan ber KB anggota kelompok UPPKS sampai Desember 2011 sebanyak 972.259 anggota. 2

KONDISI YANG DIINGINKAN Menurunnya persentase jumlah keluarga Pra-S dan KS-1 Meningkatnya jumlah keluarga Pra-S dan KS-I yang melakukan usaha ekonomi produktif . Meningkatnya partisipasi keluarga dan masyarakat dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui kelompok UPPKS. Meningkatnya komitmen stakeholder dan mitra kerja dalam pengelolaan dan program pemberdayaan ekonomi Keluarga Meningkatnya tenaga pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya Meningkatnya jaringan kerjasama dengan stakeholder dan mitra kerja dalam mengakses sumber daya ekonomi bagi kelompok UPPKS. Meningkatkan pembinaan dalam kesertaan dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok UPPKS. Meningkatnya data dan informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis Sistem Informasi Management (SIM) melalui Tekhnologi Informasi (TI) yang akurat dan terkini

PERMASALAHAN Masih rendahnya sosialisasi program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada keluarga dan masyarakat Masih rendahnya advokasi program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi stakeholder dan mitra kerja Belum maksimalnya pemberdayaan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif Masih kurangnya tenaga pengelola, kader/pendamping, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya Masih rendahnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembinaan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Masih minimnya sarana yang dipergunakan oleh kelompok UPPKS dalam mengembangkan kualitas produk Masih rendahnya modal yang diakses oleh Kelompok UPPKS.

(BEYOND FAMILY PLANNING) KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MELALUI KELOMPOK UPPKS DIARAHKAN UNTUK MENUNJANG VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL (BEYOND FAMILY PLANNING)

“Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 “ Visi ; “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 “ Misi : “ Memwujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera” .

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS Meningkatnya Persentase PUS KPS dan KS-I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Meningkatnya Kemandirian ber KB bagi anggota kelompok UPPKS.

KEBIJAKAN Menata kembali pelaksanaan Program pemberdayaan ekonomi Keluarga. Menyerasikan kebijakan program pemberdayaan ekonomi Keluarga di tingkat Pusat sampai ke lini lapangan. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. Meningkatkan jejaring kemitraan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga di segala tingkatan wilayah. Meningkatkan kapabilitas para pengelola dan mitra kerja program pemberdayaan ekonomi keluarga. Meningkatkan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Meningkatkan Sistem Informasi Management (SIM) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang akurat dan terkini.

STRATEGI OPERASIONAL Penataan dan penyerasian kebijakan program pemberdayaan ekonomi keluarga Peningkatan komitmen dan peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. Penggerakan dan pemberdayaan stakeholder , mitra kerja, dan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola dan kader Program pemberdayaan ekonomi keluarga Peningkatan Pembiayaan program pemberdayaan ekonomi keluarga di semua tingkatan wilayah Peningkatan sarana dan prasarana program pemberdayaan ekonomi keluarga Peningkatan akses dan kualitas data dan informasi melalui berbagai media

POKOK-POKOK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA Menyusun dan merumuskan Kebijakan Dan Strategi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatkan Advokasi dan KIE program pemberdayaan ekonomi keluarga kepada Stakeholder, mitra kerja dan masyarakat. Mengembangkan Materi dan Media Informasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatkan kompetensi SDM bagi tenaga pengelola Program PEK dan pengurus Kelompok UPPKS. Menumbuhkembangkan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga Meningkatkan pembinaan anggota kelompok UPPKS dalam kesertaan ber-KB.

POKOK-POKOK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA (Lanjutan) Meningkatkan dan mengembangkan pendampingan dalam usaha ekonomi produktif (PT, Koperasi, UKM, BUMN, Swasta dan Sektor terkait). Meningkatkan akses modal kelompok UPPKS dari berbagai sumber Meningkatkan ketersediaan prasarana (ATTG) Mengembangkan Sistem Informasi Management (SIM) berbasis TI (data basis, pemasaran produk) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan Kelompok UPPKS Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan fasilitasi

PERANAN MITRA KERJA MENDUKUNG PROG PEK 1. Pembinaan Kelompok UPPKS 2. Menumbuhkankelompok-kelompok UPPKS yang baru 3. Meningkatkan akses permodalan ,pelatihan/orientasi, ATTG dengan mitra kerja. 4. Membantu memasarkan produk UPPKS. 5. Membentuk Pra Koperasi UPPKS.

PENUTUP TRIMAKASIH