Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Penganggaran

Esensi MPSSAlur Penganggaran SanitasiJustifikasi PenganggaranSumber-sumber dan Proses Penganggaran Pokok Bahasan Bagian 1 Bagian 1 Bagian 2 Bagian 2 Bagian 3 Bagian 3 Bagian 4 Bagian 4

Bagian 1 Bagian 1 Esensi MPSS

MPSS = Tahap Implementasi Strategi Implementasi Strategi: Menerjemahkan strategi ke dalam kegiatan (Putting strategy into action) Pemrograman: •Program/kegiat an yang dibutuhkan Penganggaran: •Biaya/dana yang dibutuhkan dan sumber biaya/dana Prosedur: •Langkah-langkah yang dibutuhkan

MPSS = Proses/Siklus Implementasi Strategi ProsedurPenganggaranPemrograman Infrastruktur dan non-infrastruktur

Akhir Bagian 1 Bagian 2 Bagian 2 Alur Penganggaran Sektor Sanitasi

Alur Penganggaran

Akhir Bagian 2 Bagian 3 Bagian 3 Justifikasi Penganggaran

Daya guna Efisien Hasil guna Efektif  Norma  Standar  Pedoman  Kriteria  Norma  Standar  Pedoman  Kriteria

Justifikasi Penganggaran vs Kinerja Strategi Efektifitas Operasional Kinerja Prima

Akhir Bagian 3 Bagian 4 Bagian 4 Sumber-sumber dan Proses Penganggaran

Rencana Anggaran Sanitasi (PPSP ) Rp. 62,6T Rp. 45T Kebutuhan Anggaran Ketersediaan Sumber Data : Bappenas & Kemen PU – Dit. CK Pusat : 37% Prov: 9% Kab/Kota : 37% Donor,dll: 17% Gap Anggaran Rp. 17,6T

Sumber-sumber Pendanaan Dibutuhkan alokasi dan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber: • Pemerintah Daerah Kab/Kota • Pemerintah Propinsi • Pemerintah Pusat • Partisipasi Sektor Swasta • Partisipasi Masyarakat • Sanitation Donor Group • dll.

APBN Belanja Untuk Daerah Daerah DAK DAU Dana Penyesuaian DBH Dekon / TP Belanja Pusat Di Daerah Belanja Pusat Di Daerah PEMERINTAH PUSAT Dana Vertikal Melalui K/L POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 33/2004 dan UU 32/2004) APBD Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Belanja Daerah PAD DAPER Lain-Lain Pendapatan yang sah Operasional Surplus / Defisit Daerah Surplus / Defisit Daerah Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah DesentralisasiDesentralisasi Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) •Pajak •Retribusi •Bag. Laba BUMD •Lain-PAD Penggunaan SILPA PEMERINTAH DAERAH •B. Pegawai •B. Barang •B. Lainnya Dana Otsus 6 UrusanDi luar 6 Urusan Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal  PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG Pembiayaan Lainnya Modal

SSK Kab/Kota Renstra SKPD Renja SKPD RPJMD RKPD Rancangan KUA & PPAS RKA SKPD Raperda APBD Kab./Kota DPA Musrenbang Kota/Kab. MP Reguler Penyiapan MP Sanitasi T-1 Januari – AprilMei – AgustusSeptember – Desember BP Kab/Kota SSK Kab./Kota Pembahasan KUA & PPAS Nota Kesepakatan KUA & PPAS Rancangan KUA & PPAS Pembahasan TAPD RPIJM PU-CK Pembahasan DPRD Dievaluasi Provinsi Perda APBD Ke Musrenbang Prov. Di review Pusat & Prov Penyiapan MP Sanitasi Proses Penganggaran di Kab/Kota

Mei – Agustus Satker PLP Satker Randal Pokja AMPL RKPD RKA Pembahasan TAPD Pra - Musrenbang Nasional Januari – AprilSeptember – Desember Bappeda Prov Dis CK Prov MP Reguler T-2 Konreg T-1 Review SSK Kab./Kota Renstra SKPD Renja SKPD RPJMD RPIJM Kab./Kota MP Sanitasi T-2 Musrenbang Prov. DPA APBD Prov. Pokja AMPL Evaluasi APBD Kab./Kota Verifikasi Shortlist MP T-2 SSK Kab./Kota Dis CK Prov MP Reguler T-1 MP Sanitasi T-1 Input Renja K/L KUA PPAS Proses Penganggaran di Provinsi

Proses Penganggaran di K/L RPJP Nasional RPJP Daerah RPJM Nasional RPJM Daerah RKP Daerah Renstra KL Renja KL Renstra SKPD Renja SKPD RKA- KL RIncian APBN RAPBNAPBN RAPBDAPBD RKA- SKPD DPA- APBD Pedoman Bahan Dijabarkan DiacuBahan Pedoman Dijabarkan PedomanBahanDiacuBahan Pedoman Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Master plan RPIJM Bid PU/CK Memorandum proyek TOR/FS/ DED Dokumen kelayakan (tdk sekedar shopping list) Sinkronisasi dan integrasi Pusat/ Daerah/Swasta/ Masyarakat

Pendokumentasian Program: • Kegiatan Program: • Kegiatan Komitmen anggaran MPSS: • Bab 5 • Bab 6 • Bab 7 MPSS: • Bab 5 • Bab 6 • Bab 7

1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site) 2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site) 3. Pembangunan Prasarana Drainase 4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA) 5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R 6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye bidang PLP 20

Kebijakan Pembiayaan Program Air Limbah Pembiayaan air limbah skala kota (offsite): -Sistem utama (IPAL, pipa induk (trunk sewer)  dapat dibiayai melalui APBN/PLN & Hibah -Sistem sekunder/tersier (pipa lateral, SR)  APBD Provinsi dan/atau APBD Kab/Kota Pembiayaan air limbah skala komunal (offsite): -Sistem utama (IPAL)  dapat dibiayai melalui APBN/PLN dan Hibah -Perpipaan, lahan  APBD Kab/kota, swasta Pembiayaan air limbah setempat (onsite): -SANIMAS MCK ++, tangkiseptik komunal SR Pipa Lateral Pipa Utama/ Main Trunk IPAL Pipa Pengumpul/ Pipa Servis Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011

Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan • Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan alat berat  dapat dibiayai melalui APBN • Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor pengelola, jembatan timbang, dll  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota • PS Pengangkutan  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta TPATPA Sumber sampah APBD, Swasta APBN Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PENANGANAN DRAINASE (DRAFT PERMEN PU) • Sistem drainase primer dan sistem polder  dapat dibiayai melalui APBN • Sistem drainase sekunder/tersier  dibiayai melalui APBD Provinsi/Kab./Kota Saluran primer Saluran sekunder Laut Genangan / permukiman APBN APBD Saluran sekunder Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011

Akhir Bagian 4

Pembagian Peran dalam Penyusunan Program

Pembagian Peran dalam Perencanaan Anggaran

Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (S/d Pagu Definitif)

Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)