RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Advertisements

STANDAR 7.
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan 2010 PROGRAM KEGIATAN.
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Sistem Informasi Praktek Kerja Industri Berbasis Web
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
MEMPERSIAPKAN SMK MENYONGSONG AEC 2015
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PENGEMBANGAN SDM PENDIDIK
Jawa Barat.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3
AKPK CALON KEPALA SEKOLAH
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL
KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Indonesia Internet Overview
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
untuk Memperkuat Daya Saing SDM di Pasar Global
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
SOSIALISASI Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2000 Guna Terwujudnya Layanan Prima di UPT Perpustakaan Universitas Jember Presentasi Sosialisasi.
KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PEREKONOMIAN INDONESIA
PROGRAM KERJA DPP IHGM 2015 – 2019
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
Mata Kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
Grand Desain Pemenuhan dan Peningkatan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN.
SERTIFIKASI KOMPETENSI
A.B. Mutiara Kerangka Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mengacu KKNI Rumpun Ilmu Informatika & Komputer A.B. Mutiara.
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (ASTAKI) Indonesian Association of Expert for Construction (IASEC) Disampaikan oleh: Ir. Zainal Arifin. Sekjen.
Transcript presentasi:

RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010 PERAN IALKI DALAM GERAKAN NASIONAL PELATIHANKONsTRUKSI 2010 – 2014 Dewan Penasehat IALKI

1. VISI IALKI IALKI adalah ikatan profesi para instruktur dan asesor Indonesia dalam pelatihan konstruksi IALKI didirikan dan berkedudukan di Jakarta 03 Februari bersifat Nasional Visi IALKI :Mewujudkan instruktur dan asesor bidang konstruksi yang profesional menuju terciptanya tenaga konstruksi yang andal dan berdaya saing tinggi ditingkat Nasional, Regional dan Internasional. Catatan : IALKI sebagai organisasi profesi yang baru berdiri beruntung telah mendapat pengakuan Pemerintah, terutama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dukungan ini harus menjadi motivasi untuk cepat mandiri dan bekerjasama dengan lembaga konstruksi maupun lembaga profesi lain yang telah lebih dulu menunjukan peran sertanya

2. TANTANGAN IALKI Dari 5,8 juta tenaga konstruksi tahun 2009 hanya 3% yang bersertifikat Dari 1200 Jabatan kerja (2009) baru 220 yang mempunyai Standar Kompentensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) GNPK 2010-2014 bertekad melatih 3 juta tenaga konstruksi dan menyusun 600 SKKNI Diperlukan 6.000 tenaga instruktur. Asesor modal pelatihan berbasis kompetensi dan sistem uji kompetensi. Catatan : Walaupun hanya 4% yang bersertifikat sudah ada 284.457 orang bersertifikat keterampilan dan 102.457 orang bersertiikat keahlian walaupun belum ada data tentang jumlah instruktur dan asesor yang ada , namun sistem pelatihan dan sertifikasi yang lalu umumnya cukup intensif, maka kemungkinan sudah ada 1000 – 2000 instruktur dan asesor yang dapat menjadi potensi awal untuk memenuhi 6000 instruktur dan asesor yang diperlukan dalam GNPK

3. PROGRAM KERJA IALKI 2010 -2012 Tahun 2009 – pengorganisasian Pusat – Daerah Tahun 2010 – Inventarisasi dan …… Instruktur dan Asesor yang ada Tahun 2011 -2012 Pelatihan dan Sertifikasi Instruktur baru untuk memenuhi kebutuhan 6.000 Instruktur dan Asesor Tahun 2013 – 2014 peningkatan mutu instruktur dan asesor seta manajemen IALKI yang mandiri di Pusat dan Daerah Catatan : IALKI perlu menyusun program kerja yang fokus dan realistis fokus dalam arti pemenuhan 6000 instruktur dan asesor secara proposional untuk tenaga terampil dan ahli sesuai dengan sasaran pelatihan konstruksi 2010 -2014 (GNPK tabel 6.1)

4. EVALUASI PROGRAM 2009 Penetapan anggaran dasar dan rumah tangga serta pengorganisasian IALKI di pusat dan Daerah Pengesahan Hukum IALKI dan pengakuan dari Kementerian terkait dan lembaga ….konstisional Kerjasama dengan PT Jamsostek untuk pelatihan tenaga instruktur dan asesor konstruksi Catatan : Pembentukan IALKI disemua Provinsi perlu segera diselesaikan tahun 2010 bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi di daerah. Kerjasama dengan Jamsostek akan menyediakan pembiayaan operasional pelatihan instruktur dan asesor untuk IALKI Pusat dan Daerah

5. INVENTARISASI DAN SERTIFIKASI INSTRUKTUR & ASESOR YANG ADA 2010 Analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga instruktur dan asesor per provinsi dan Jabatan Kerja Penyusunan data base berbasis kompetensi dan sistem informasi instruktur dan asesor jasa konstruksi Bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga kontruksi melakukan pendataan anggota Sistem pendidikan dan pelatihan tenaga konstruksi Sistem penjaminan mutu regristrai dan Sertifikasi instruksi dan asesor serta tenaga kerja konstruksi. Catatan : Karena para instruktur dan asesor yang ada umumnya sudah tergabung dalam berbagai asosiasi profesi, maka keanggotaan IALKI hendaknya tidak bersifat monolitis . Dengan demikian memberi kesempatan mereka tetap menjadi anggota profesi tersebut . Dengan mendapat pembinaan dan berbagai asosiasi profesi , maka tenaga instruktur dan asesor akan lebih profesional dan kompeten . Data base harus memungkinkan calon anggota melakukan pendaftaran secara online dan mudah di akses melalui website IALKI

6. Program Pelatihan dan Sertifikasi Instruktur dan Asesor Baru 2011 -2012 Bekerjasama degan Kementerian dan lembaga konstruksi untuk menjaring tenaga yang mempunyai kompetensi (Supervisor, Tenaga Ahli dan Manajer Konstruksi di pusat – Daerah) On the Job Training for Trainer Uji Kompetensi dan sertifikasi Catatan : Dalam praktek , sistem pembinaan tenaga konstruksi adalah on the job trainning oleh pimpinan /mandor/supervisor/manager konstruksi , oleh sebab itu melalui kerjasama dengan asosiasi kontraktor dan konsultan dapat di mobilisasi potensi instruktur dan asesor dengan memberikan on the job trainning for trainer . Disamping dan hampir 400.000 tenaga terampil dan ahli yang bersertifikat dapat dipilih tenaga potensial untuk menjadi instruktur dan asesor

7. Peningkatan Mutu dan Manajemen IALKI (2013-2014) Peningkatan pelatihan berbasis Kompetensi terdukung oleh : SKKNI lengkap dengan KPBK, MUP dan MUK serta Modal pelatihan berbasis kompetensi Instruktur yang bersertifikasi Lembaga pelatihan dan uji kompetensi Sarana dan Prasarana pelatihan dan uji kompetensi Catatan : Program kerja IALKI dalam mengembangkan kompetensi instruktur dan asesor jasa konstruksi tentunya tidak terlepas dari seluruh peningkatan sistem pelatihan jasa konstruksi nasional oleh sebab itu dalam program kerja perlu diagendakan pula peran IALKI dalam penyusunan SKKNI dan modul pelatihan dan uji kompetensi

8. PENUTUP Program kerja IALKI 2010 – 2014 pada dasarnya baru mengejar ketinggalan untuk melatih dan sertifikasi tenaga konstruksi yang ada saat ini yang jumlahnya 5,8 juta dengan nilai kapitalisasi sektor konstruksi Rp. 170 trilyun Dalam 5 tahun mendatang di perkirakan nilai kapitalisasi sektor konstruksi akan mencapai Rp. 1.200 Trilyun atau 7 kali lipat yang tentunya memerlukan peningkatan tenaga konstruksi yang sama untuk itu perlu disusun master plan diklat SDM konstruksi dan penyediaan instruktur yang cukup dan profesional Dalam penyusunan sistem diklat SDM tersebut mencakup : Struktur dan klasifikasi dan kualifikasi strata SDM konstruksi Harmonisasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi jasa konstruksi Standar kompensasi dan modul pelatihan serta sertifikasi Katalog dan bahan Jabatan Kerja d. Sistem pembinaan jasa konstruksi melalui pola on the job trainning hendaknya di pertahankan untuk memperluas pembinaan tenaga jasa konstruksi terutama di perdesaan dengan memberikan bahan ajaran secara distance learning bekerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah.