SEJARAH HUKUM DAGANG.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
PENGERTIAN HAKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa.
Hukum Dagang Purwosutjipto :
PERUSAHAAN, PENGUSAHA dan PEMBANTU PENGUSAHA.
PPh Pasal 25.
Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
HAK ATAS TANAH M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
Dampak Kebijakan Retribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nempan Desa Durbuk Kec. Pademawu Kab.Pamekasan Nama Kelompok.
OLEH HERNAWAN HADI,SH MH
BAB V HAK ATAS TANAH.
Hukum Dagang Anggota: Yulandha Rizkova Yudik Nurwanto Fitri Aprilia
JENIS DAN KEGIATAN USAHA BANK
HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL
PENGANTAR HuKuM BiSnIs
ETIKA DALAM E-BISNIS Suatu Pemahaman : Suatu Pemahaman : Wacana kritis agar pelaku bisnis dalam beraktivitas mengindahkan / menyadari rasa altruistik dan.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004
Hak atas Kebebasan Pribadi
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
Pembiayaan Konsumen.
PERKEMBANGAN GLOBAL DAN SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA Hernawan Hadi,SH MHum
I. PENDAHULUAN II. PERANGKAT HUKUM III. UU HAK PATEN IV. CATATAN UU HAK PATEN 1987 V. CATATAN UU HAK PATEN NOMOR 12 TAHUN 1997 VI. UU HAK PATEN NOMOR 14.
Business Law Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -2 M-4 1Tony Soebijono.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
ETIKA & TANGGUNGJAWAB Etika Bisnis :
HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL
SUNSET POLICY.
Tata cara Penanaman Modal
HUKUM LINGKUNGAN HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERTEMUAN 3 PENGERTIAN HUKUM PAJAK
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Disampaikan AGUS RIYANTO,SH.,MH
MK Dasar Manajemen PJMK Ir. Purana Indrawan, MP
Arus Akbar Silondae, SH., LL.M
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA
Reformasi Hukum Kepailitan
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
Likuidasi Bank.
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
Sumber Hukum Perundang-undangan Korupsi di Indonesia
AKUNTANSI PAJAK PRODI - S1 AKUNTANSI STIE-MDP RAJAWALI
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
HUKUM DAGANG OLEH MAS ANIENDA,S.H.,M.H.
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA
KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH
ASPEK HUKUM BISNIS.
KOPERASI DAN YAYASAN.
Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan
Hukum Dagang.
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Segi Hukum Kartu Kredit
Perusahaan dan Pekerjaan
HUKUM DAGANG ATAU HUKUM PERNIAGAAN
Pencabutan Pasal 2-5 KUHD
HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI: III. HUKUM PERDATA INDONESIA
Pengertian Perdagangan
Pengantar Hukum Dagang
Sumber hukum dari hukum dagang
NITA ARIYANI,S.H.,M.H ASPEK HUKUM BISNIS NITA ARIYANI,S.H.,M.H
ASPEK HUKUM BISNIS NITA ARIYANI,S.H.,M.H. FAKULTAS EKONOMI
HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)
Pengantar Hukum Dagang
CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA
Hukum Dagang Anggota: Yulandha Rizkova Yudik Nurwanto Fitri Aprilia
Hukum Dagang: Pengantar
Transcript presentasi:

SEJARAH HUKUM DAGANG

Pertumbuhan Hukum Dagang Abad Pertengahan (Tahun 1000-1500) Negara Italia dan Perancis telah berkembang kota pusat-pusat perdagangan (barcelona, venatia, marceille ), yg saat itu masih menggunakan “Hukum Romawi” (Corpus Juris Civilis) sebagai KUHPerdata Hukum Romawi tdk lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Akhirnya timbul hukum pedagang (Koopmansrecht)

Abad 17 Raja Louis XIV membuat 2 peraturan yaitu Ordonance Du Commerce (1673) dan Ordonance De La Marine (1681) Tahun 1807 2 peraturan tersebut diatas dikodifikasikan menjadi Code Du Commerce oleh Raja Napoleon

Abad 18 Tahun 1809 Perancis menjajah Belanda Code Du Commerce jg berlaku di belanda (azas konkordandi) Tahun 1819 dimulai membuat kodifikasi hukum dagang 1 oktober 1838 disahkan wetbook van koophandle Tahun 1848 wvk diberlakukan di Hindia Belanda

BEBERAPA UNDANG-UNDANG BIDANG BISNIS ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHI PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA. UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH

ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT. UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI

UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan) UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (No. 4 Tahun 1998) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PENANAMAN MODAL UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA UU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime UU.No.9 TH 2009 Tentang BHP

PERUBAHAN KUHD Dihapuskannya buku III tahun 1893 dan diganti UU Kepailitan dgn stb.348 tahun 1906 dan berlaku 1906 Dihapuskannya pasal 2 s/d pasal 5 KUHD tgl 17 juli 1938 dgn stb. 1938 – 276 Pasal 2 KUHD : Pedagang : Mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sbg pekerjaannya sehari-hari

Pasal 3 KUHD : Perbuatan Perniagaan : perbuatan pembelian barang u/ dijual lagi Pasal 4 KUHD : Perbuatan perniagaan lain a/ perusahaan komisi, perniagaan wesel, perbuatan bankir, kasir makelar,ekspedisi perniagaan Pasal 5 KUHD : Perbuatan yg timbul dr kewajiban menjalankan kapal, kewajiban mengenai tubrukan kapal

Digantikannya istilah perdagangan dengan perusahaan. Istilah perdagangan lebih sempit drpd perusahaan. Perdagangan mrpkan salah satu kegiatan perusahaan. Tetapi istilah “perusahaan “tdk diberikan intrepestasi otentik dalam UU. Pengertian perusahaan berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum

Rumusan perusahaan oleh Molengraaff Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yg dilakukan scr terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dgn cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.