BADAN PPSDM KESEHATAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
Matriks BHMN, BLU, PTN.
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Pembiayaan Pembangunan
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
Kementerian Keuangan RI
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Pembiayaan Pembangunan
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU POLTEKKES KEMENKES
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

BADAN PPSDM KESEHATAN

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Percepatan Penyerapan Anggaran Menuju Laporan Keuangan yang Berkualitas Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan BATAM, 17 OKTOBER 2013

AGENDA TREN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2013 PROGNOSA REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2013 KENDALA DALAM PENYERAPAN ANGGARAN PERSIAPAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 PERSIAPAN PENYUSUNAN LAP. KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 PERSIAPAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2014

1. PERSIAPAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

REALISASI Rp 1,228 T ALOKASI Rp. 3,073 T 39,96 % ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2013 (s.d SEPT 2013) REALISASI Rp 1,228 T ALOKASI Rp. 3,073 T KEMENKES 50.64% 39,96 %

JUMLAH SATKER BADAN PPSDMK TAHUN 2013 KP KD DK TOTAL 5 44 33 82

REALISASI ANGGARAN BPPSDMK 2013 PER BELANJA – (S.D SEPT 2013) ALOKASI REALISASI 751.587.989 453.613.762 1.711.700.359 659.859.216 609.850.523 114.554.077 3.073.138.871 1.228.027.057 % (Dalam Ribuan Rp)

REALISASI ANGGARAN BADAN PPSDMK PER KW & BELANJA TA 2013– (30-09-2013) NO JENIS KEWE-NANGAN JENIS BELANJA (%) TOTAL PEG BRG MODAL 1 KP 20.23 32.46 21.32 30.68 2 KD 68.80 43.98 18.76 44.06 3 DK 0.00 42.16   JUMLAH 60.35 38.55 18.78 39.96

REALISASI ANGGARAN KANTOR PUSAT TAHUN 2013 (S.D SEPT 2013)

REALISASI ANGGARAN BALAI TAHUN 2013 (S.D SEPT 2013) %

REALISASI ANGGARAN POLTEKKES TAHUN 2013 (S.D SEPT 2013) %

REALISASI ANGGARAN DINKES TAHUN 2013 (S.D SEPT 2013) %

ESTIMASI REALISASI ANGGARAN

TREN DAN PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BELANJA KANTOR PUSAT S TREN DAN PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BELANJA KANTOR PUSAT S.D 31 DESEMBER 2013

TREN DAN PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BELANJA BALAI S TREN DAN PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BELANJA BALAI S.D 31 DESEMBER 2013

TREN DAN PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BELANJA POLTEKKES S TREN DAN PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BELANJA POLTEKKES S.D 31 DESEMBER 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PROGNOSA REALISASI ANGGARAN BPPSDMK S.D 31 DESEMBER TAHUN 2013

KENDALA DALAM PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA S.D 30 SEPTEMBER 2013 Belanja Pegawai (51): Adanya belanja tunjangan profesi dosen yang belum direalisasikan. Adanya belanja sertifikasi dosen yang belum dapat dibayarkan karena belum adanya Laporan Kinerja Dosen (LKD) serta terbatasnya masa berlaku SK penetapan penerimaan serdos sampai Agustus 2013 saja, untuk bulan September s.d Desember 2013 belum ada SK yang baru dari Badan PPSDMK. Belanja Barang (52) : Adanya perubahan PP No. 13 menjadi PP No. 21 sehingga target PNBP belum dapat tercapai dan terkait hal tersebut, dana yang bersumber dari PNBP baru dapat dipergunakan bulan Juni 2013. Adanya self Blokir sehubungan dengan adanya Tunjangan Kinerja. Pola waktu pencairan dana yang terkait proses belajar mengajar mengikuti kalender akademik. Sehingga banyak kegiatan yang belum dapat direalisasikan mengingat Kegiatan perkuliahan semester II dimulai bulan September.

KENDALA DALAM PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA S.D 30 SEPTEMBER 2013 Pelaksanaan tugas belajar dilakukan pada awal tahun ajaran (bulan September) sehingga menunggu hasil kelulusan tenaga pendidik dan kependidikan yang lulus untuk melaksanakan tugas belajar. Belanja Modal (53): Terdapat satker yang sedang melakukan proses lelang. Adanya rangkap tugas dalam jabatan Panitia Pengadaan. Masih adanya lelang belanja modal yang belum dilaksanakan sehubungan dengan penyesuaian spek barang dengan kenaikan biaya/harga. Proses lelang terhambat karena adanya sanggah banding setelah penetapan pemenang lelang oleh salah satu peserta lelang penyedia barang dan jasa. Lelang pembangunan gedung baru masih dalam tahap pembangunan fisik. Adanya penambahan anggaran belanja modal pada pertengahan tahun sehingga rencana penyerapan anggaran disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pengadaan.

REKAP HASIL REVIU ITJEN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I SEMESTER I TA 2013

REKAP HASIL REVIU ITJEN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I SEMESTER I TA 2013

REKAP HASIL REVIU ITJEN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I SEMESTER I TA 2013

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 Pengadaan barang/jasa Agar melakukan koordinasi untuk melakukan evaluasi progres pembangunan gedung dengan membandingkan antara jadwal dengan realisasi fisik bersama tim teknis, konsultan pengawas dan konsultan perencanaan serta pihak pemborong Melakukan teguran secara tertulis maupun lisan jika terjadi keterlambatan progres pekerjaan atas hasil evaluasi tersebut diatas.

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 Pengadaan alat/barang operasional Melakukan rapat secara rutin antara KPA dengan PPK untuk mengetahui progres pelaksanaan pengadaan Memberikan teguran/arahan dan saran bila terjadi permasalahan di dalam pelaksanaan pengadaan Penerimaan barang harus sesuai dengan spesifikasi kontrak, baik jumlah maupun kualitasnya, termasuk uji fungsi apabila dipersyaratkan dalam kontrak Pelaksanaan kegiatan/program Segera melaksanakan kegiatan/program sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Tidak melaksanakan kegiatan/program yang menurut jadwal waktu sudah tidak efektif untuk dilaksanakan

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku Memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah akhir tahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Bagi satker yang memiliki permasalahan tanah, penghapusan BMN dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) agar segera menginventarisasi kembali dan melaporkan permasalahannya serta usulan penyelesaiannya kepada Badan PPSDM Kesehatan Pencairan anggaran secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi penumpukan pengajuan SPM ke KPPN di akhir tahun anggaran

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 Pastikan pembangunan fisik selesai dibayar tahun anggaran 2013, bila belum selesai dialokasikan di anggaran tahun 2014 dengan merevisi anggaran yang ada, dengan tetap dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan

2. PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013 - (1) PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013 - (1) Sudah melakukan rekonsiliasi internal data BMN antara SAK dan SIMAK BMN satker setiap bulan; Sudah melakukan rekonsiliasi eksternal data BMN dengan KPKNL dan data Keuangan dengan KPPN; Pastikan sudah tidak ada selisih data aset tetap antara hasil IP data Kemenkeu dengan data Satker Badan PPSDM Kesehatan; Pastikan semua satker telah melakukan penyusutan aset dan menyajikannya dalam Laporan Keuangan; Pastikan tidak ada saldo kas (saldo kas = nol) di bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran; Selesaikan semua pertanggungjawaban (SPJ) sesuai ketentuan;

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013 - (2) PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013 - (2) Pastikan hasil rekonsiliasin dengan KPPN tidak ada selisih antara data SAI dan data SAU terhadap 6 item, yaitu; (a). Alokasi, (b). Realisasi, (c). Estimasi PNBP, (d). Realisasi Pendapatan, (e). Pengembalian Belanja, (f). Pengembalian Pendapatan; Penyusunan CaLK mengikuti ketentuan sebagai berikut: mengacu kepada Perdirjen No. 55 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga CaLK adalah unsur LK Pokok dan Wajib, bukan tambahan.  CaLK bagian tak terpisahkan dari LK Meningkatkan transparansi LK, Menyediakan pemahaman yang lebih baik Atas informasi keuangan pemerintah

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012 - (3) PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012 - (3) Menyajikan informasi akrual pada Laporan Keuangan Tahun 2013; Menyajikan data Piutang pada Laporan Keuangan Tahun 2013; Penyusunan Laporan Keuangan BLU mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 177/Menkes/SK/5/2012 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan; Pertemuan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Satker dengan Badan PPSDM Kesehatan pada bulan Januari 2014; Semua penerimaan dan pengeluaran harus sudah mendapatkan pengesahan KPPN, paling lambat awal Januari 2014 (sesuai PMK/Perdirjen Pb terkait); Bagi pengelola keuangan dan petugas/operator penyusunan laporan keuangan agar mempersiapkan diri dan menyelesaikan seluruh tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mendokumentasikan data/informasi di tempat yang aman untuk memudahkan aparat pemeriksa fungsional melakukan pemeriksaan laporan keuangan

3. PERSIAPAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2014

PERSIAPAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2013 - (1) Pimpinan Satker segera mengusulkan KPA, PPSPM, dan Bendahara serta ULP (bagi satker yang sudah siap membentuk ULP, ULP UPT wajib dibentuk paling lambat pada tahun 2014) ke Kepala Badan PPSDM Kesehatan KPA segera mengangkat PPK dan Panitia Pengadaan/Penerimaan serta menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

PERSIAPAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2014 - (2) KPA segera mengangkat PPK dan Panitia Pengadaan/Penerimaan serta menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang KPA/PPK bersama penanggung jawab kegiatan segera menyusun disbursement plan (Rencana Penarikan Anggaran/RPA) yang realistis sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; PPK segera menyusun spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa yang akan diadakan dan segera meminta Pokja ULP untuk segera melakukan lelang melalui LPSE;

PERSIAPAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2014 - (3) Pokja ULP/Panitia Pengadaan menyusun dokumen pengadaan dan jadual pengadaan barang/jasa (standar dokumen pengadaan dapat didownload dari website LKPP); Pokja ULP/Panitia Pengadaan segera melakukan proses lelang pengadaan barang/ jasa Tahun 2014, dimulai Triwulan IV – 2013; KPA/PPK segera menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa yang sudah diproses pada awal Januari 2013 KPA/PPK bersama penanggung jawab kegiatan segera menyusun disbursement plan (Rencana Penarikan Anggaran/RPA) yang realistis sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;

PERSIAPAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2013 - (4) Setelah menerima DIPA segera dicermati secara teliti dan mengajukan/melakukan revisi bila terjadi kekeliruan serta segera menyusun POK; Bila ada pembangunan fisik yang didahului dengan penghapusan gedung harus segera diusulkan penghapusan gedung ke Badan PPSDM Kesehatan (dengan tetap melakukan proses tender) ULP/Panitia Pengadaan harus sudah lulus sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2014 segera disampaikan ke Badan PPSDM Kesehatan.

TERIMA KASIH