RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
PENUGASAN & PERENCANAAN PENGAUDITAN
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PT (PERSEROAN TERBATAS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
3D BLOCKS UU RI No. 20/2003 Ps. 29 Ayat 1, menyebutkan tugas tenaga kependidikan melaksanakan: 1. Administrasi Pengelolaan Pengembangan Pengawasan Pelayanan.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
AUDITING DAN ATESTASI KOMPILASI DAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
Pelaporan atas Laporan Keuangan Auditan
Laporan Keuangan dan Siklus Akuntansi
4. PROSES POISSON Prostok-4-firda.
Jenis Audit ( Pertemuan ke-3)
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
I. PENDAHULUAN II. PERANGKAT HUKUM III. UU HAK PATEN IV. CATATAN UU HAK PATEN 1987 V. CATATAN UU HAK PATEN NOMOR 12 TAHUN 1997 VI. UU HAK PATEN NOMOR 14.
Luas Daerah ( Integral ).
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Pt.taman wisata candi Borobudur,Prambanan & Ratu Boko
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
Tata cara Penanaman Modal
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Laporan BPR Laporan BPR terdiri dari :
NERACA LAJUR DAN JURNAL PENUTUP
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Bab 4 LAPORAN LABA-RUGI DAN INFORMASI TERKAIT Intermediate Accounting
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
Komite Audit. Perkembangan Keberadaan Komite Audit  Abad ke-19  Inggris  1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit  1978: menjadi persyaratan.
METODE GCG ASSEMENT & SELF ASSEMENT
Sekilas Tentang Tariff Adjustment pada Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 12 Januari 2015.
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Dana Hibah
BAGIAN I MENGENAL PROFESI AUDIT
Perbankan Syariah Indonesia
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
FIRMA Kelompok 5.
Kompleksitas Waktu Asimptotik
Aplikasi HRD & Payroll.
PERSEROAN.
SIKLUS AKUNTANSI DEFINISI Perusahaan Jasa
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Akuntansi keuangan lanjutan 1
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
BAHAN MATA ACARA Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Elnusa Tbk
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
PENJELASAN BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS TAHUNAN) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 31 Maret 2017.
Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018
Transcript presentasi:

RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005 30 Juni 2006

KINERJA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) TAHUN 2005

Agenda Kinerja Operasional 3 - 4 Perbandingan RKAP dan Realisasi Kinerja Keuangan 5 – 7 Kinerja Keuangan Triwulanan Tahun 2005 8 Rincian Kinerja Keuangan PT Jamsostek (Persero) Tahun 2005 9 Key Performance Indicator Tahun 2005 10 Laporan Auditor Independen 11 - 12 Kontribusi Kepada Negara 13 Efisiensi Biaya Usaha 14 Evaluasi RKA PKBL Tahun 2005 15 - 21 Hal Hal Yang Perlu mendapat Persetujuan 22

I. Kinerja Operasional Catatan: KPJ: Kartu Peserta Jamsostek0

I. Kinerja Operasional

II. Perbandingan RKAP Dan Realisasi Kinerja Keuangan Program Jamsostek Catatan: LKSBP: Laba Kotor Sebelum Bagian Peserta

II. Perbandingan RKAP Dan Realisasi Kinerja Keuangan Program Jamsostek

III. Perbandingan RKAP Dan Realisasi Kinerja Keuangan PT. Jamsostek (Persero)

IV. Kinerja Keuangan Triwulanan Tahun 2005

V. Rincian Kinerja Keuangan PT. Jamsostek(Persero) Tahun 2005

VI. Key Performace Indicator PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005

VII. Laporan Auditor Independen Laporan Konsolidasian Tahun 2005 sesuai Laporan Auditor Independen Nomor : 14.A/ Auditama V/GA/03/2006 tanggal 31 Maret 2006 adalah Dengan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” Kinerja Perusahaan Tahun 2005 sesuai Laporan Auditor Independen Nomor : 14.C/Auditama V/GA/03/2006 tanggal 31 Maret 2006 adalah “Sehat ” dengan Nilai Bobot Kinerja Sebesar 105,73

Tindak Lanjut Temuan Audit BPK-RI sampai dengan Tahun 2005 KepatuhanPerundang Undangan Kepatuhan Pengendalian Intern Jumlah SELESAI DALAM PROSES Kepatuhan Perundang Undangan 2005 3 11 14 - 2004 7 19 26 4 13 17 6 9 2003 22 10 12 2002 21 25 23 2 2001/2002 1 1999/2000 JUMLAH 75 92 8 45 53 30 39

VIII. Kontribusi Kepada Negara

Efisiensi Biaya Usaha terhadap RKAP

X. EVALUASI RKA PKBL TAHUN 2005 1. PROGRAM KEMITRAAN a. Sumber Dana

b. Penggunaan Dana

E. Laporan Akumulasi Dana Kemitraan

2. PROGRAM BINA LINGKUNGAN a. Sumber Dana

b. Penggunaan Dana

D. Laporan Akumulasi Dana Bina Lingkungan

Tindak lanjut temuan auditor Status tindak lanjut temuan BPK-RI tahun 2005 dan tahun sebelumnya

XI. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Persetujuan 1. Pembebasan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Apabila Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas laporan tahunan PT. Jamsostek Tahun Buku 2005 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2005 dapat diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kiranya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan pembebasan dari tanggungjawab atas pengelolaan perusahaan selama periode tersebut, kecuali jika ternyata dikemudian hari terdapat hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan laporan ini

2. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2006 oleh KAP Dasar : Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN bahwa penetapan KAP dilaksanakan oleh Menteri BUMN selaku RUPS. Surat BPK-RI No. 25/S/VII-XV/4/2006 tanggal 19 April 2006 perihal Pelaksanaan Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan BUMN tahun buku 2006. PT. Jamsostek (Persero) tidak termasuk dalam Daftar BUMN yang laporan keuangan tahun buku 2006 diaudit oleh BPK-RI. Usulan : Persetujuan Pelaksanaan audit untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2006 dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

3. Usulan Distribusi Laba

4. Remunerasi Direksi Sesuai Risalah RUPS Sesuai Keputusan Direksi Gaji Direksi dan Komisaris Fasilitas Rumah Jabatan Direksi ( Emolumen ) Asuransi Purna Jasa Direksi & Komisaris Kendaraan Dinas Direksi Tunjangan Transport Komisaris Fasilitas Pengobatan Direksi & Komisaris Tantiem Direksi & Komisaris Sesuai Keputusan Direksi Perawatan Rumah Direksi Tunjangan Cuti Direksi THR Keagamaan Direksi & Komisaris Penggantian Biaya Langganan Telepon, Listrik Direksi Usulan : Kepada Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana remunerasi tersebut diatas

Terima Kasih