02 Mei 2013 1. 2 1. DIAJUKAN SCR TERTULIS OLEH PENYELENGGARA : PERORAANGAN, ORGANISASI, KELOMPOK ORGANISASI, PARPOL DLL 2. MEMENUHI PERSYARATAN : PERSYARATAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
PARA PELAMAR YANG LULUS SELEKSI CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2013
Pemanfaatan BMN.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
STRUKTUR POLITIK NEGARA
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
KETENTUAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH REPUBLIK SERBIA Ruang Pancasila, Lantai 2 KBRI Beograd 9 April 2010.
PROSEDUR PENGURUSAN SURAT BUKTI LAPOR, SURAT PENUGASAN DAN LOLOS BUTUH
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
SYARAT-SYARAT USULAN KEPEGAWAIAN
Tata cara Penanaman Modal
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
PERMENDIKBUD RI NOMOR 107 TAHUN 2013
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
SEKTOR KEBUDAYAAN & PARIWISATA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGURUS & TENAGA KERJA
Rencana Aksi Perubahan
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Prosedur Pernikahan di Indonesia
CEKLIST LAPORAN QUICK PROGRAM VIII 2015
Sektor Sosial Menu Utama.
PAPARAN KARORENA POLDA JATIM
PENATAUSAHAAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Oleh Moh. Ikrar Udin, S.Kom TEMANGGUNG, 26 AGUSTUS 2014.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
BAHAN ARAHAN RAKORD DI PEMDA BANTUL TTG PELAYANAN DI SAMSAT BANTUL
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA
ALUR MENGURUS KARTU KELUARGA (KK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KARTU TANDA PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI PT. JASA RAHARJA TAHUN 2016
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
MANAJEMEN SUMBER DANA BANK
Penjelasan Pingisian Formulir SIDIKA thn 2015
Panduan Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
ALUR AKTA PERKAWINAN.
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
Standart Format Konten PPID
Administrasi Persiapan Pensiun
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
PEMILIKAN SENPI, SENJATA PELURU KARET & GAS
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
KARTU TANDA PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI PT. JASA RAHARJA TAHUN 2017
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI PERSYARATAN & PROSEDUR PENGURUSAN
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.
kaRTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN)
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kemloko Kecamatan Nglegok
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
KARTU TANDA PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI PT. JASA RAHARJA TAHUN 2016
Yes No Yes No. Surat Permohonan SIUP AKTE Perusahaan & Perubahannya SK Kehakiman NPWP Perusahaan UU No 7 Lama ( Perpanjangan )
BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA KORUPSI.
Transcript presentasi:

02 Mei

2

1. DIAJUKAN SCR TERTULIS OLEH PENYELENGGARA : PERORAANGAN, ORGANISASI, KELOMPOK ORGANISASI, PARPOL DLL 2. MEMENUHI PERSYARATAN : PERSYARATAN : 1. SRT PERMOHONAN DILAMPIRI : a. JADWAL ACR b. SUSUNAN PANITIA c. AD/ART d. DLL 2. IJIN TEMPAT 3. REKOM INSTANSI TERKAIT 4. REKOM POLDA 5. FC PASPOR BILA MELIBATKAN ORG ASING PERSYARATAN ARTIS ASING : 1.ADA KONTRAK KERJA AGEN ASING DGN IMPESARIAT DLM NEGERI 2.MENGAJUKAN REKOM ARTIS ASING KE DISPARDA 3.ADA STM OA 4.MENGAJUKAN RPTKA & TA 01 OLEH KEMENAKERTRANS 5.BAYAR DPKK KE DINAS TNG KERJA 6.MEMILIKI IMKA DR IMIGRASI 7.DAPAT REKOM DARI BADAN KESBANG PEMPROV 8.ADA IJIN USAHA TEMPORER DR DINAS PARIWISATA DAERAH/PROV 9.DILAKSANAKAN SENSOR OLEH KPKHD (PARIWISATA, KESBANG, DISNAKER, KEJAKSAAN, POLRI DAN IMIGRASI) 10.MENGAJUKAN IJIN KERAMIAN KE MABES 3

4

1.PERSYARATAN SKCK BAGI WNI : a.FOTO KOPI KTP b.FOTO KOPI KARTU KELUARGA c.FOTO KOPI AKTE/KENAL LAHIR d.FOTO KOPI IDENTITAS LAIN BG YG BELUM PUNYA KTP e.PAS FOTO BERWARNA 6 LEMBAR LATAR BLK MERAH f.FOTO KOPI PASPOR BG WNI YG AKAN KE LUAR NEGERI 2.PERSYARATAN SKCK BG WNA : a.SRT PERMOHONAN DR SPONSOR/PERUSAHAAN b.POTO KOPI PASPOR c.PAS FOTO BERWARNA 6 LEMBAR LATAR BELAKANG MERAH 5

1.ANEV REALISASI PENCAPAIN SKCK TAHUN LALU 2.PROSENTASE PENCAPAIAN SKCK SESUAI KEPERLUAN : - MELAMAR KERJA - JADI PNS -CALEG -TNI/POLRI -PEJABAT PUBLIK -MELANJUTKAN SEKOLAH - KEPERLUAN LAIN SESUAI KEBUTUHAN 3.ANIMO KEBTUHAN BERDASARKAN DATA DARI INSTANSI TERKAIT ; -DISNAKER (DATA PENCARI KERJA) -DISDIK DLL (DATA LULUSAN SEKOLAH SMU/PT) -KPU (ANIMO CALEG, CLN BUPATI/WALIKOTA/GEBURNUR) -PEMDA/POLDA/KODAM (RENBUT PNS, POLRI, TNI) 4.ESTIMASI PENAMBAHAN SESUAI STANDAR UMUM 10 % DR THN SEBELUMNYA DALAM (SITUASI NORMAL) 5.LIHAT PERKEMBANGAN STRATEGI WILAYAH 6

7

8

HAL-HAL YG HARUS DIPERHATIKAN DLM PELAYANAN PERIJINAN/SKCK SBB : 1.SIAPKAN KETENTUAN/PERATURAN YG MENJADI DASAR DIBIDANG PELAYANAN AL. JUKLAP, KEP KAPOLRI, SOP DLL 2.MEKANISME PROSES PELAYANAN PERIJINAN DAN SKCK 3.KETENTUAN PERSYARATAN (KET RW/LURAH DITIADAKAN) 4.PELAPORAN SKCK 5.BIAYA ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN 6.LEMBAR KONTROL/PROSES PERIJINAN/SKCK 7.MEKANISME PENYETORAN BIAYA PNBP 8.STOK OPNAME BALANKO SKCK 9.SISTIM PENYIMPANAN BLANKO SKCK (DIGUDANG ATAU BGM ? ) 10.TERTIB REGISTER/ADMINISTRASI 11.DATA CATATAN KRIMINAL (DARI RESKRIM) 12.PERTANGUNGJAWABAN BALNKO YANG HILANG/RUSAK 13.SISTIM PEMBAYARAN SKCK 14.SIAPKAN ARSIP-ARSIP 9

1. DALAM PELAYANAN SKCK/GIATMAS AGAR SELALU BERPEDOMAN PD KETENTUAN YG ADA JUKLAP/KEP KAPOLRI, SOP YG ADA. - TDK MELAKUKAN PUNGUTAN DILUAR KETENTUAN - PROAKTIF UTK KOORDINASI DGN PEMOHON 2. SEGERA LAKUKAN PEMBENAHAN ADMINISTRASI PELAYANAN SKCK, PERIJINAN DI KESATUAN MASING2 3. SEGEERA MENGEVALUASI/MENYUSUN RENBUT SKCK MELAPORKAN SCR RUTIN DAN BERKALA GIAT MASY YG TERJADI DI WIL KE BIK 5. SEGERA KOORDINASI DNG SUBBAG REN UTK MEMBANGUN WEB SITE/BLOG/JEJARING SOSIAL DLM RANGKA RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 10

11

KAMI SIAP MELAYANI ANDA 12