Pelaporan NGO kepada Komite PBB Menentang Penyiksaan Jakarta, Indonesia July 2007 Association for the Prevention of Torture Association pour la prévention.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
SISTEM PENJUALAN KREDIT
MENGEMBANGKAN STRATEGI PEMBELAJARAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Jakarta, 22 November 2013.
SERTIFIKASI BK PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
TUGAS DAN WEWENANG JAM DATUN.
Sesi 2 b: Manajemen Sekolah/Madrasah
Pendahuluan Audit Sektor Publik
Ensiklopedia UI Sebagai Tempat Penyimpanan Informasi
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
PEMBUATAN WEBSITE SMA NEGERI 99 JAKARTA MENGGUNAKAN CMS Tri Wulandari
Appraisal dan Penyusutan Rekod
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Pemilihan dan Pembangunan Lokasi Strategis Sesi 3: Perangkat Kunci bagi Perencanaan.
Menuju Transparansi Yang Lebih Luas Meninjau Kebijakan Keterbukaan Bank Dunia Bank Dunia Maret 2009.
ICESCR: Kerja Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
MEKANISME HAM PBB.
D 4 NBSS Outbreak management. Melembagakan rencana wabah Untuk mengkonfirmasi wabah, langkah segera harus diambil oleh Tim Pengendalian Infeksi di fasilitas.
Sponsorship Event Management
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
DIKLAT ASESOR BAP-S/M PROVINSI JATIM
LAPORAN DAN PUBLIKASI
SURVEY TENTANG PENULISAN DAN UJIAN SKRIPSI/KOMPREHENSIF
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
Susunan Proposal Penelitian Skripsi
SOSIALISASI KERJA PRAKTEK FTE 2017
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
LBH BALI WCC ( LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTER )
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
Promoting Decent Work for All
Daftar Informasi Publik
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -PATEN ( 2) -
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
AUDIT INTERNAL KOMITE AUDIT TM 14 HUBUNGAN DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN
AKUNTANSI INTERNASIONAL
Pembuatan dan Komunikasi Kebijakan
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENAGIHAN PAJAK BUMI Gustian Suroso
BUKU SAKU PELAYANAN KESEHATAN IBU
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H
Pembangunan Kasus Bisnis & Penentuan Alternatif
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Audit Siklus Pendapatan
Alternatif Bullet Point
Sistem Belajar Jarak Jauh: Penerapannya di Universitas Terbuka
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
FIKES – MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT
MENULIS ARTIKEL JURNAL ILMIAH
Laporan Pemeriksaan Keuangan Projek
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Pelaporan NGO kepada Komite PBB Menentang Penyiksaan
Komitmen dan Kebijakan dalam Membangun Manajemen K3
PEMBEKALAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
MANAJEMEN PEMBERDAYAAN SDM LEMBAGA PAUD
PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata kuliah ps. Administrasi negara
Transcript presentasi:

Pelaporan NGO kepada Komite PBB Menentang Penyiksaan Jakarta, Indonesia July 2007 Association for the Prevention of Torture Association pour la prévention de la torture Asociación para la prevención de la tortura

Proses Pelaporan

1. Persiapan laporan •Pemerintah Indonesia menyusun laporannya bulan Agustus 2005 •Laporan tersebut tersedia di website OHCHR ( •Proses konsultasi dengan NGOs •Hasil dari proses ini?

Proses Pelaporan

2. Penyesuaian terakhir sebelum sesi CAT mempersiapkan, untuk pertimbangan laporan Negara: •Daftar permasalahan •Laporan-laporan alternatif NGO •Sumber informasi lainnya

Proses Pelaporan

3. Pertimbangan laporan CAT bertemu di Jenewa dengan: •Pemerintah Indonesia •NGOs •Komnas HAM

Proses Pelaporan

4. Kesimpulan dan rekomendasi •CAT akan mengadopsi rekomendasi- rekomendasinya pada akhir sesi •Tersedia di •Negara mempunyai kewajiban untuk mendiseminasikan dan menterjemahkan rekomendasi-rekomendasi tersebut

Proses Pelaporan

5. Implementasi dan tindak lanjut •Batas waktu 1 tahun bagi Negara untuk merespon rekomendasi-rekomendasi khusus •Harus mengarahkan dan mendorong rencana aksi •Rekomendasi-rekomendasi berguna untuk pelaporan berikutnya

Partisipasi NGO di dalam proses pelaporan Indonesia (NOVEMBER 2007) Pengadopsian daftar permasalahan oleh CAT (MEI 2008) Pembahasan laporan Negara oleh Komite 2008

1. Sebelum pengadopsian daftar permasalahan (NOVEMBER 2007) Pengadopsian daftar permasalahan oleh CAT (MEI 2008) Pembahasan laporan Negara oleh Komite 2008 NGO harus mengirimkan informasi kepada CAT

1. Sebelum pengadopsian daftar permasalahan •Catatan singkat ( briefing notes ) •Laporan-laporan alternatif (awal) •Daftar permasalahan dari NGO

2. Sebelum Sesi November (NOVEMBER 2007) Pengadopsian daftar permasalahan oleh CAT (MEI 2008) Pembahasan laporan Negara oleh Komite 2008 NGO harus mengirimkan informasi kepada CAT

2. Sebelum Sesi November •Laporan-laporan alternatif NGO •Jawaban atas daftar permasalahan

3. Selama Sesi (NOVEMBER 2007) Pengadopsian daftar permasalahan oleh CAT (MEI 2008) Pembahasan laporan Negara oleh Komite 2008 NGO harus mengirimkan informasi kepada CAT

3. Selama sesi •Pertemuan resmi NGO (penterjemahan) •Pertemuan-pertemuan informal NGO •NGO harus menyerahkan komentar secara tertulis atas presentasi lisan dan jawaban- jawaban Negara terhadap daftar permasalahan

4. Diseminasi dan tindak lanjut (NOVEMBER 2007) Pengadopsian daftar permasalahan oleh CAT (MEI 2008) Pembahasan laporan Negara oleh Komite 2008 NGO harus mengirimkan informasi kepada CAT

4. Diseminasi NGO harus: •Mendiseminasikan dan menterjemahkan rekomendasi-rekomendasi CAT Media juga harus: •Mendiseminasikan dan menginformasikan rekomendasi-rekomendasi CAT

4. Tindak lanjut NGO harus: •Memberikan informasi kepada CAT tentang implementasi terhadap rekomendasi-rekomendasi (batas waktu 1 tahun) •Melobi untuk memastikan bahwa Negara akan memberikan laporan mengenai rekomendasi-rekomendasi tersebut (1 tahun) •Melobi untuk memastikan bahwa Negara akan mempresentasikan laporan yang berikut (untuk 2012)

Laporan-laporan alternatif NGO Perhatian khusus: •Laporan tunggal atau bersama? •Laporan tematik atau komprehensif? •Jawaban atas daftar permasalahan (terpisah atau digabung) •Ringkasan Eksekutif

Isi laporan Laporan harus mencakup… •Pendahuluan •Konteks umum •Analisis kritis •Kesimpulan dan rekomendasi

Analisis kritis •atas laporan Negara (dan dokumen inti) •atas implementasi yang efektif terhadap UNCAT (pasal per pasal), peraturan perundang-undangan dan praktik •atas implementasi yang efektif terhadap rekomendasi CAT terdahulu •dan Badan Perjanjian lainnya, Prosedur Khusus

Aspek-aspek praktis •Batas waktu penyerahan •Versi bahasa •15 buah salinan laporan untuk dikirimkan kepada Sekretariat CAT dan versi elektronik •Laporan akan ditampilkan di website OHCHR dan dikirimkan ke Negara, kecuali informasi yang bersifat RAHASIA