SUSUNAN ACARA DISKUSI PANEL FORUM YOGYA BANGKIT AKSELERASI PEMULIHAN PENDIDIKAN PASCA GEMPA DI DIY Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – 13.00 Pendaftaran Peserta 13.00 – 13.30 Makan siang 13.30 – 14.00 Pembukaan dan Penjelasan Singkat Tujuan Workshop Partnership (Idham Ibty) 14.00 – 15.00 Kebijakan Prioritas dalam Percepatan Pemulihan Pasca Gempa Drs. H. Sugito, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan DIY) Agenda-agenda Mendasar Pengelolaan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Prof. Dr. Wuryadi (Dewan Pendidikan DIY) Akselerasi Pemulihan Pendidikan Dasar Pasca Gempa SD Glagah (Kepala Sekolah Dasar) Akselerasi Pemulihan Pendidikan Menengah Pasca Gempa Kepala SMA 2 Bantul Kebijakan Pemulihan Pendidikan Dasar Pasca Gempa Kabid. Pendidikan Dasar, kab. Bantul 15.00 – 16.00 Diskusi (Moderator) 16.00- Penutup

TUJUAN Terumuskannya rekomendasi kebijakan percepatan pemulihan pasca gempa. Teridentifikasinya isu-isu prioritas pengaturan pendidikan di DIY, mencakup agenda jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Permasalahan Bangunan fisik persekolahan yang rusak karena gempa masih ada yang belum direhabilitasi dan direkonstruksi. KRP (Komisi Rekonstruksi Pendidikan), sedang menggali kebijakan dari atas sampai dilapangan, mencari tahu yang hambatan-hambatan kelancaran menyerap beberapa aspirasi dari bawah yang bisa diwakilkan. Penghancuran dan hancurnya heritage. Jogja dikenal sebagai kota budaya tetapi ternyata ciri khas ke-Yogya-an tidak tampak, baik itu dari bangunan fisik maupun dari nama jalan. Masalah pembebasan biaya sekolah yang muncul sebagai dampak langsung bencana gempa, yang menuntut adanya penyelesaian agar angka putus sekolah bisa teratasi. Tuntutan anggaran pendidikan 20% belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Saat ini bantuan dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota dirasakan masih belum mencukupi. Termasuk dalam hal ini adalah anggaran untuk pendidikan taman kanak-kanak. Banyak sekolah yang tidak mau di-regrouping. Masalah regrouping memang sulit dilakukan, namun dapat mendorong perbaikan kualitas pendidikan.

REKOMENDASI Menyelenggarakan workshop terbatas untuk menyusun rekomendasi kebijakan percepatan pemulihan pendidikan. Dalam Perda Pendidikan, diharapkan muncul materi kearifan lokal yang akan digali dari pendidikan Kraton dan Puro Pakualaman, serta yayasan pendidikan Muhammdiyah, Taman Siswa, Pesantren, dan pendidikan Kristen dan Katholik. Sedangkan muatan lokal seperti bahasa Jawa dan ketrampilan lokal, dapat digali dari budaya yang berkembang di masyarakat Yogyakarta. Mengenai pemihakan kepada miskin, harus ada jaminan hukum mengenai berapa % Pemda harus memberi jaminan biaya pendidikan kepada anak dari keluarga miskin. Biaya sekolah dan uang gedung perlu diatur. Perlu diatur mengenai sarana pendidikan termasuk komponen pendukung seperti kos-kosan dan pondokan Mengenai pajak, diusulkan ada pajak khusus untuk pendidikan, ada pajak pendidikan untuk setiap keluarga baik keluarga yang punya anak ataupun tidak. Menekankan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang ditunjuk atau yang berminat untuk membiayai pendidikan.

Perlu ada penguatan jaminan hukum tentang pendidikan dan sekolah yang mampu dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Perlu aturan mengenai sharing pendanaan pendidikan antara kota/kabupaten dan propinsi dan Pemerintah Pusat. Wajib belajar 9 tahun harus terus diperbaiki kualitasnya. Perlu ada upaya untuk menjamin perbaikan standar pelayanan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Perlu kejelasan aturan mengenai mekanisme komite sekolah Akselerasi draft Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Mempercepat rehabilitasi fasilitas umum pendidikan yang masih di shelter.