Ika Yuliasari/S3 Akhmad Edhy Aruman/S3

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi,SH.,M.Si
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN TAHUN 2009.
Pemeringkatan e-Government Indonesia
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
DATABASE UPPKS ONLINE di Kabupaten Bantul oleh : Kodrat Untoro, S Sos disampaikan pada “seminar ICT dalam menunjang perkembangan kependudukan dan KB”
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEAGAMAAN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
LAPORAN OPERASIONALISASI
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
JAKARTA, 4 MEI 2013 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN. D A S A R 1.
PANDUAN.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
Masyarakat Terlibat, Data Akurat, Desa Berdaulat
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
SISTEM DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB NASIONAL
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
BEST PRACTICE PENERAPAN e-GOVERMENT DI KOTA CIMAHI
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
“Bersama Membangun Kemandirian”
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
Manajemen Sistem Informasi Publik
Regulasi Pengembangan E-Government
PEMANFAATAN TIK MELALUI PENYEDIAAN KPU/USO
Keterbukaan Informasi Publik
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
E-Government E-Governance
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bambankerep RW 04 Kecamatan Ngaliyan Semarang Kelompok, Muhammad Baihaqi ( ) Hidayatun.
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
Komputer dalam Pemerintahan
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

Ika Yuliasari/S3 Akhmad Edhy Aruman/S3 SISTEM KOMUNIKASI BERBASIS INTERNET PROGRAM DESA INFORMASI KABUPATEN BANTUL , PROVINSI DI YOGYAKARTA Ika Yuliasari/S3 Akhmad Edhy Aruman/S3

LATAR BELAKANG Sistem komunikasi dalam sistem sosial Indonesia( pasca reformasi) bebas bertanggungjawab Globalisasi informasi Menggunakan jalur media massa, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, komunikasi individu Model komunikasi interakjtif Keterbukaan informasi publik

unsur – unsur penting dalam konsep pembangunan Pengentasan kemiskinan, Keterlibatan secara adil dalam perekonomian bagi setiap individu, Perbaikan kualitas hidup individu, Penataan pembagian kerja, Penciptaan pranata politik dan Penghargaan terhadap nilai budaya dan sosial masyarakat. Partisipasi masyarakat Pemkab Bantul perlu bekerja ekstra keras untuk menyejahterakan warganya. Itu karena pada 2011 lalu BKK Bantul mencatat angka kemiskinan di Bantul masih cukup tinggi. Dari 258.294 jumlah kepala keluarga (KK), sebanyak 40.321 KK atau 15.61 persen di antaranya tergolong miskin. Sedangkan jika dilihat dari sisi jumlah jiwa, penduduk miskin Bantul mencapai 127.479 jiwa dari total jumlah penduduk 848.608 orang. ’’KK miskin tertinggi ada di Kecamatan Dlingo sedangkan terendah di Kecamatan Bantul,” kata Asek Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Dr Suyoto di sela-sela acara BUMN Peduli di Kecamatan Bantul.” (http:// terong.combine.or.id)

Program Desa Informasi Kondisi yang sedang diupayakan : Kritik terhadap model ortodoks, Masyarakat sebagai subyek pembangunan Komunikasi tidak liner dan bottom up Konsep partisipatif dan aspirasi masyarakat Penggunaan media komunikasi cetak dan elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mencanangkan /2010-2012, berlanjut 2013 : Program Desa Informasi Desa berdering ( desa yang memiliki telepon), Desa pintar (desa yang memiliki akses internet), Pusat layanan internet kecamatan (PLIK), Radio komunitas,dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK).

? Permasalahan Bagaimanakah sistem komunikasi yang berkaitan dengan program pembangunan wilayah daerah Kab.Bantul Yogyakarta Dalam level mikro, bagaimanakah bentuk jaringan komunikasi yang terbangun dan menunjang program pembangunan? Bagaimanakah peluang dan kendala dalam pelaksanaan program DESA INFORMASI khusunya MPLIK dan PLIK ? Bagaimana alternative solusi permasalahan untuk menjaga kestabilan sistem komunikasi yang terhambat di level daerah?

Kerangka konseptual Sistem komunikasi , sistem sosial, suprasistem, sistem, sub sistem ( Nasikun, 2007) PEMBANGUNAN DAERAH (Nasution, 1998) SISTEM KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (Arifin, 2008). Littlejohn ( 2002).( Nurudin, 2009) Komunikasi pendukung pembangunan ( jayaweera) (Lionberger) PROSES KOMUNIKASI BERMEDIA, TIK ( Burhan Bungin)

nilai, norma, hukum, das sollen Kontrol sosial SOURCE MESSAGE CHANNEL RECEIVER INPUT Data , informasi, peristiwa, dan pesan komunikasi lainnya OUTPUT Kebijakan informasi nilai, norma, hukum, das sollen Kontrol sosial FEEDBACK LINGKUNGAN DAN SISTEM LAIN

KERANGKA PEMIKIRAN Program pembangunan nasional Program pembangunan daerah (Kabupaten/Kota) Pembangunan wilayah perdesaan Sistem Komunikasi di daerah Sistem komunikasi nasional Sistem komunikasi perdesaan (warga daerah pinggiran dan perdesaan) DESA INFORMASI ( desa dering, desa pintar, PLIK, MPLIK, media komunitas) Pemda, Kominfo, PT.Telkom, PT.MNC Sky KERANGKA PEMIKIRAN

IMPLEMENTASI dan DESKRISPSI PROGRAM Di wilayah Provinsi DI Yogyakarta, Desa Informasi telah dicanangkan sebagai salah satu program untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik (UU 14/2008), mendukung eGovernment, otonomi daerah (UU 32/2004), kebebasan informasi ( UU 40/1999) .Pengadaan program Desa Informasi merupakan bagian sub sistem komunikasi di daerah yang dikoordinasikan oleh : Pemerintah provinsi DI Yogyakarta Dinas Komunikasi dan Informasi DI Yogyakarta Pemerintah Daerah kabupaten Bantul Kantor Pengolahan Data Telematika PT.Telkom Indonesia, Tbk PT.MNC Sky, Tbk Pemerintah Kecamatan Kelompok pendamping/ mitra di wilayah kecamatan

PLIK merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memberikan kemudahan akses informasi kepada warga di tingkat lokal dengan penyediaan sarana internet ( perangkat komupter dan jaringan internet). Dengan akses internet, diharapkan warga perdesaan dan pinggiran dapat membuka dan mengunduh informasi sesuai kebutuhan di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga lebih mendorong pada terwujudnya desa pintar..

MPLIK ( MOBIL PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN) adalah layanan yang sifatnya bergerak untuk  memberi akses internet kepada masyarakat secara sehat, aman, cepat dan murah.

INFORMASI DI BIDANG SOSIAL-BUDAYA-POLITIK-PERTANIAN-RELIGI-EKONOMI-DSB E-GOV AGRICENTER PELAYANAN PUBLIK INFORMASI DI BIDANG SOSIAL-BUDAYA-POLITIK-PERTANIAN-RELIGI-EKONOMI-DSB PORTAL TERBATAS ATAU TIDAK??? Apakah warga bebas akses informasi apapun atau ada penddampingan?

(Website : Kantor Pengelola data Telematika, 2012) Dengan semangat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemkab Bantul berencana tahun 2013 semua desa terkoneksi jaringan internet. No Program /2012 Lokasi, Kecamatan /mitra 1 M-PLIK Banguntapan , Kasihan 2 DESA DERING Kretek 3 PLIK Bambanglipuro 1, Bambanglipuro 2, Bantul1,Bantul 2, Dlingo 1, Dlingo 2, Imogiri 1, Imogiri 2, Kasihan 1, Kasihan 2, Kretek 1, Kretek 2, Pajangan 1, Pajangan 2, Pandak, Piyungan 1, Piyungan 2, Pleret 1, Pleret 2, Pundong , Sedayu, Sewon 1, Sewon 2, Srandakan. (Website : Kantor Pengelola data Telematika, 2012) http://kpdt.bantulkab.go.id/2013/

WARGA KABUPATEN BANTUL Pemerintah Provinsi DI.Yogyakarta Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Kantor Pengelola Data Telematika KPDT) Agricenter E Gov Layanan publik Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dsb PT Telkom, PT MNC Sky, dan mitra pendamping Desa informasi : PLIK,MPLIK,Desa dering, media komunitas WARGA KABUPATEN BANTUL

Dalam pelaksanaannya, MPLIK dan PLIK menuai kritik karena: Penempatan MPLIK yang cenderung berada di ruas jalan besar MPLIK tidak tepat sasaran khalayak karena penggunanya hanya kalangan tertentu. Penetapan unit MPLIK di setiap provinsi dan kabupaten tidak memenuhi asas pemerataan Rendahnya motivasi penggunaan warga desa Rendahnya pengetahuan TI oleh warga desa Kurangnya pelatihan TI di kalangan warga perdesaan yang awam komputer Lemahnya pendampingan pemanfaatan TI oleh pemerintah Tidak kuatnya kelembagaan pemerintah yang mendukung program MPLIK dan PLIK Faktor investasi infrastruktur MPLIK dan PLIK di kecamatan yang tidak memadai.

Efeknya adalah : Terputusnya aliran informasi pemerintah daerah kepada warga masyarakat Tidak berjalannya layanan publik berkaitan dengan E-government Ketidakseimbangan sistem komunikasi dan sistem sosial di daerah, dimana pembangunan yang berlangsung di level akar rumput tidak memiliki perekat sosial. Tidak tercapainya tujuan pembangunan daerah, karena aktivitas komunikasi pendukung pembangunan ( MPLIK-PLIK) tidak berjalan dengan optimal. Sulitnya melakukan evaluasi audit komunikasi di level manajemen pemerintah daerah, karena ketidaktepatan pelaksanaan program Desa Informasi..

Tingkat pemahaman TI Dukungan Manajemen Puncak Investasi TI Dukungan lembaga Pemerintah Aplikasi TI KINERJA PENGRAJIN UKM di BANTUL Hasil penelitian Rizki Marishka Endraswari, 2006, Sesuai dengan hasil penelitian Balitbang KemKominfo diperoleh temuan bahwa untuk penguatan program Desa Informasi dibutuhkan Kelembagaan informasi untuk mengelola pelaksanaan program. Hal tersebut mengingat bahwa masyarakat daerah merupakan khalayak informasi yang menjadi ujung tombak pembangunan di wilayah mereka berdiam dan menjadi khalayak aktif yang berpartisipasi (S.Bayu Wahyono, 2011)  

Penutup Peluang dalam pemanfaatan PLIK dan MPLIK sangat besar, karena saat ini pemerintah daerah Kab. Bantul Provinsi DI.Yogyakarta menggunakan sistem E-Gov untuk melayani publik. Kendala yang muncul berkaitan dengan pemilihan lokasi yang kurang tepat, pendampingan yang kurang baik, lemahnya pengetahuan komputer masyarakat, dan kurangnya pelatihan TI untuk masyarakat. Saran: Agar pelaksanaan MPLIK dan PLIK dapat berjalan dengan baik, seyogyanya dipertimbangkan tentang lokasi pendistribusian program PLIK-MPLIK, bobot informasi, khalayak pengguna, dan pembiayaan. Sehingga proses komunikasi berbasis internet dapat berjalan dengan baik dan mendukung ekologi sistem komunikasi di daerah

TERIMA KASIH DAFTAR PUSTAKA   Arifin, Anwar.(2011).Sistem Komunikasi Indonesia.Bandung.Simbiosa Media Rekatama. Brown Bungin, Burhan.HM.2008. Sosiologi Komunikasi.Teori, paradigm, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat.Jakarta.Kencana Prenada Media Group. Horton, Paul B dan Chester L.Hunt.1999.Sociology. Penerjemah: Amirudin Ram & Tita Sobari.Jakarta: Penerbit Erlangga. LionBerger, Herbert.F. 1982. Communication Strategies.A guide for agricultural change agent.The Interstate printers & Publisher.inc. Littlejohn.Stephen.W.2009. Communication Theory.9`th edition .London.Sage Publication. Nasikun, 2007. Sistem Sosial Indonesia.Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. Nasution, Zulkarimein.1998. Komunikasi Pembangunan ,Pengenalan Teori dan Penerapannya.Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada. Nurudin.2010. Sistem Komunikasi Indonesia.Jakarta.PT.Rajawali Pers. Pace, Wayne R. Don Faules. 2002. Komunikasi Organisasi .Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Robbins, Stephen P. 2002. Teori Organisasi.Struktur,Desai &Aplikasi. Diterjemahkan oleh Jusuf Udaya,Lic.,Ec. Jakarta.Arcan Sumber lain : http://kpdt.bantulkab.go.id/data-dinamis/ http://bantulkab.go.id/pemerintahan/pejabat.html\ www.kemendagri.go.id/‎ www.komisiinformasi.go.id/‎ http://kpdt.bantulkab.go.id/2013/08/pemantauan-plik-di-balai-desa-wijirejo-pandak/ (http:// terong.combine.or.id) TERIMA KASIH