SIM KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DISUSUN OLEH : KELOMPOK IV Andi Rahmi Pramadani ( )
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Rumah Susun Di INDONESIA.
MENURUT HUKUM INDONESIA
SURVEI KADASTRAL oleh EKO SUHARTO.
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG HAK TANAH & PENDAFTARAN TANAH.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum
PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PELAKSANAAN DAN PENYIMPANGAN DALAM TUGAS PPAT
SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
NOOR AZIZAH, pemanfaatan tanah untuk peningkatan taraf hidup dengan cara konsolidasi tanah.
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Materi-10 HAK TANGGUNGAN
DEWI NURUL MUSJTARI SRI WIDODO FAKULTAS HUKUM UMY
Materi-8 HAK GUNA BANGUNAN
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
Materi-9 HAK PAKAI DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
ERFA MEIYANI, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
Menentukan Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB
Pertemuan ke – 8 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
ARIEF BUDIMAN, Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
FUNGSI TANAH sebagai wadah sebagai faktor produksi
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
Pertimbangan yang menjadi Prasyarat utama Sesuatu benda Dapat diterima
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
HAK-HAK ATAS TANAH.
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
SKMHT Notariil ?.
Pertemuan ke – 11 HUKUM AGRARIA
Hukum administrasi pelayanan publik
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
SEBAGAI JAMINAN HUTANG
Kantor Pertanahan Kab-Bekasi
PEMBAHASAN UTS Hukum Agraria Minggu ke-8
DOKUMENTASI.
Pertemuan 11 & 12 D O K U M E N T A S I.
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
Pengantar Hukum Pendaftaran Tanah
HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN.
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)
Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Kantor Pertanahan KOTA BATAM
DOKUMENTASI.
HAK TANGGUNGAN TANAH & BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG
Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
KEBIJAKAN PENATAAN PERTANAHAN DALAM HAK PAKAI
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
PENDAFTARAN TANAH. Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan : 1.tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan.
HAK TANGGUNGAN
STRATEGI PERCEPATAN PTSL
HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Transcript presentasi:

SIM KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI Oleh kelompok 1 : Bustam Cholik (2013.141.00.033) Pembaca materi Iis Angriani Annas (2013.132.00.006) Moderator Astiawati (2013.132.00.009) Narasumber Fadly Ardhiansyah (2013.141.00.003) Enri Nur Hidayat (2010.133.00.0077) Abil Qasim (2013.132.00.051) Penulis

SISTEM INFORMASI Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hadware, software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan meyebarkan serta mengubah sumber daya data menjadi produk informasi dalam sebuah organisasi

DASAR HUKUM Melalui pasal 3 huruf r Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyebutkan salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional selaku Instansi pelaksana kegiatan di bidang pertanahan dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.

INPUT Input pada sistem informasi pertanahan berupa data. Data merupakan bahan baku sistem informasi pelayanan pertanahan berupa nomerik, alfhabet dan alfhanumerik. Data yang di input oleh operator dalam pelayanan pertanahan antara lain : Data obyek / letak tanah yang terdiri dari nama desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, luas tanah, gambar bidang tanah, nomor hak atas tanah (1: hak milik, 2: hak pakai, 3 : hak guna bangunan, 4: hak guna usaha), masa berlakunya hak, Nomor Surat ukur, Nomor Induk Bidang, Nomor kode sertipikat, nomor bidang Data subyek tanah : Nama pemilik, tanggal lahir Data Pegawai yang terkait pelayanan : Bendahara, Kepala seksi pengukuran dan pemetaan, Kepala Seksi HTPT, Kepala Seksi PPP dan Kepala Kantor Pertanahan Data peralihan hak : akta peraliahan (nomor, tanggal, pejabat PPAT) Data lainnya : Hak tanggungan, roya, nomor pendaftaran. Continued….

PROSES Operator dibagi dalam dua kegiatan pelayanan : Bagian Front office : bagian pelayanan di bagian depan dengan sistem loket petugasnya berjumlah 10 operator, bertugas melayani pelanggan dalam pelayanan : Pendaftaran tanah Pengukuran bidang tanah Pengakuan hak, dll Bagian Back Office : Petugas yang melaksanakan kegiatan prosesing data atau pengolahan data pertanahan, yang merupakan kegiatan lanjutan dari bagian front office. Data yang diproses antara lain : Penggambaran peta bidang, peta tematik Penyiapan risalah pertimbangan teknis pertanahan Penyiapan surat keputusan pemberian hak, dsb…. Continued….

OUTPUT Output merupakan hasil dari proses. Adapun output dari sistem informasi pertanahan yaitu : Informasi yang dihasilkan dalam berbagai bentuk kiriman ke pemakai akhir. Produk akhir pelayanan pertanahan berupa yang berupa hard copy : Sertipikat Tanah Peta bidang tanah Surat keputusan pemberian hak Pertimbangan teknis pertanahan Informasi berkas berjalan/berproses Buku Tanah Obyek dan subyek tanah Peta tematik Daftar Isian, dsb…. Continued….

MEKANISME PELAYANAN

Matrik Komponen Sistem Informasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai

ELEMEN PENDUKUKUNG SIM Budaya Organisasi Kepemimpinan Sumber daya Hardware Sumber daya Software

SIMPULAN Dari pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi dapat membantu dalam pelayanan pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten sinjai. Hal ini tentu saja merupakan awal yang bagus dalam pemanfaatan teknologi pada instansi-instansi yang lain. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, pembahasan di atas tentu saja memberikan gambaran dari bagaiman penerapan sistem informasi pada kantor pertanahan kabupaten sinjai.

SEKIAN