KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEAGAMAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Keprotokolan : Latar Belakang :
Advertisements

I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi,SH.,M.Si
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc.
Workshop Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Elektronika
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SIMPEG
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
KU1071 Pengenalan Teknologi Informasi - A
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
PELAKSANAAN e-GOVERNMENT
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
Mengapa perlu manajemen data?
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Website sebagai sarana penyampaian informasi
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Pemanfaatan Dana BOS untuk Berlangganan Internet
OPTIMALISASI TUGAS KEHUMASAN
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PANDUAN.
Media Relation Media Massa.
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
JURNALISTIK MODEREN DALAM ERA KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
Peranan Penyuluh Agama Dalam Upaya Meningkatkan
Kebijakan Umum Pengelolaan Website di Lingkungan Kementerian Agama RI
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
S ELAMAT D ATANG P ESERTA P EMBINAAN PIC-WEBSITE DI L INGKUNGAN K EMENTERIAN A GAMA DIY T AHUN 2013 Aula Kanwil Kemenag DIY, Selasa 24 September 2013.
OTENTIFIKASI INFORMASI DAN FISIK ARSIP
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
RAPAT KOORDINASI KA.KANWIL DAN KA.KANKEMENAG KAB/KOTA TANGGAL 8 OKTOBER 2014 TOHAR BAYOANGIN KA.KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA.
SISTEM INFORMASI Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov.Aceh
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
Regulasi Pengembangan E-Government
Keterbukaan Informasi Publik
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
Website dan Tantangannya
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
H Abdul Halim H Ahmad, Lc, MM Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalteng
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
IMPLEMENTASI SIKN DAN JIKN DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH
Universitas Esa Unggul
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
KOMUNIKASI ORGANISASI
Drs. H. Masdjuri, M.Si Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. Marjanis, M.Pd. (Kepala Kankemenag Kabupaten Pasaman Barat) Disampaikan.
PENINGKATAN AKSES, MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN MADRASAH
Penggunaan kehumasan dalam pencitraan pemerintah yang baik
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
H. Ach. Saiho, S.Ag., MA. Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
Jurnalistik, Komunikasi, dan Pers A.Jurnalistik dan Komunikasi Eksistensi jurnalistik sebagai bagian dari Ilmu Komunikasi tidak dapat dilepaskan dari.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEAGAMAAN Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DIY Dra. Hj. Mas’amah, M.Pd.I

KMA No. 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab./ Kota, Bagian Tata Usaha Subbag Hukmas dan KUB Melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pembinaan kerukunan umat beragama

Kedudukan Humas di Kementerian Agama Secara struktural, Humas di lingkungan Kementerian Agama RI berada di Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan (Pinmas) Tingkat Kanwil, dilaksanakan oleh Subbag Hukmas dan KUB Tingkat Kankemenag Kab./ Kota, dilaksanakan oleh Pranata Humas yang berada pada Subbag Tata Usaha Tingkat Madrasah, dilaksanakan oleh Waka Humas

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dasar Hukum UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Teori Komunikasi Harold Lasswell Cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: Who siapa (komunikator) says what mengatakan apa (pesan) in which channel melalui saluran apa (media) to whom kepada siapa (komunikan) with what effect dengan efek apa (efek)

Sejarah Media Massa Sejak zaman romawi kuno acta diurna (kegiatan hari) dipahat di batu berisi kejadian sehari-hari (hasil rapat senat, kelahiran, kematian, pernikahan, dsb) kini melalui media cetak, elektronik, dan internet

Media Informasi di Kanwil Kemenag DIY 1. Majalah BAKTI 2. Website : www.depag-diy.net (2008) http://yogyakarta.depag.go.id (2009) http://yogyakarta.kemenag.go.id (2011- sekarang) 3. Email: kanwil_diy@kemenag.go.id 4. Pameran (misal stand Sekaten & MTQ) 5. Press relations

Website Kanwil Kemenag DIY yogyakarta.kemenag.go.id

LATAR BELAKANG PEMANFAATAN WEBSITE 1. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang kemudahan mengakses internet bagi siapa pun, kapan pun dan dimana pun; 2. Volume pendayagunaan teknologi informasi yang luas berdampak pada kecepatan dan akurasi penyebaran informasi; 3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang terpercaya dan lebih interaktif yang memenuhi kepentingan masyarakat luas.

TUJUAN Memudahkan pertukaran informasi/ data di Lingkungan Kanwil DIY. Memudahkan koordinasi dengan seluruh satker. Melibatkan seluruh satker untuk menyadari pentingnya keberadaan situs web. Mengurangi waktu dan biaya dalam penyebaran informasi/ data itu sendiri

LANJUTAN… Adanya koordinasi atau link antar satuan kerja dan bahkan unit kerja yang terkecil Informasi yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan Menciptakan budaya kerja yang meminimalisir penggunaan kertas kerja atau ‘paperless’ dalam rangka mendukung green ICT (teknologi ramah lingkungan).

KOMPONEN/ PERANGKAT PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN Jaringan internet di setiap satker Perangkat komputer dan atau laptop dan modem Dana operasional

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PEMANFAATAN SITUS WEB 1. Dukungan pimpinan pimpinan harus menyadari bahwa sekarang memang eranya IT (Information Technology) 2. Persiapan SDM unggulan membentuk tim web dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Subbag Hukmas & KUB 3. Melakukan evaluasi per triwulan per triwulan kasubbag hukmas memberi laporan kepada Kabag TU, selanjutnya ditindak lanjuti sesuai laporan yang ada. 4. Melakukan sosialisasi dan workshop situs web dan TIK, pelatihan jurnalistik atau tatacara penulisan berita.

SELAMAT BEKERJA